Kamis, 30 Juli 2009

Hongkong dan Bangkitnya Kapitalisme di Asia

Hongkong dan Bangkitnya Kapitalisme di Asia

Diterjemahkan dari Garry G. Hamilton, Commerce and Capitalism in Chinese Societies, London: Routledge, 2006. halaman 129-145
oleh: Saiful Hakam

Pada awal 1980-an, diplomat-diplomat Inggris dan Cina memulai perundingan-perundingan rahasia menuju penandatanganan Deklarasi Kerja Sama Cina-Inggris 1984 (the Sino-British Joint Declaration). Perjanjian ini memberikan jalan bagi dua pemerintahan itu dan rakyat Hongkong, menempuh perjalanan selama tiga belas tahun menuju 1997. Latar belakang perundingan-perundingan tersebut, juga perubahan kedaulatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, adalah status Hongkong sebagai salah satu kota utama dalam ekonomi global. Pemahaman apapun tentang Hongkong di masa kini harus dimulai dengan transformasi kapitalisme yang membuat Hongkong menjadi kota global. Banyak penulis membahas bangkitnya Hongkong menjadi terkemuka sebagai fenomena pasca Perang Dunia dan menjelaskan keberhasilannya sebagai kemenangan kapitalisme pasar bebas. Namun, dalam bab ini, saya bependapat bahwa peran Hongkong dalam ekonomi global perlu ditempatkan dalam sejarah dan dipahami secara utuh dalam lintasan kapitalisme Asia yang telah berkembang pada abad kesembilan belas.

Topik ini begitu luas dan cukup rumit karena itu saya hanya akan mengembangkan suatu garis besar dari suatu tema tunggal dalam bab ini. Namun, sebelum saya merangkum tema ini, patut diperhatikan dua istilah kunci yang mendasari bab ini: kapitalisme dan Hongkong. Untuk kapitalisme, patut diperhatikan tiga dimensi. Pertama, jangan mengkaitkan kapitalisme dengan negara, namun kaitkanlah dengan orang-orang, perusahaan, uang, produk-produk, industri, dan keterkaitan di antara hal-hal itu. Kedua, pahami kapitalisme sebagai gerakan yang selalu berubah atas hal-hal itu dalam waktu dan ruang, karena memiliki karakteristik sejarah dan geografis. Ketiga, pahami kapitalisme, gerakan ini dalam ruang dan waktu, sebagai aktifitas ekonomi yang kompleks karena orang-orang berusaha menguasai dalam beberapa cara. Pengusaha berusaha mengatur aktifitas-aktifitas kapitalisme, sering kali dalam persaingan satu sama lain; pekerja ingin membatasi aktifitas kapitalisme agar mereka tidak terlalu mendominasi kehidupan pekerja; pejabat pemerintah berusaha mengaturnya, biasanya dalam sikap oposisi pada beberapa individu; bankir berusaha menghubungkannya, selalu atas keuntungan yang mereka miliki. Memang, gagasan tersebut adalah bahwa kapitalisme mencerminkan gerakan-gerakan ekonomi yang bersaing dalam ruang dan waktu dan selalu diorganisir dalam beberapa tingkat.

Kini perhatikan Hongkong. Jangan pahami Hongkong sebagai Negara Industri Baru, Ekonomi Industri Baru, naga kecil, atau salah satu angsa terbang (flying geese). Semua akronim dan metafora tersebut yang biasa digunakan untuk memberikan ciri khas Hongkong sangat bersifat biologis, sangat bersifat fungsional dalam pengertian sistem yang tertutup, yang membuat Hongkong nampak seperti suatu jenis spesies ekonomi yang dilahirkan atau ditetaskan dan mungkin tumbuh dewasa pada suatu hari nanti. Akan tetapi, pahami Hongkong sebagai suatu tempat yang terdapat percampuran yang sedang berubah dan persaingan yang sedang berlangsung namun tetap mengatur pergerakan dari orang-orang, perusahaan, uang, produk, dan industri.

Setelah memiliki konsep kapitalisme dan Hongkong dalam cara tersebut, saya kini ingin meletakkan ke hadapan anda suatu tesis yang merangkum pemahaman saya tentang transformasi kapitalisme Asia dan peran Hongkong dalam transformasi ini. Ada dua “tradisi besar” asli dalam perkembangan kapitalisme yang terbentuk di Asia Timur dan Tenggara mulai pada abad kesembilan belas bersamaan dengan terbukanya Asia Timur pada suatu ekonomi dunia yang dikuasai Barat. Dua tradisi besar tersebut adalah model Jepang dan Cina dalam mengorganisasi dan menguasai kesempatan ekonomi di wilayah itu. Sebagaimana saya akan jelaskan, model Jepang adalah model ekonomi politik korporasi (mode of corporatized political economy), dan model Cina adalah model kemandirian kaum pengusaha (mode of entrepreneurial deal-making). Dua model organisasi ekonomi tersebut membawa kepada dua perkembangan luas dan lintasan ketergantungan. Lintasan ketergantungan (path dependence), suatu istilah yang modern untuk saat ini, mengartikan bahwa sejarah membuat suatu perbedaan. Di mana anda akan berakhir sangat tergantung pada di mana anda mulai. Tesis ini secara khusus bersifat cermat dalam usaha keras bersama. Pola-pola tindakan kolektif pada masa lalu selalu membentuk namun tidak selalu menentukan masa kini, demikian pula pola-pola aktifitas di masa depan. Model Cina dan Jepang dalam meraih kesempatan ekonomi pada abad kesembilan belas melontarkan dua perbedaan, kurang lebih lintasan kapitalisme yang terbentuk dalam perkembangan ekonomi. Meskipun diubah secara besar-besaran oleh Perang Dunia Kedua dan akibat-akibatnya, lintasan-lintasan itu, saya tetap berpendapat, tumbuh kembali pada pertengahan kedua abad kedua puluh.

Saya ingin berpendapat bahwa Hongkong, sebagai suatu tempat, menjadi dan akan terus menjadi pusat yang membentuk kapitalisme Cina. Hongkong memikul peran ini segera setelah pendiriannya pada abad kesembilan belas dan melanjutkan peran ini hingga Perang Dunia Kedua. Kemudian, setelah perang dan Revolusi Cina, Hongkong menjadi lokasi pertama bangkitnya kapitalisme Cina meskipun dalam bentuk yang agak berubah.

Dalam bagian terbesar bab ini, saya akan memberikan beberapa bukti pendukung untuk tesis ini. Dalam berpendapat bahwa sejarah membuat suatu perbedaan, saya akan terfokus terutama pada masa pra Perang Dunia Kedua. Kemudian dalam bagian terakhir dari bab ini saya akan membahas bagaimanakah rute boom industrial Asia pasca Perang mencerminkan suatu keberlanjutan dari lintasan (kapitalisme) sebelum perang.

