Senin, 06 April 2009

DINASTI PLOSOKEREP

A. DARI SAREKAT ISLAM KE NAHDLATUL ULAMA
Masyarakat Plosokerep memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Di masa lalu, Plosokerep menjadi salah basis utama Sarekat Islam (SI). President SI Blitar adalah orang Plosokerep bernama Hadji Abdoellah Faqih. Setelah kejayaan Sarekat Islam mulai surut, masyarakat Plosokerep kemudian bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU). Awalnya, organisasi ini menolak terlibat dalam urusan politik. NU tidak melibatkan diri dalam urusan politik khususnya pada masa kolonial. NU baru mulai melibatkan diri ke dalam urusan politik pada masa kemerdekaan. Pada tahun masa itu, NU mendukung Masjumi dan menjadi salah satu anggota luar biasa Masjumi. Dua orang pimpinan NU yaitu Hasjim Asjari dan Wahid Hasjim diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Majelis Sjuro Masjumi. Namun, di tahun 1952, NU memutuskan untuk keluar dari Masjumi dan menjadi Partai Politik. Sejak tahun inilah orang-orang Plosokerep aktif dalam urusan politik. Pada pertengahan tahun 1950-an Plosokerep kembali menjadi salah satu basis utama pergerakan politik Islam. Plosokerep menjadi basis Partai NU.
Orang Ploskerep yang berhasil menjadi pemimpin NU di Blitar adalah Machfud Achmad. Machfud Achmad lahir di Blitar kira-kira tahun 1922. Ayahnya bernama Achmad, seorang haji pedagang kain dari Kudus. Konon menurut riwayat ayahnya memiliki garis keturunan dengan Sunan Kudus. Garis keturunan Plosokerep Machfud berasal dari ibunya yang bernama Musinah anak pertama dari pasangan Murdinah dan Ibrohim.
Machfud menempuh pendidikannya pada Madrasah Nizamijah di Pesantren Tebuireng. Di Madrasah Nizamijah, ia mendapat didikan langsung dari Wahid Hasjim. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1941 Machfud dikirim oleh Wahid Hasjim ke Barabai Kalimantan Selatan untuk mengajar di Madrasah Nahdlatoel Oelama. Ia ditugaskan pula untuk mengembangkan cabang NU di Barabai. Dari sinilah karir Machfud sebagai politisi NU dimulai
Pada masa pendudukan Jepang, kira-kira tahun 1943 Machfud pulang ke Plosokerep. Dalam situasi ekonomi yang kacau akibat pendudukan Jepang, Machfud menikah dengan Istiqomah. Istiqomah berasal dari keluarga santri dari Begelan Purworejo. Setelah masa kemerdekaan, bersama istrinya Machfud kemudian membantu Kiai Zahid dalam memimpin Masjumi di Blitar.
Pada tahun 1952 dalam Muktamarnya di Palembang, NU keluar dari Masjumi. NU memutuskan diri menjadi Partai Politik. Pengurus NU Blitar mengikuti haluan Pengurus Besar NU di Jakarta, juga keluar dari Masjumi Blitar dan mendirikan Cabang Partai NU di Blitar. Pada tahun 1952 dalam kepengurusan NU yang baru, Machfud terpilih sebagai Ketua Tanfidziah. Ia terpilih karena memiliki pengalaman dalam organisasi modern dan merupakan salah seorang santri yang terpelajar. Selain itu, Machfud adalah seorang yang cakap dan ahli pidato, pandai dalam bertutur kata dan bercerita. Sebagaimana telah diketahui Machfud adalah salah seorang murid dari Wahid Hasjim
Dalam Pemilu 1955, Machfud bersama pimpinan Partai NU Blitar lainnya berusaha menguatkan kembali jaringan NU di Blitar. Ini karena sebagian kiai-kiai NU masih ragu dengan kemampuan NU menjadi partai politik. Para pengurus partai NU di Blitar melakukan silaturrahmi dengan kiai-kiai pesantren di beberapa wilayah santri di Blitar antara lain di Kecamatan Ngglegok, Gandusari, Udannawu, Sanankulon, dan Wlingi. Mereka juga berusaha menyakinkan dan membentuk kembali pengurus ranting NU di desa-desa di Blitar. Dalam pemilu 1955, Machfud menjadi juru kampanye dalam berbagai rapat NU di Blitar. Kampanye NU di Blitar yang paling efektif adalah melalui pengajian-pengajian. Machfud berusaha membangun kepercayaan diri pengurus cabang NU di kota dan pengurus ranting di desa-desa di Blitar.
Saingan berat NU di Blitar adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Konsentrasi kaum buruh di Blitar cukup besar. Sebagian besar kaum buruh bekerja di pabrik gula dan perkebunan-perkebunan. Kaum buruh ini memberikan dukungan yang sangat besar kepada PKI. Pada pemilu 1955, PKI mendapatkan kemenangan di Blitar. Pada Pemilu 1955, Partai NU di Blitar berada di urutan kedua. Wakil-wakil Nu pun duduk menjadi anggota DPRD, di antaranya adalah Machfud dari Plosokerep. Ia menjabat sebagai wakil ketua DPRD. Di masa ini, Machfud bersama pimpinan NU lainnya berusaha bekerja sama dengan PKI. Di masa ini belum terdapat konflik dan permusuhan dengan PKI.
Namun, empat tahun kemudian situasi politik berubah. Era Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno dimulai. Karena Pengurus Besar Partai NU mendukung Demokrasi Terpimpin, maka Partai NU Blitar pun mengikuti keputusan tersebut. Machfud bersama wakil NU lainnya menjadi anggota DPRD Gotong-Royong Kabupaten Blitar. Machfud diangkat sebagai wakil ketua DPRD-GR Blitar. Selama masa ini Machfud tetap berusaha bekerja sama dengan PKI, karena kekuatan politik PKI di Blitar semakian menguat. Kerja sama ini juga didorong oleh adanya seruan kerja antara kaum Nasional, Agama, dan Komunis (Nasakom) oleh Presiden Soekarno. Meskipun demikian, untuk menghadapi kampanye aktif PKI di Blitar, Partai NU juga mendorong kegiatan-kegiatan organisasi di bawah naungannya, yaitu Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Fatayat, dan Muslimat.