Dua lintasan kapitalisme Asia

Banyak orang menentukan waktu perkembangan kapitalisme Asia dalam wilayah di luar Jepang pada periode sesudah Perang Dunia Kedua. Memang, periode ini merupakan era di mana kita melihat Hongkong, Singapura, dan Taiwan memulai pendakian industrial mereka secara cepat. Namun izinkanlah saya berpendapat bahwa penentuan waktu tersebut mengabaikan fakta bahwa dasar penentuan waktu ini telah lebih dulu tersedia dengan baik pada masa perang. Pengusaha-pengusaha Cina di seluruh wilayah itu telah bersifat “kapitalistik”, jikalau dengan sifat ini kita mengartikan bahwa mereka telah berorientasi mengejar keuntungan secara agresif, pekerjaan swasta mereka, dan sangat bersemangat meraih kesempatan membuat lebih banyak uang. Kerasnya sifat kapitalistik ini telah ada sebelum langit-langit Hongkong, Singapura, dan Taipe penuh dengan gedung pencakar langit; kota-kota itu—kota-kota yang kita lihat sekarang—adalah akibat, bukan penyebab, dari perkembangan kapitalisme di sepanjang wilayah itu secara keseluruhan.

Penentuan waktu pasca perang juga mengabaikan fakta lain. Perubahan ekonomi di lokasi-lokasi itu bukanlah kejadian tertutup, namun agaknya terjadi dalam suatu eknomi dunia kapitalis yang berkembang cepat yang menghasilkan perubahan ekonomi di banyak lokasi. Dalam kenyataannya, keberhasilan kapitalisme di kalangan orang Cina dan ekonomi yang dikuasai etnis Cina di luar Republik Rakyat Cina—ekonomi Taiwan, Hongkong, Singapura, dan banyak negara Asia Tenggara lain—tidak dapat dipahami secara terpisah dari dinamika ekonomi global ini. Karena model Cina dalam keahlian kapitalisme didasarkan pada keahlian individu (bottom-up individual) dan strategi keluarga (family-based strategies) dalam meraih kesempatan di mana pun mereka berada, dibandingkan dengan strategi korporasi dari atas ke bawah (top-down corporatist strategies) dalam menghubungkan kemampuan-kemampuan birokrasi negara dengan kesempatan ekonomi para elit, kapitalisme Cina terintegrasi dengan dunia kapitalisme itu sendiri.

Dengan tidak hadirnya suatu ekonomi domestik yang terbingkai secara politik maka membuat bentuk-bentuk kapitalisme Cina begitu sukar dipahami (elusive). Kebanyakan pentafsir tentang masa lalu Asia belakangan ini memandang tidak adanya perkembangan kapitalisme sejati pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh di Cina. Dalam kenyatannya, adalah lazim untuk berpendapat bahwa, sementara Jepang telah mengalami industrialisasi pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, Cina secara ekonomi masih terbelakang. Untuk menyokong tesis ini, kebanyakan sarjana menunjukkan secara sederhana kemampuan awal industrialisasi Jepang yang nyata—terutama dalam industri berat seperti besi dan baja, dan produk-produk terkait seperti kapal, kereta api, truk, dan mobil—dan kurangnya industri-industri tersebut di Cina. Dengan industri-industri itu, demikian para pentafsir itu berpendapat, Jepang membangun angkatan darat dan laut modern yang memenangkan peperangan melawan Cina pada 1895 dan melawan Rusia pada 1905. Sebaliknya, upaya Cina untuk industrialisasi tidak berjalan baik. Sementara itu adalah benar bahwa Cina membangun beberapa industri berat milik badan usaha yang dijalankan oleh para pedagang pada abad kesembilan belas, namun industri-industri itu sangatlah tidak berhasil (Liu 1962; Feuerwerker 1958), lagi pula Cina kalah dalam setiap peperangan di mana mereka berperang dengan suatu kekuatan luar sejak Perang Candu pada 1840-an hingga Perang Dunia Kedua, sementara di luar periode itu Cina mengalahkan Jepang. Berdasarkan atas perbandingan-perbandingan nyata tersebut, Jepang telah terindustrialisasi sedangkan Cina tidak.

Namun jika kita mengambil pandangan lain dari perbandingan-perbandingan “nyata” tersebut, saya ingin menunjukan kepada anda bahwa perbandingan-perbandingan itu sangat tidak menyakinkan karena kerangka waktu tersebut terlalu tipis dan definisi kapitalisme juga terlalu kaku. Jika kita membuat secara tepat perbandingan-perbandingan yang sama di masa kini, perbandingan dalam kemampuan industrialisasi berdasarkan pada industri berat, kita akan mencapai kesimpulan yang hampir sama: Jepang merupakan suatu kekuatan industri, sementara Taiwan, Hongkong, dan Singapura relatif belum maju. Tiga wilayah ekonomi yang dikuasai etnis-Cina tersebut tidak banyak memiliki industri berat yang sedang berjalan. Namun apakah itu berarti bahwa di masa kini mereka tidak terindustrialisasi atau bersifat kapitalis? Ini, tentu saja adalah omong kosong. Meskipun demikian tetap benar bahwa tidak satu pun dari tiga wilayah itu membuat sebuah mobil untuk diekspor.

Wilayah-wilayah yang didominasi etnis Cina dalam dunia ekonomi tidak dicirikan oleh industri berat; sebagai perbandingan, manufaktur-manufaktur Cina mengkhususkan diri pada perusahaan kecil dan menengah. Pabrik dengan model sederhana itu biasanya menciptakan produk konsumsi yang tidak tahan lama (non-durable)—produk seperti pakaian, sepatu, pesawat TV, kalkulator, komputer—barang-barang pabrikan itulah yang memenuhi rumah-rumah di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Ahli-ahli ekonomi tahu bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan PNB (Produk Nasional Bruto)-nya tidak dapat dihitung berdasarkan hanya pada hasil dari satu atau dua sektor industri. Lalu mengapa para sejarawan dan sosiolog, dengan perbandingan-perbandingan mereka di antara ekonomi Jepang dan Cina, secara mutlak menerapkan perbandingan itu untuk abad kesembilan belas dan awal abad keduapuluh?

Bahkan jika kita mengambil semua sektor, perbandingan sejarah antara Jepang dan Cina masih diperkeruh oleh dimensi politik. Cina yang tidak memenangkan peperangan dan tidak pula berhasil membangun politik ekonomi, dan oleh karena itu, demikian keputusan mengadili (judgment) berjalan, gagal sebagai suatu masyarakat yang mengalami industrialiasi.

Penilaian ini membawa kita kepada suatu pertanyaan kunci. Apakah kekuatan politik, dalam bentuk suatu negara yang kuat dalam perang dan damai, perlu atau bahkan sinonim dengan kapitalisme, dengan gerak ekonomi dari orang-orang, perusahaan, modal, dan produk? Kebanyakan analis pembangunan ekonomi dengan percaya diri menyimpulkan bahwa kekuatan ekonomi terpusat dan keberhasilan kapitalistik terkait dalam sebab akibat (causally). Memang, banyak contoh yang bisa dicatat di mana dua hal tersebut berkaitan seperti perkembangan kapitalisme Korea Selatan, namun dapatkah dibayangkan bentuk yang berhasil dari kapitalisme tanpa suatu struktur negara dan tanpa ekonomi politik yang terintegrasi? Izinkanlah saya mengajukan ke hadapan anda bahwa bentuk-bentuk kemahiran Cina mencerminkan hal yang semacam itu.