B. KONFLIK DENGAN PKI
Pada tahun 1960 hubungan NU dengan PKI memburuk dengan cepat ketika PKI dan BTI-nya mulai melancarkan aksi sepihak untuk mengusahakan dan mengimplementasikan Undang-Undang Landreform.. Aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI pada kenyataannya sangat meresahkan kalangan NU. Sebab dalam aksi-aksi itu, PKI melancarkan slogan-slogan pengganyangan tujuh setan desa, yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa, dan pengirim zakat. Padahal banyak di antara pemilik tanah yang menjadi sasaran aksi sepihak PKI berafilisi dengan NU.
Orang-orang Plosokerep pun terkena dampak dari aksi sepihak PKI. Sebagian besar tanah orang Plosokerep tersebar pada desa-desa di luar Plosokerep yaitu Jegu, Jeblok, Tumpang, dan Kuningan. Tanah ini dikerjakan oleh para petani dari penduduk setempat. Karena provokasi BTI, para petani penggarap ini tidak lagi mengerjakan dan mengolah tanah milik orang-orang Plosokerep. Mereka juga tidak mengantarkan hasil panen ke Plosokerep sebagaimana biasanya. Para petani penggarap ini menuntut kembali hak atas tanah mereka. Keluarga Plosokerep yang terkena dampak aksi sepihak antara lain Keluarga Haji Said, Keluarga Haji Zainuddin, dan Keluarga Chambali.
Atas dasar aksi sepihak PKI itulah kemudian pengurus Ansor Kabupaten Blitar membentuk sebuah barisan khusus yang bertugas menghadapi aksi sepihak PKI. Melalui sebuah rapat yang dihadiri pengurus Gerakan Pemuda Ansor seperti Kayubi, Fadhil, Pangat, Romdhon, Dzannuri (Plosokerep), Chudori (Plosokerep), Ali Muksin, H. Badjuri, Atim, Abdurrohim Sidik, diputuskanlah nama Barisan Ansor Serbaguna disingkat Bnaser. Pencetus nama Banser adalah Fadhil, yang diterima aklamasi. Karena Banser adalah suatu kekuatan paramiliter serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di masa genting maupun aman, maka lambang yang disepakati dewasa itu berkaitan dengan keberadaan Banser. Lambang awal Banser mencakup tiga gambar yakni cangkul, senapan dan buku. Menurut Romdhon, tiga gambar itu memiliki makna bahwa seorang anggota Banser siap melakukan pekerjaan membantu masyarakat yang membutuhkan (simbol cangkul), siap pula membela agama, bangsa dan negara (senapan) dan siap pula belajar (buku).
Dalam tempo singkat, setelah Banser Blitar terbentuk, secara berantai dibentuklah Banser di berbagai daerah. Dan pada tahun 1964, Banser dinyatakan sebagai program Ansor secara nasional. Mula-mula, Banser dilatih oleh anggota Brimob. Kemudian dilatih pula oleh RPKAD, Raiders dan batalyon-batalyon yang terdekat. Selain dibina oleh pihak militer, Banser secara khusus dibina oleh para kiai tarikat dengan ilmu kanuragan. Di antara kiai yang terkenal sebagai pembina spiritual Banser dewasa itu adalah Kiai Abdul Djalil Mustaqim (Tulungagung), KH Badrus Sholeh (Purwoasri, Kediri), KH Machrus Ali dan KH Syafii Marzuki (Lirboyo, kediri), KH Mas Muhadjir (Sidosermo, Surabaya), KH Djawahiri (Kencong, Kediri), KH Shodiq (Pagu, Kediri), KH Abdullah Sidiq (Jember). Hasil kongkret dari pembentukan Banser, perlawanan terhadap aksi sepihak PKI makin meningkat. Kordinasi-kordinasi yang dilakukan anggota Banser untuk memobilisasi kekuatan berlangsung sangat cepat. Dalam keadaan seperti itu, mulai sering terjadi bentrokan-bentrokan fisik antara Banser dengan PKI. Bahkan pada gilirannya, terjadi serangan-serangan yang dilakukan anggota Banser terhadap aksi-aksi massa maupun anggota PKI.
Tahun 1966 PKI secara resmi dibubarkan. Pembubaran PKI diikuti pula dengan penahanan pimpinan partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Anggota-anggota PKI dalam DPRD-GR Kabupaten Blitar sebagian besar ditahan oleh pihak militer setempat. Satu tahun kemudian, Machfud terpilih sebagai Ketua DPRD-GR Kabupaten Blitar dengan dukungan NU dan dari militer (ABRI).



C. MASA ORDE BARU
Hingga akhir tahun 1960-an hubungan Partai NU Blitar dengan pihak militer setempat berjalan baik. NU melalui Banser turut membantu pihak militer dalam menyelesaikan masalah PKI di Blitar Selatan khususnya di wilayah Kademangan. Mereka turut membantu pihak militer dalam melaksanakan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang komunis di Kademangan.
Hubungan NU dengan Militer mulai renggang ketika beredar isu terhadap Machfud sebagai Ketua DPRD-GR Blitar. Pada awal tahun 1970, Machfud dituduh telah menandatangani surat jaminan tidak terlibat G 30 S/PKI kepada seorang pengusaha Tionghoa dengan imbalan uang dua juta rupiah. Tuduhan ini dimuat resmi di surat kabar Jawa Timur. Kodim Blitar berencana menahan Machfud. Ketika isu ini beredar Machfud tidak mengetahui sama sekali karena sedang mengikuti kunjungan kerja di Banyuwangi. setelah diberitahu pengurus Partai NU Banyuwangi dan Ketua DPRD-GR Banjuwangi Haji Sjafii, ia baru mengetahui hal ini.
Setelah kunjungan kerja selesai Machfud segera pulang ke Blitar. Ia menulis surat pribadi yang dikirimkan khusus kepada Komandan Kodim Blitar Kolonel Edi Slamet. Suratnya berisi mengenai tigal hal. Pertama, meminta dengan sangat kepada Kodim untuk tidak perlu bertele-tele dengan mencari bukti-bukti yang lain melalui jalur pengadilan dalam memeriksa dirinya. Kedua, meminta kepada militer untuk mengadakan sumpah pocong atas dirinya dengan si peduduh yang mana kodim lebih mengetahui siapakah orangnya. Dalam sumpah pocong ini apabila dirinya benar-benar terbukti menerima suap, tubuhnya akan rusak dan binasa. Ketiga, meminta kepada Kodim mengundang secara resmi seluruh warga NU se-Kabupaten Blitar untuk menyaksikan sumpah pocong ini. Surat ini dikirimkan oleh seorang tentara yang diam-diam membela Machfud. Surat ini segera dibaca oleh Edi Slamet yang secara diam-diam juga dilihat oleh kurir tersebut. Setelah mengetahui isinya Edi Slamet merasa terkejut dan akhirnya mencabut rencana penahanan Machfud.
Pertikaian antara Machfud dengan Kodim kembali terulang. Pada tahun itu 1976 Edi Slamet dicalonkan oleh pemerintah pusat sebagai bupati Blitar menggantikan Kolonel Sanusi Bupati sebelumnya. Sebagaimana pemilihan kepala daerah waktu itu, di mana separuh dipilih oleh pusat dan separuh dipilih oleh daerah, maka pencalonan ini tinggal menunggu pengesahan dari DPRD Kab. Blitar. Namun dengan tegas Machfud bersama pengikutnya menolak pencalonan Edi Slamet. Meskipun demikian, Edi Slamet dengan dukungan Golkar dan ABRI tetap terpilih sebagai Bupati Blitar.
Pertikaian ini berdampak atas jatuhnya karir Machfud. Edi Slamet merasa sakit hati atas sikap Machfud berencana mengeluarkan Machfud dari DPRD Kabupaten Blitar. Dalam Pemilu 1977 Edi Slamet mencoret nama Machfud dan para pengikutnya yang telah menolak pecalonannya sebagai bupati dari daftar nama calon jadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar. Ia juga memecah belah pengurus PPP Blitar dengan hanya mengakui kepengurusan PPP yang dipimpin oleh Slamet Daroini. Ia menyetujui Slamet Daroini dan pengikutnya masuk ke dalam daftar calon jadi anggota DPRD Kab. Blitar. Selain itu, Slamet Daroini sendiri secara terang-terangan mendukung Edi Slamet, mengkritik kepemimpinan Machfud dalam berbagai rapat PPP di tingkat cabang dan kecamatan, serta membentuk faksi PPP. Ia juga menyingkirkan pengikut Machfud dalam kepengurusan PPP