Sekali lagi perhatikan dua kasus Asia—Jepang dan Cina pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Apa yang kita lihat dalam perbedaan ini bukanlah kehadiran kapitalisme di satu pihak dan ketidakhadiran kapitalisme di pihak lain. Namun agaknya, saya ingin berpendapat bahwa kita melihat dua versi kapitalisme yang berbeda yang muncul kurang lebih secara serempak dengan terbukanya ekonomi-ekonomi (negara) itu pada pengaruh ekonomi dan politik global. Dua versi kapitalisme yang sama itu telah menguat dan mengambil tempat mereka di antara bentuk dominan kapitalisme global pada akhir abad kedua puluh.

Ekonomi politik korporasi Jepang

Izinkanlah saya membandingkan awal kelembagaan dari dua bentuk kapitalisme itu, supaya perbedaan-perbedaan mereka menjadi jelas. Kapitalisme Jepang sebagian besar merupakan suatu transformasi asli. Kapitalisme ini adalah suatu produk ekonomi politik. Catatannya benar-benar jelas dalam penilaian ini. Sebagai contoh, selama era Meiji (1868-1912), elit politik Jepang merumuskan suatu rencana pembangunan yang komprehensif, tiga puluh volume, mencakup setiap aspek ekonomi Jepang. Dipublikasikan pada 1884, rencana tersebut didasarkan pada investigasi yang cermat atas ekonomi dan lembaga korporasi Eropa yang dilakukan oleh elit Jepang yang pergi ke Eropa, menetap untuk sementara, mengadakan pengamatan, mengajukan pertanyaan, dan kembali ke Jepang untuk membangun suatu rencana ekonomi untuk menyusul Barat, yang pertama dalam jenisnya di dunia. Kemudian dengan sangat mengagumkan rencana itu sendiri menjadi kenyataan bahwa kebanyakan dari rancangan sasaran selama sepuluh tahun “diselesaikan secara nyata”. (Tu et al. 1991: 79).

Contoh lain dan bahkan lebih mengesankan tentang perubahan di masa Meiji berasal dari Eleanor Westney dalam bukunya Imitation and Innovation, The Transfer of Western Organizational Patterns to Meiji Japan (1987). Weastney menunjukkan bahwa, pada lima belas tahun pertama dari masa Meiji (kasarnya dari 1868 hingga 1883), elit ekonomi dan politik Jepang mengubah secara organisasional masyarakat dan negara Jepang. Mereka menciptakan, di antara sesuatu yang lain, angkatan darat dan laut model Barat, sistem pos dan telegraf, suatu sistem pendidikan berjenjang dari sekolah dasar hingga universitas, suatu sistem perbankan yang terpadu, dan suatu angkatan kepolisian nasional yang dibentuk secara birokratis. Di dalam tiap-tiap inovasi organisasional itu, pejabat pemerintah dan elit swasta Jepang meniru praktek-praktek Barat, meminjam secara bebas—terkadang secara tepat, terkadang secara longgar. Sebagaimana Westney (1987:6) menunjukkan secara mendalam, “perbedaan antara melakukan (peniruan) copy dan (menciptakan) invensi, di antara imitasi dan inovasi, adalah dikotomi yang salah” : keberhasilan melakukan imitasi dari pola organisasi asing memerlukan inovasi”. Pada akhir masa Meiji, Jepang sangat baik dalam jalannya menuju, secara eksplisit suatu masyarakat yang terorganisir yang sadar diri, secara literal suatu organisasi masyarakat, dan 100 persen Jepang.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa industrialiasai Jepang merupakan bagian dari suatu kebijakan politik yang sedang berkembang namun selalu terkoordinasi. Suatu bagian dari kebijakan ini adalah terciptanya suatu struktur industri yang tersusun dari kelompok perusahaan yang bersaing, masing-masing terdiri dari perusahaan besar dan setengah independen yang terorganisir secara kolektif, dikenal sebagai zaibatsu. Di antaranya Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, semuanya telah mengembangkan diversifikasi saham, hubungan sistematis di antara perusahaan-perusahaan, dan teknik manajemen administratif sebelum akhir abad kesembilan belas.

Dalam setiap arena—dalam politik, bisnis, pendidikan—elit Jepang memiliki cukup otoritas di dalam masyarakat Jepang untuk menerapkan kebijakannya dengan berhasil. Kemampuan ini bersandar pada suatu sistem kontrol internal yang meresap di dalam tatanan sosial. Sistem kontrol sosial ini bersandar pada hubungan silang menyilang yang rumit yang menciptakan, di luar tali keluarga, tugas dan kewajiban yang tertanam sangat struktural, yang dari pandangan ‘partisipan (sangat) menuntut bahkan bersifat opresif, namun tidak terlalu terpusat dan otoriter. Sistem kontrol ini memberikan elit Jepang kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi sumber-sumber daya material dan manusia yang melimpah. Pandangan ini pada waktunya, pada tahun-tahun awal perubahan global, kemampuan untuk menggerakkan ini juga memberikan orang Jepang suatu pembukaan, suatu jalan keberlanjutan yang mendorong diri mereka secara kolektif masuk ke dalam kancah global ekonomi dan juga politik.

Mengapa elit Jepang mengambil jalan ini? Profesor Hamashita (2003) dari Universitas Tokyo memberikan suatu tesis yang menyakinkan bahwa pejabat-pejabat Jepang memilih tindakan ini karena mereka menyadari keterbatasan yang mereka miliki menghadapi (vis-à-vis) lawan utama mereka di Asia, orang-orang Cina. Pada pertengahan abad kesembilan belas, dengan masih kokohnya Dinasti Qing, penguasa-penguasa Jepang merasakan bahwa ekspansi perdagangan di Asia bukanlah suatu strategi yang dapat berjalan baik. Karena sebagian besar kewajiban dalam sistem mengirimkan upeti kepada Cina masih ada di seluruh Asia hingga pertengahan abad kesembilan belas, maka pedagang-pedagang Cina menguasai perniagaan di hampir setiap pelabuhan Asia, termasuk pelabuhan Jepang. Orang-orang Jepang memutuskan bahwa mereka tidak dapat memukul orang-orang Cina dalam permainan yang orang-orang miliki karena mereka adalah pedagang-pedagang utama Asia, dan maka orang-orang Jepang sebaliknya, mulai membangun secara internal, menggunakan sumber daya manusia dan kemampuan organisasinya untuk menanamkan suatu bentuk kapitalisme Barat di Asia.

Oleh karena itu, di Jepang, selama abad kesembilan belas dan awal abad keduapuluh, alat utama perkembangan kapitalisme adalah koalisi elit politik dan ekonomi. Kapitalisme Jepang bukanlah suatu cipataan (creation) dari kelas pedagang meskipun beberapa pedagang turut berperan dalam koalisi elit tersebut. Kapitalisme Jepang bukan pula suatu ciptaan para petani meskipun para petani benar-benar mengubah hasil produksi dan daya kerja secara drastis. Dibandingkan dengan kasus Cina, kapitalisme Jepang merupakan suatu kreasi ekonomi politik, dari suatu suatu sistem yang saling memperkuat satu sama lain dalam kuasa-kuasa pemerintahan dan hak-hak istimewa elit ekonomi. Dalam masa yang sangat singkat, orang-orang Jepang mampu mengubah produk kerajinan dengan skala kecil menjadi produk industri dengan skala besar, dari pabrik-pabrik kecil menjadi hirarki korporasi birokratis yang membentuk jaringan-jaringan konglomerasi.

Kapitalisme Wirausaha Orang-orang Cina

Pembentukan lembaga kapitalisme model Cina abad kesembilan belas—secara politik, ekonomi, dan sosial—tidak seperti di Jepang. Pada periode antara 1850 hingga 1890, adalah mustahil untuk membayangkan istana Qing mengirimkan kelompok besar sarjana ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari adat-istiadat Barat. Upaya kecil yang dibuat sebagian besar gagal (Kuo and Liu 1978: 537-42). Mustahil untuk membayangkan istana Qing menciptakan dan lalu menanamkan rencana-rencana detil tentang pembangunan ekonomi. Bahkan banyak lompatan “gerakan memperkuat diri (self-strengtening movement)” pada 1860-an dan 1870-an sebagian besar terbatas pada reformasi militer dan itu pun hancur dalam kekalahan militer yang disebabkan oleh Prancis dan Jepang. Bahkan lebih sulit untuk membayangkan istana Qing berhasil menjalankan suatu kebijakan meminjam pola organisasi dari Barat dan menanamkannya secara berhasil di masyarakat lokal. Perhatikan kata-kata Li-Hung-chang, pendorong utama modernisasi Cina pada abad kesembilan belas:

Meskipun saya tidak pernah tinggal di Eropa, saya telah mengadakan penyelidikan dan investigasi kondisi budaya dan politik Barat selama hampir 20 tahun, dan saya telah membentuk beberapa gagasan umum. Saya telah menyatakan secara detil pentingnya membuka pertambangan batu bara dan bijih besi, membangun saluran telegraf dan kereta api, dan membuka sekolah-sekolah guna mengejar ilmu-ilmu dan pengetahuan Barat guna melatih kemampuan manusia…Pangeran Kung setuju dengan saran saya, namun mengatakan bahwa tak seorang pun berani mengusulkan tindakan itu [di istana]… [dalam kejadian apapun] kelas (masyarakat) terhormat melarang orang-orang di daerah untuk menggunakan metode dan mesin Barat, maka pada akhirnya orang-orang di daerah tidak mampu mengerjakan apapun. Semua saran-saran itu dipromosikan oleh diri saya sendiri; namun upaya ini sulit untuk mencapai keberhasilan seolah-olah seperti menangkap angin. Para sarjana dan orang-orang terpelajar selalu mengkritik saya karena menghormati pengetahuan asing dan karena berpandangan aneh dan tidak lumrah. Sulit sekali memahami pikiran beberapa orang Cina.

(dikutip dari Li 1967: 108-9)

Penguasa Qing tidak dapat membentuk suatu ekonomi politik kapitalis nasional seperti para ahli reformasi Meiji yang mampu melakukannya. Meskipun Dinasti Manchu menguasai suatu kekaisaran yang luas, dominasi mereka tidak sampai merasuk ke dalam masyarakat lokal. Di bawah lapisan birokrasi dalam rezim kekaisaran adalah desa-desa yang bersifat elusif (sukar ditangkap) secara politik dan pasar di kota-kota kecil (town) tersusun melalui ikatan keluarga dan status. Bahkan meskipun mereka bersemangat, elit politik tidak dapat menggerakkan sumber daya manusia dan material yang luas di Cina. Bagi orang-orang Cina dalam masyarakat lokal (di daerah) , “Surga begitu tinggi menjulang dan kaisar begitu jauh.”

Meskipun Cina tidak dapat mengembangkan suatu kapitalisme negara (a state-based capitalism) pada abad kesembilan belas, tidak berarti tidak ada suatu transformasi kapitalisme di antara orang-orang Cina. Alat kapitalisme Cina bukanlah elit politik, namun kepala rumah tangga yang ingin meraih beberapa kekayaan dan kemasyhuran lokal. Kepala-kepala rumah tangga itu adalah petani, pedagang, pengrajin yang cakap, dan terkadang cendekiawan; mereka tidak tersusun sebagai kelas yang berbeda dari masyarakat; namun kiranya mereka adalah kepala keluarga yang bergerak keluar-masuk dalam peran ekonomi dan sosial yang definisinya bersifat ambigu. Media organisasi untuk ekonomi orang-orang Cina sebagian besar bersandar pada jiwa wirausaha individu dan perusahaan keluarga, melekat dalam jaringan niaga dengan wilayah yang luas yaitu jaringan sesama daerah asal. Sejak masa Dinasti Ming (1368-1644), ekonomi Cina selalu memperoleh suatu kemenangan di kalangan masyarakat lokal, bukan di lingkup negara.

Keluarga, pertalian keluarga, dan institusi berdasarkan wilayah membentuk aktifitas ekonomi dan memelihara bentuk-bentuk khas dari struktur wirausaha. Karena rumah tangga, jia, merupakan unit yang kritis baik dalam komunitas maupun pertalian keluarga, orang-orang Cina tidak membuat suatu batas kaku antara rumah tangga dan perusahaan. Maka, perusahaan adalah seperti rumah tangga, dan seperti rumah tangga, perusahaan Cina biasanya berukuran kecil. Namun jika bisnis keluarga sungguh-sungguh berhasil, perusahaan sebagaimana rumah tangga sarjana terkemuka, tumbuh lebih besar karena lebih banyak keluarga dan teman yang dilibatkan dalam lingkaran anggota keluarga yang sedang berkembang. Namun, bisnis besar sangatlah jarang karena kebanyakan pengusaha kaya tidak berusaha menciptakan perusahaan yang makin besar secara horizontal atau terintegrasi secara vertikal, seperti yang berlaku di Jepang atau Amerika Serikat. Jika mereka tetap aktif secara ekonomi secara keseluruhan dan tidak beristirahat di daerah pedalaman, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pengusaha kaya, mereka menanamkan investasi pada jaringan luas anggota keluarga dan teman yang menjalankan perusahaan kecil dan berskala menengah, sering kali mencakup beberapa bidang bisnis dan di berbagai macam lokasi.

Ada beberapa alasan dalam strategi ini. Alasan pertama adalah pengaruh harta warisan atas praktek bisnis yang sedang terbentuk (Wong 1985). Praktek pewarisan Jepang bersandar pada sentralitas dari keluarga akar (stem family) (ie) dan pada praktek hak anak sulung (primogeniture). Suatu perusahaan besar dapat diserahkan secara utuh kepada satu anak laki-laki biasanya yang tertua. Sebaliknya, praktek pewarisan Cina bersandar pada pentingya menjaga garis silsilah keluarga dan karena itu bersandar pada pewarisan yang merata (partible), tiap anak laki-laki menerima suatu bagian yang sama dari tanah (estate) ayahnya agar tiap anak laki-laki dapat membangun suatu rumah tangga yang mandiri. Jika ayah telah bekerja menciptakan suatu bisnis besar yang tunggal, bisnis tersebut hampir dipastikan akan pecah dan aset-aset dibagikan (fenjia) setelah kematiannya. Suatu strategi yang lebih masuk akal akan dilakukan dengan memulai banyak jenis usaha kecil yang dapat diserahkan secara utuh kepada anak-anak laki-laki setelah kematian sang ayah. Pola pewarisan ini diperkuat kembali oleh suatu sistem yang terlembagakan yang menciptakan bidang (scope) dan skala ekonomi, bukan dari perusahaan-perusahaan individu, namun kiranya yang berasal dari jaringan-jaringan perusahaan yang telah memiliki koneksi. Masyarakat bisnis menggunakan jaringan-jaringan itu berdasarkan pada hubungan timbal balik (guanxi network), untuk meningkatkan modal investasi, menjamin kebutuhan tenaga kerja, membuat produk, dan mendistribusikan komoditi. Dengan membangun dan membangun kembali jaringan-jaringan tersebut maka menciptakan suatu ekonomi berdasarkan pada kemandirian pengusaha (deal-making entrepreneurship).