Setelah tidak menjadi anggota DPRD akibat pertikaian ini, Machfud mengalami frustasi. Namun, untuk menghilangkan kekecewaan itu, Machfud kembali menekuni dunia keagamaan tradisi pesantren. Machfud kembali secara penuh mengikuti pengajian-pengajian pribadi di antara kerabatnya di Plosokerep dan membaca ulang kitab-kitab klasik yang dahulu dipelajarinya.
Selain itu, ia mendirikan musholla di depan rumahnya. Musholla ini kemudian direnovasi dengan dana dari Keluarga Machfud dan kerabat Plosokerep lainnya menjadi mesjid besar yang dapat menampung seribu jamaah. Namun untuk menghormati masjid jami yang sebelumnya telah didirikan di tahun 1935 oleh para sesepuh Plosokerep maka masjid yang baru ini tidak digunakan untuk salat Jumat. Masjid ini hanya digunakan untuk sholat jamaah lima waktu dan pengajian-pengajian rutin lainnya. Machfud meninggal pada tahun 1980.
Orang Plosokerep yang kedua yang terlibat dalam politik adalah Dzannuri. Dzannuri lahir kira-kira pada tahun 1936 di sebuah pondok pesantren kecil di Dusun Tugu sebelah utara Blitar yang dipimpin oleh kakeknya dari sisi ibu bernama Kiai Dullah. Ayahnya yang berasal dari Plosokerep, berhubungan akrab dengan Kiai Dullah. Kiai Dullah sendiri memilih Chambali sebagai menantu setelah mengetahui kemampuan dan kecapakan Chambali dalam suatu pengajian kitab di pesantrennya..
Tahun 1950 Dzannuri menyelesaikan studinya di MINO. Ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Goere Islam NU di Blitar. Namun setelah lulus ia merasa kurang puas. Tahun 1953 ia mendaftarkan diri di Sekolah Menengah Pertama Muhammadijah (SMP Muhammadiyah) Blitar. Dzannuri langsung masuk ke kelas tiga di SMP Muhammadiyah. Tujuan Dzannuri masuk ke SMP Muhammadiyah adalah untuk mengikuti ujian persamaan tingkat sekolah menengah pertama oleh Kementerian Pendidikan. Dzannuri ingin mendapatkan ijazah negara. Tahun 1954 ia berhasil lulus dalam mengikuti ujian persamaan. . Tahun 1954 hingga tahun 1957 Dzannuri belajar di Sekolah Menengah Atas Siswa di Blitar. Pada tahun 1958 hingga 1968 Dzanuri sempat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Malang pada jurusan Tarbiyah. Namun di tahun kedua ia memutuskan keluar.
Dzannuri adalah salah seorang Plosokerep yang aktif di lingkungan NU Blitar. Ia aktif dalam keorganisasian dan politik NU. Semenjak masih belia Dzannuri mengikuti jenjang organisasi di lingkungan NU di Blitar. Awal tahun 1950, ia mengikuti kursus-kurus kepanduan Ansor. Tahun 1956 hingga tahun 1960 Dzannuri menjadi Ketua IPNU Blitar. Selama menjadi Ketua IPNU ia seringkali mengikuti latihan kader Partai NU. Ia juga mengikuti kursus-kursus politik partai NU baik di tingkat cabang di Blitar maupun tingkat wilayah di Surabaya. Dalam Pemilu 1955, ia diangkat oleh Pengurus Partai NU menjadi Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Partai NU di Blitar. Karena itu ia membantu pimpinan NU Blitar dalam melaksanakan kampanye-kampanye partai. Ia mendampingi juru kampanye seperti Machfud, Kiai Zahid Dawuhan, dan Kiai Yasin Udanawu dalam melaksanakan kampanye NU di desa-desa santri di Blitar. Pada tahun 1960 hingga 1968 Dzannuri menjadi pengurus Gerakan Pemuda Ansor Blitar. Selama menjadi pengurus Ansor, ia turut membidani lahirnya Barisan Ansor Serba Guna (Banser). Pada tahun 1968, ia ditunjuk Partai NU sebagai anggota DPRD-GR atas keaktifannya dalam keorganisasian di lingkungan NU. Bermula dari sinilah karir politik Dzannuri.