Bentuk ekonomi pengusaha ini, sebagian besar terdiri dari perusahaan keluarga berskala kecil dan menengah yang saling terkoneksi melalui berbagai macam hubungan sosial yang saling bersaing dan bekerja sama, tidak kondusif dalam mengembangkan industri-industri berat, dan jelas tidak (berkembang) pada abad kesembilan belas. Sebaliknya, ekonomi berbasis rumah tangga ini menghasilan suatu bentuk kapitalisme perdagangan kecil.

Anda mungkin bertanya kapitalisme semacam apakah praktek dari perdagangan kecil orang-orang Cina tersebut pada abad kesembilan belas. Pertanyaan ini akan merupakan pertanyaan yang baik karena tidak ada kapitalisme yang esensial secara istilah dalam pengertian Barat, tentang praktek-praktek tersebut secara keseluruhan, kecuali dalam fakta bahwa orang-orang Cina menggunakan praktek-praktek itu secara berhasil guna membuat banyak uang. Dalam kenyatannya, kebanyakan dari praktek-praktek perdagangan tersebut dapat ditelusuri kembali pada ekspansi ekonomi yang berlangsung selama masa Dinasti Ming. Namun adalah fakta bahwa praktek-praktek ekonomi tersebut sangat fleksibel, tidak bergantung pada patronase negara, mengembangkan komunitas dalam kepercayaan di antara teman-teman dekat, mudah disesuaikan dalam mencari kesempatan ekonomi. Dibangun secara tepat dalam institusi-institusi keluarga dan lokal, praktek-praktek ekonomi yang fleksibel tersebut menawarkan kepada orang-orang Cina keterbukaan mereka, arah terusan mereka masuk ke dalam suatu ekonomi dunia yang baru saja berlalu dalam proses menuju terintegrasi secara global.

Dalam penilaian ini, catatannya benar-benar jelas. Kurang dari sepuluh tahun setelah pembukaan Cina dan pendirian Hongkong, petani, pedagang, pengrajin yang cakap Cina mulai berimigrasi ke seluruh dunia mencari keberuntungan mereka. Dalam istilah yang mutlak, ini barangkali merupakan migrasi bebas terbesar di dunia selama abad kesembilan belas. Migrasi ini beredar luas ke seluruh dunia, meskipun mayoritas imigran pergi ke Asia Tenggara. Dari prespektif perbandingan, migrasi tersebut adalah migrasi yang sangat luar biasa. Migrasi tersebut merupakan migrasi sementara dan sebagaimana aktifitas ekonomi itu sendiri, tersusun secara baik melalui hubungan sesama daerah. Mayoritas imigran berencana untuk dan pada akhirnya kembali ke kampung halaman mereka.

Sebaliknya, dalam periode yang sama, orang-orang Jepang hampir tidak melakukan imigrasi secara keseluruhan. Satu-satunya negara Asia selain Cina yang menghasilkan banyak imigran pada tahun-tahun itu adalah jajahan Inggris, India, yang orang-orangnya berimigrasi ke titik-titik lain dari Imperium Inggris. Namun, orang-orang Cina berimigrasi ke seluruh dunia di mana pun uang dibuat.

Orang-orang Cina mencari emas di California dan Australia pada 1850-an dan 1860-an, dan sangat sukses, namun ketika bahan tambang itu mengering, mereka beralih mengejar lainnya seperti menggali kanal dan membangun jalur kereta api; mereka juga membangun dan menjalankan usaha-usaha kecil. Namun, seperti yang kami telah katakan, mereka berimigrasi terutama ke Asia Tenggara. Beberapa orang Cina menetap di Siam, Jawa, dan Phillipina dalam jangka waktu lama, melayani para penguasa di negara-negara itu sebagai pedagang dengan hak-hak istimewa dan pemungut pajak petani. Pada pertengahan akhir abad kesembilan belas, orang-orang Cina itu kini bergabung dengan ratusan ribu imigran baru Cina, yang bercampur baur di setiap sudut Asia Tenggara. Kebanyakan dari mereka adalah buruh upahan, namun suatu minoritas yang cukup besar sangat sukses menjadi pengusaha. Pengusaha-pengusaha Cina tersebut menyusun jaringan-jaringan dari perusahaan-perusahaan kecil yang saling terkoneksi dalam mengumpulkan dan memproses produk-produk penting seperti kayu dan beras dan mendistribusikan barang-barang serba-serbi ke seluruh penjuru negara-negara tersebut. Menjelang dekade kedua abad kedua puluh, orang-orang Cina mendominasi sektor jasa dan manufaktur dalam ekonomi lokal di seluruh wilayah tersebut dan menjadi figur utama dalam perdagangan di antara negara-negara Asia dan Barat.

Awal abad kedua puluh, pedagang dan pabrik berskala kecil Cina sebagian besar mendominasi bidang-bidang yang paling modern dalam ekonomi Cina secara baik (MacPherson and Yearly 1987). Di setiap sektor, kecuali dalam industri berat, orang-orang Cina lokal mampu mengungguli orang-orang Barat dalam memproduksi dan menjual barang-barang konsumsi bagi orang-orang Cina. Orang-orang Cina sangat sedikit membeli mobil, traktor, atau kereta api, namun mereka membeli banyak tekstil, rokok, korek api, dan barang-barang kecil rumah tangga. Selain itu, dengan sedikit perkecualian utama, orang-orang Cina menguasai perbankan, retail, dan grosir, dan pada 1920-an, ketika pasar swalayan menjadi penting, orang-orang Cina juga menguasai pasar swalayan (Chan 1982).

Hongkong merupakan pusat dari ekspansi kapitalis ini. Seorang pengamat (Remer 1993: x, dikutip dari Hicks 1993: xxxiii) pada 1930-an mengatakan secara terus terang bahwa Hong merupakan “modal ekonomi Perantauan Cina.” Struktur bisnis Hongkong pada periode sebelum dan selama Perang Dunia Kedua terdiri atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari atau tinggal di distrik-distrik di delta Kanton, seperti Taishan, Nanhai, Zhongshan, dan Xinhui (Chung, 2004). Orang-orang itu secara bersama-sama memiliki sekumpulan perusahaan yang meliputi hotel, restoran, perusahaan ansuransi, perusahaan ekspor/impor, bank, dan perusahaan investasi & peminjaman uang—semuanya didesain guna membantu aliran sumber daya material dan manusia dari Guangdong, melalui Hongkong, menuju belahan dunia dan lalu kembali lagi.

Pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua, Hongkong bertindak sebagai suatu cerobong kapitalis. Ratusan ribu imigran Cina dari pedalaman Guandong dan Fukien keluar dari dan kembali ke Hongkong setiap tahun (Hicks 1993: 18-20). Jutaan dollar Cina terbang melalui bank-bank dan pusat-pusat pengiriman uang di Hongkong. Beberapa uang keluar dari Cina untuk investasi di tempat yang jauh, namun porsi terbesar mengalir masuk ke Cina dalam bentuk pengiriman uang (remittances)—gaji/upah dan keuntungan (profit) dari tempat kerja manapun. Uang mengalir masuk ke Cina memenuhi komersialisasi (perdagangan) di Cina Selatan pada periode sebelum Perang Dunia Kedua.

Apa yang seringkali dilupakan adalah fakta bahwa Hongkong memainkan peran yang sama dalam ekonomi Cina sebagaimana peran Hongkong dalam ekonomi Asia Tenggara. Pada awal abad kedua puluh, peng-organisasian aktifitas komersial mereka sebagian besar melalui Hongkong, orang-orang Kanton merupakan kelompok bisnis terbesar di Shanghai dan mereka menguasai sebagian besar distribusi berbagai macam barang impor di seluruh Cina.

Sementara itu, ekonomi tertutup Jepang, dalam kurang lebihnya, bergerak menyesuaikan diri untuk melakukan perang di Asia sedangkan ekonomi-ekonomi di mana orang-orang Cina mendominasi, makin terbuka menuju perdagangan global. Kemajuan ekonomi tersebut terjadi di Cina dan di Asia Tenggara tanpa dukungan dan koordinasi suatu negara yang kuat. Di Jepang, negara melegitimasi kapitalisme, mengatur kepentingan para elit, dan menyelesaikan konflik di antara para elit. Dalam periode yang sama di Cina, negara menuju kehancuran. Namun, hal itu tidak banyak menghalangi karena hal itu membebaskan pengusaha-pengusaha Cina untuk menciptakan jaringan-jaringan yang menjangkau batas-batas politik, dan terus bekerja meskipun tidak disebabkan oleh politik. Kelemahan dan kekalahan akhir negara Cina membuka perdagangan dan industri di pesisir-pesisir Cina dan menghubungkan orang-orang Cina dengan perkembangan-perkembangan kapitalis di mana pun tempatnya. Migrasi orang-orang Cina dihasilkan dari kondisi-kondisi tersebut. Selain itu, dengan mundurnya, runtuhnya, dan terjadinya disintegrasi tatanan politik Cina, kekuatan utama kapitalisme Cina, pengusaha rumah tangga, bergerak ke manapun uang dapat dibuat—seperti di havens yang aman di pesisir-pesisir Shanghai, Kanton, dan pelabuhan-pelabuhan perjanjian (treaty port) lainnya, dan di luar negeri, di Asia Tenggara, Hawaii, dan Pantai Barat Amerika.

Kemudian, singkatnya, pada abad sebelum Perang Dunia tersebut, orang-orang Cina telah mengintegrasikan diri mereka sendiri masuk ke dalam ekonomi global yang sedang berkembang; mereka menunggang gelombang kapitalisme di seluruh dunia—di Shanghai, California, dan Asia Tenggara. Dengan berbasis pada jaringan-jaringan mereka yang fleksibel dan kerja keras, mereka memonopoli ceruk-ceruk ekonomi terpilih di banyak negara di seluruh dunia. Dalam terminologi kontemporer, kami dapat mengatakan bahwa mereka memonopoli segmen-segmen dalam sektor jasa di dunia ekonomi pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh. Mereka menjadi pedagang retail, pedagang grosir, dan pemilik modal; mereka menjadi kelompok pedagang kapitalis terkemuka di dunia. Meskipun terintegrasi dan tergantung pada ekonomi global, bentuk kapitalisme berbasis rumah tangga ini bebas dari tatanan politik mana pun.

Di satu sisi, setelah periode singkat menangkap segala sesuatu dari Barat, elit Jepang bertahan sukses menjadi mandiri dalam perdagangan internasional. Malahan, mereka menciptakan pasar internal milik mereka dan membangun dalam versi mereka suatu ekonomi politik berorientasi korporasi yang kuat. Mereka memulai sebagaimana kaum industrialis, melakukan produksi untuk pasar lokal dan regional, dan dari sana melakukan ekspansi ke dalam sektor jasa dengan membentuk bank-bank dan perusahaan perdagangan milik mereka sendiri, dan hanya dengan itu mereka secara bertahap mulai mengintegrasikan diri mereka ke dalam ekonomi dunia. Respon orang-orang Jepang dan Cina adalah berbeda atas penyebaran imperialisme Barat; keduanya sama-sama kapitalistik dan keduanya secara historis menuju lintasan-lintasan perkembangan ekonomi yang berbeda.

Perkembangan Ekonomi Pada Pertengahan Kedua Abad Kedua Puluh

Dalam cara yang agak sistematis, saya telah menjelaskan pola-pola perkembangan kapitalisme di Asia sebelum Perang Dunia Kedua. Kini, saya ingin bertanya apakah Perang Dunia Kedua mengakhiri lintasan-lintasan tersebut? Atau, meskipun ada interupsi disebabkan oleh perang, apakah lintasan-lintasan tersebut berlanjut kembali pada pertengahan akhir abad keduapuluh? Saya ingin menawarkan di sini suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dengan mendaftar lima pengamatan tentang perkembangan pasca perang yang menunjukkan diteruskannya kembali dua lintasan perkembangan itu.

Pertama, jika kita berpikir secara historis, adalah jelas bahwa lintasan kapitalisme Jepang sebelum perang dengan cepat menegaskan diri setelah perang. Jepang mampu memulihkan bentuk kapitalismenya karena Jepang mampu memulihkan ekonomi politiknya. Ekonomi Jepang dibangun kembali pada 1950-an. Perang Dingin telah memaksa Amerika Serikat melihat Jepang sebagai sekutu utama di Asia Timur dan menyokong rekonstruksi ekonomi Jepang. Segera sesudah pendudukan Amerika berakhir, pemerintahan baru Jepang, berpusat pada agen-agen pemerintah, mulai memperbaharui kembali kapitalisme gaya Jepang dengan membangun kembali suatu sistem ekonomi politik yang senada dengan dunia yang kini ada dalam era pasca perang.