Ia memahami pentingnya pengaruh kiai di lingkungan NU. Maka tak jarang ia mengunjungi kiai-kiai karismatik NU untuk memohon nasehat, dan doa restu. Ia sering mengunjungi Kiai Mahrus di Lirboyo Kediri, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ma’ruf Donglo Kediri, Mbah Maksum di Lasem. Di Blitar, Dzannuri berhubungan erat dengan Kiai Dimyati yang sangat terkenal karena dianggap keramat bagi kalangan NU Blitar. Kiai Dimyati merupakan pelindung dan penasehat spiritual bagi karir politiknya di lingkuingan NU.
Pada tahun 1971 Dzannuri masuk dalam kepengurusan Partai NU. Pada Pemilu 1971 ia terlibat dalam serangkian kampanye Partai NU di desa-desa di Blitar. Pemilu 1971 merupakan Pemilu yang sangat buruk. Intimidasi dan serangan serta gangguan dari pihak polisi, militer, dan Golkar sangat kuat. Banyak kampanye-kampanye NU di Blitar yang digagalkan maupun dihalang-halangi. Izin kampanye NU seringkali dipersulit oleh pihak kepolisian dan militer di Blitar. Namun Dzannuri tetap aktif berpidato dalam kampanye yang sangat buruk ini. Ia berhasil menjadi anggota DPRD Kab. Blitar.
Pada awal tahun 1975, dalam serangkain konflik antara Machfud dengan Kolonel Edi Slamet, ia berpihak pada Machfud Achmad dan menolak pencalonan Kolonel Edi Slamet menjadi Bupati Blitar. Pada tahun 1977 ketika muncul perpecahan di tubuh PPP antara Machfud dengan Salamet Daroini yang didukung oleh Bupati Blitar Edi Slamet, Dzannuri tetap mendukung dan menjadi pengikut setia Machfud dan akhirnya terpental dari kepengurusan partai bersama-sama Machfud.
Pada tahun 1981, Dzannuri kembali menjadi pengurus PPP. Pada persiapan pemilu 1982 pemerintah mencoret nama-nama anggota daftar calon jadi anggota DPRD Blitar dari PPP. Nama-nama yang dicoret ini khususnya adalah para kiai dan tokoh NU dari generasi lama yang tidak disukai atau dianggap tidak dapat diajak bekerja sama oleh pemerintah. Nama Dzannuri yang sebelumnya berada dalam urutan nomor tidak jadi, kemudian berada di nomor urut jadi. Selain itu, Haji Muharrom, pimpinan senior NU sekaligus PPP, yang tidak tertarik menjadi anggota dewan dan melihat perkembangan politik yang tidak menguntungkan PPP karena tindakan pemerintah, memberikan restu pada Dzannuri untuk menjadi ketua PPP. Pada tahun 1982, Dzannuri terpilih sebagai Ketua PPP Blitar. Kedudukan Dzannuri sebagai Ketua PPP juga disetujui oleh Kantor Sosial dan Politik Blitar setelah ada jaminan rahasia bahwa Dzannuri dapat bekerja sama dengan pemerintah. Dalam daftar calon jadi anggota DPRD Kab. Blitar namanya tidak dicoret oleh pemerintah sehingga ia dapat masuk menjadi anggota DPRD Blitar dan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar. Namun berbeda dengan Machfud Dzannuri memilih untuk tunduk pada pemerintah. Ia tidak memberikan kitik-kritik atau bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah Blitar. Ia dengan sadar memilih untuk bekerja sama karena kedudukannya sebagai Ketua PPP adalah restu dari Kantor Sosial Politik.