Salah satu dari langkah pertama dari birokrasi pemerintah ini adalah menciptakan suatu struktur industri baru. Tentara pendudukan Amerika mencabut perlindungan hukum dari dan melarang kelompok perusahaan yang terpusat pada keluarga, zaibatsu dari masa sebelum perang, dengan membuat tiap-tiap perusahaan dalam kelompok tersebut, kepemilikan yang bebas dan menghapus saham-saham perusahaan milik keluarga yang berpusat di tiap-tiap kelompok tersebut. Namun segera setelah pendudukan berakhir, berkat birokrasi Jepang, perusahaan-perusahaan bekas zaibatsu tersebut memperbaharui aliansi ekonomi mereka dan menciptakan suatu sistem baru dalam kelompok bisnis tanpa kepemilikan keluarga. Meraih kesempatan besar yang dipersembahkan oleh Perang Korea dan Perang Dingin, kelompok perusahaan tersebut, sering kali direferensikan sebagai keiretsu, bekerja berdampingan dengan pemerintah dan dengan cepat melanjutkan kembali dominasi atas ekonomi domestik. Jaringan produksi yang besar yang dihasilkan dari aliansi tersebut menghasilkan produk-produk yang dijual baik secara domestik maupun internasional. Pertengahan 1980-an, penjualan hanya dari perusahaan terbesar dalam kelompok perusahaan tersebut merepresentasikan 81 persen Gross Domestic Product Jepang (Hamilton, Zeile, and Kim 1990). Pada 1980-an, berlindung pada suatu payung yang disediakan oleh negara, perusahaan keiretsu membawa bentuk-bentuk kapitalisme Jepang menjadi bentuk kapitalisme terkemuka di dunia yang tidak pernah dinikmati sebelum perang.

Pengamatan kedua saya adalah bahwa, ketika negara Jepang membangun dengan mudah kapitalisme korporasi Jepang, basis wirausaha kapitalisme Cina sangat sulit untuk pulih secara cepat karena alasan-alasan yang sangat jelas. Periode pertama tiga puluh tahun, dari 1945 hingga 1980 adalah periode perubahan politik yang mendalam di Asia. Dengan perkecualian Hongkong, Thailand, dan beberapa kerajaan Himalaya, setiap tempat di Asia dalam dekade-dekade sesudah Perang Dunia Kedua tidak hanya memiliki pemerintahan baru namun juga bentuk-bentuk baru dalam pemerintahan. Di banyak tempat, pemerintahan langsung kolonial pun berakhir dan kemerdekaan dideklarasikan. Memang Cina menerima pemerintahannya yang baru melalui revolusi sedangkan Jepang melalui kekalahan dan pendudukan. Namun, apapun bentuknya pemerintahan yang baru tidak pernah memiliki suatu waktu yang mudah (menyenangkan). Perang Sipil terjadi di Korea dan Vietnam sedangkan pemberontakan, kudeta, penindasan, dan kekacauan biasa terjadi di mana-mana.

Kekacauan politik tersebut menyebabkan dua perubahan besar dalam cara bagaimana pengusaha-pengusaha Cina mampu melakukan bisnis. Pertama, perubahan paling besar segera setelah periode pasca perang berlangsung sebagai suatu konsekuensi (akibat) adalah Revolusi Cina. Dalam masa sebelum perang, daratan Cina, bahkan lebih dari Jepang, telah menjadi inti dari integrasi Asia dalam ekonomi global. Hongkong dan Shanghai adalah pusat dari inti tersebut. Tiba-tiba, Revolusi Komunis memutus Daratan Cina, secara politik dan ekonomi, dari belahan lain di dunia.

Suatu perubahan kedua dan sama penting (terjadi) secara bersamaan dengan adanya pembongkaran pemerintahan kolonial di Asia Timur dan Tenggara. Sepanjang masa sebelum perang, hubungan-hubungan kolonial menggerakkan banyak garis perdagangan dan manufaktur dimana orang-orang Cina terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Perang dan akibat-akibatnya menghancurkan pola-pola perdagangan tersebut. Para pemimpin bangsa-bangsa baru menginginkan ekonomi-ekonomi baru yang terpisah dari ketergantungan kolonial. Mengikuti pemikiran ekonomi pada masa itu yang merekomendasikan substitusi impor, banyak dari pemimpin-pemimpin baru tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi domestik yang sangat bebas milik mereka sendiri. Mereka menasionalisasi banyak industri dan memulai banyak badan usaha negara dan perusahaan negara. Mereka juga mencoba untuk menciptakan kelas industrialis domesitik (dalam negeri). Mereka mencoba mengatur dan menggerakkan arus aktifitas ekonomi dalam batas-batas yang dimilikinya. Oleh karena itu, menjelang akhir 1950-an, jaringan-jaringan komersial sebelum perang sebagian besar terputus sedangkan jaringan-jaringan baru belum terbentuk.

Perang Jepang, dekolonisasi di Asia Tenggara, dan Revolusi Komunis di Daratan Cina pada pokoknya menghancurkan kapitalisme komersial (perdagangan) periode sebelum perang. Karena itu, hanya dengan satu perkecualian, orang-orang Cina yang tinggal di luar Republik Rakyat Cina di Asia antara 1945 hingga awal 1960-an berada di bawah tekanan kuat untuk menasionalisasi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Pemerintah di seluruh wilayah tersebut mengawasi aktifitas-aktifitas dan mempertanyakan kesetiaan dari generasi pertama, kedua, dan terkadang ketiga dan keempat dari pengusaha Cina. Dalam tiga puluh tahun pertama sesudah perang, di hampir seluruh wilayah tersebut, wirausaha orang-orang Cina mendapat tantangan dan tersalur secara langsung oleh keberuntungan-keberuntungan politik yang sedang berubah dalam periode sesudah perang.

Pengamatan ketiga saya adalah bahwa Hongkong adalah satu-satunya perkecualian pada kejadian ini segera selama periode pasca perang dan di Hongkong inilah wirausaha orang-orang Cina bangkit kembali sebagai kekuatan mandiri dalam kapitalisme dunia. Penjelasan normal atas industrialisasi Hongkong sesudah perang adalah ruang lingkupnya dalam masa pasca-perang yang sangat luar biasa. Segera sesudah perang, pemerintah kolonial Inggris mencoba untuk melanjutkan kembali usaha-usaha bisnis seperti biasa dalam satu masa yang luar biasa. Menjelang 1950, sebenarnya semuanya perdagangan ekonomi dengan Daratan telah berakhir dan Hongkong berhenti menjadi sebuah pelabuhan. Namun, seolah-olah (merupakan) kompensasi dari akhir yang tiba-tiba ini dalam perdagangan, Hongkong menemukan dirinya terapung-apung di atas uang, buruh, dan pengusaha. Pada 1950-an, investasi uang, beberapa terbang dari Cina sebelum revolusi dan beberapa dalam bentuk pengiriman uang (remittances) dari Asia Tenggara yang tidak bisa masuk ke Cina, tiba dan tinggal di Hongkong. Para pengungsi berlindung dari kekuasaan komunis telah membangun perkampungan liar di seluruh koloni tersebut sehingga menyediakan suatu tenaga kerja dengan upah murah. Selain itu, beberapa pengusaha terkemuka dari Shanghai memindahkan pabrik-pabrik mereka di sana. Banyak orang berpendapat bahwa kombinasi ini merupakan faktor-faktor yang mengizinkan Hongkong dengan cepat mengalihkan ekonominya dari pelabuhan perdagangan menjadi kantong-kantong industri.