Kamis, 02 April 2009

Gagal Ke Leiden



Jul 14, '08 3:07 AM
for everyone

Karena gagal ke Leiden, aku sering melamun. Aku sering sedih. Kebiasaan buruk dari pikiranku adalah ber-filosofis. Syair ini sering aku dendangkan

Leiden se-mang-kin Jauh, Jakarta se-mang-kin Dekat. Jakarta se-mang-kin Menyambut Daku.......

Leiden tinggal kenangan bagai Abu di atas tungku. Asssu........!!!! Leiden Asu....!!!!

23 Juli 2008



Jul 23, '08 3:03 AM
for everyone

Meskipun hidup rasanya beruntung, punya pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Intelektual di Kantoor van Intelektuil di bilangan Gatot Subroto 10, namun sayang saya tetap merasakan bahwa saya gagal menggapai impian yakni studi di Leiden dan keliling Eropa dan menerjemahkan dan mempublikasikan buku sejarah politik demokrasi parlemen mahakarya Herbeth Feith. Kadang, Saya linglung dan seorang kawan pun menyebut saya, seorang laki-laki yang tak ada niat untuk hidup.

Senja kemarin, saya kalbu saya merasakan linglung semacam itu. Wajah saya tak sedap dipandang, apalagi ditoleh sekejap pun. Senja kemarin, saya mencetak foto di Toekang Tjetak Foto di BenHill. Foto itu merekam liburan saya dan sang kekasih di Tjandi Borobudur dan Lereng Merapi Ketep di Magelang. Ketika foto sudah dicetak dan hasilnya diserahkan pada saya, saya pun langsung menarik nafas... dan berkata pelan "ah.. jogja..."

Sebelum pulang ke kos saya minum teh botol sosro di pinggir jalan dekat deretan toekang ojeg di BenHill. Sekali meneguk teh botol saya melamun dengan sedih. Apa yang telah aku hasilkan. Tanpa sengaja saya memandang langit di atas lalu menoleh ke sebuang gedung tinggi, Sampurna Building. Ya Allah. Tinggi sekali gedung itu...

"ah Jakarta adalah kota niaga untuk orang-orang Cina, dan birokrat pribumi, kebanyakan dari Bumi Mataram, Jogja Jawa Tengah dan Timur, jelas sekali takkan sanggup menyamai kecekatan, kecakapan, dan ketekunan orang-orang Cina itu, kelas menengah sejati Indonesia" dalam menciptakan dan mengalirkan banyak uang."

.....

Melamun di Angkringan YUK sawit sari

malam, jam 12 lewat 4 menit. Saya duduk menghadap komputer di sebuah meja. Di depan saya ada enam orang anak muda. Empat orang sedang main kartu, satu orang membuka komputer. jinjing. Satu orang lain, seorang perempuan berkerudung menonton dengan tatapan payah, mengantuk. Ada satu nasib yang sama antara mereka dengan saya. Kami sama sama alumni fakultas sastra ugm yang masyhur di masa lampau.

Namun, berbeza dengan saya, mereka nampak riang. Tak ada muka sedih. Bahkan, seorang dari mereka merokok dengan nikmat. Saya membatin dalam hati, wajah-wajah mereka nampak sama, seperti empat tahun lampau saya melihat mereka di kantin bonbin sastra yang masyhur itu. Saya tak kenal mereka namun wajah mereka tak asing bagi saya. Dan barangkali, wajah saya tak asing buat mereka

saya mengantuk....... dan saya kalah