Meskipun sumber-sumber daya tersebut memberikan kontribusi pada pertumbuhan yang cepat, izinkanlah saya berpendapat bahwa alasan pokok atas industrialisasi Hongkong adalah semangat usaha niaga orang-orang Cina. Pengusaha-pengusaha Cina di Hongkong telah menemukan pasar untuk produk-produknya yang merupakan atau yang dapat dihasilkan dari suatu kantong kecil yang terputus dari pola perdagangan normal dan tanpa sumber daya alam kecuali orang-orangnya. Tidak seperti Jepang, Hongkong, bahkan (merupakan) panggung pertumbuhan paling awal pasca perang, tidak memiliki pasar lokal yang cukup untuk mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan pabrik-pabriknya. Seperti yang Wong Siu-lun (1988b:74) catat dalam studi seminalnya (mungkin terus berkembang) atas kaum industrialis Shanghai di Hongkong, pemasaran selalu menjadi masalah paling besar yang dihadapi oleh pabrik-pabrik tekstil, maka (adalah) fakta penting bahwa pemilik pabrik itu sendiri atau wakil-wakil terdekatnya “biasanya merupakan musafir-musafir yang mencari pasar-pasar potensial dan berhadapan langsung dengan para klien.”

Pasar-pasar yang ditemukan oleh pengusaha-pengusaha Hongkong merupakan bagian dari dan terintegrasi pada ekonomi global yang sedang berkembang secara cepat. Dipenuhi oleh konsumerisme pasca perang di Amerika Serikat dan Eropa, pasar swalayan dan “dime stores” (toko murah yang menjual barang dengan harga beberapa sen) tumbuh di seluruh kedua wilayah itu dan menawarkan pakaian jadi, mainan anak, alat-alat listrik yang sederhana, dan perlatan rumah tangga lain yang sangat murah. Dengan menggunakan pengetahuan komersial dan kerja keras yang luar biasa, pengusaha Hongkong mulai menghubungkan diri dengan apa yang Gary Gereffi (1994b) sebut (sebagai) “pembeli-pembeli besar” (big buyers), agen-agen pembeli yang mewakili perusahaan grosir dan retail besar di Barat, seperti Sears, Montgomery, Ward, J.C. Penney, Marks and Spencer, dan Bon March√©.

Pola bisnis ini dimulai dengan mebel rotan, bunga plastik, dan tekstil, namun segera diikuti dengan sejumlah besar barang konsumsi yang tidak tahan lama (non durable)—garmen, jam, mainan anak, radio transistor, terserah anda menamakannya. Perusahaan-perusahaan itu membuat barang-barang tersebut dan barang-barang itu tidak diorganisir dalam bentuk industri besar. Agaknya, seringkali berkumpul dalam kelompol kecil jaringan sub-kontrak yang terorganisir secara longgar yang mengingatkan kembali kepada jaringan komersial sebelum perang, perusahaan-perusahaan Hongkong merupakan jaringan manufaktur yang terhubung dalam rantai panjang komoditi yang dimulai di Barat dengan desain, pesanan, dan spesifikasi dan berakhir kembali di Barat dengan pemasaran (marketing), retail, dan konsumsi.

Rantai gerak komoditi para pembeli tersebut berasal dari Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman. Statistik perdagangan menunjukkan pola ini secara sangat jelas. Sepanjang 1950-an, perdagangan ekspor dengan Amerika Serikat dan Eropa berada dalam tingkat yang sangat rendah, tetap, atau agak menurun. Naiknya lintasan perdagangan ekspor dimulai pada 1961 dan tumbuh cepat sejak saat itu. Namun hingga awal 1980-an perdagangan ekspor Hongkong secara keseluruhan tercatat hanya dengan tiga negara: Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman. Pada 1975, misalnya, tiga negara itu sendiri mencatat hampir 60 persen dari total ekspor Hongkong. Pada tahun yang sama, ekspor Hongkong ke Jepang mencatat hanya 4.2 persen, Singapura 2.7 persen, dan Taiwan kurang dari 1 persen (Cheng 1985: 177).

Pola-pola perdagangan lama yang terpusat di Asia Tenggara telah lenyap dan satu rangkaian baru pola perdagangan baru telah nampak. Namun meskipun ada perubahan-perubahan tersebut, kontinuitas dalam organisasi dan penguasaan (control) masih ada. Pengusaha-pengusaha Hongkong membiarkan pasar menarik produk. Jaringan-jaringan dari perusahaan kecil berburu dan kemudian merespon permintaan-permintaan pasar tersebut (Turner 1996). Suatu sistem kapitalisme komersial semacam itu adalah sangat berbeda dengan bentuk kapitalisme Jepang dimana perusahaan-perusahaan besar menciptakan produk dan menekan produk tersebut masuk ke dalam pasar. Sistem Jepang tersebut adalah menciptakan permintaan (demand-creating) sedangkan sistem Cina adalah merespon permintaan (demand-responsive).

Pengamatan keempat saya adalah bahwa, sementara para pengusaha Cina di Hongkong mulai terhubung kembali dengan ekonomi global, para pengusaha Cina di Singapura, Taiwan masih terbelenggu (embedded) dengan rezim-rezim nasionalis. Dengan kata lain, Hongkong adalah perkecualian, namun Singapura dan Taiwan tidak, setidaknya hingga satu dekade kemudian. Hingga Singapura mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1965 maka tidak ada jaminan dalam jangka waktu lama atas kepentingan ekonomi orang-orang Cina di manapun tempatnya di Asia Tenggara. Perlu diingkat kembali bahwa antara 1959 hingga 1968, kebijakan anti Cina berlangsung di Indonesia dan yang terakhir pada 1969 kerusuhan ras terjadi di Malaysia. Orang-orang Cina di mana saja di Asia Tenggara hidup di bawah bayang-bayang politik nasionalis paling tidak hingga 1970-an dan agaknya masih hingga hari ini.

Barangkali karena alasan ini, ketika penguasa politik di Singapura membentuk dasar kebijakan industri mereka, mereka memilih tidak menyokong para pengusaha Cina di Singapura. Malahan, mereka memutuskan untuk membangun banyak perusahaan milik negara dan mendorong dalam jumlah besar perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang untuk membangun manufaktur dan layanan jasa di Singapura.

Di Taiwan, mayoritas besar orang Cina—Cina Taiwan—juga berada di bawah tekanan menasionalisasi kepentingan mereka, namun sejak Taiwan dikuasai orang-orang Cina, dinamika etnis di Taiwan menjadi lebih Cina dibandingkan suatu (dinamika) yang lain. Namun, pada 1950-an kebijakan substitusi impor memblokade usaha kuat (yang dilakukan) oleh masyarakat bisnis lokal untuk melakukan perdagangan di luar batas-batas negara. Tidak sampai awal 1960-an maka pola ini mulai berubah, dan ketika ini terjadi, jaringan awal wirausaha(nya) adalah dengan kelompok perdagangan Jepang dan pabrik-pabrik Jepang. Pada saat itu, perusahaan-perusahaan manufaktur Taiwan bertindak sebagai bagian akhir (tujuan akhir) sub kontrak dari kelompok bisnis Jepang, yang posisinya sangat berbeda dalam ekonomi global dibandingkan dengan posisi yang diemban oleh perusahaan-perusahaan Hongkong.

Pengamatan kelima dan terakhir saya adalah bahwa tidak sampai awal pertengahan 1980-an maka fondasi wirausaha kapitalisme Cina terbangun kembali secara penuh di luar Republik Rakyat Cina. Pada akhir 1970-an stabilitas politik berlaku di negara-negara inti Asia Tenggara—Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Semua negara itu mulai mengendurkan nasionalisme ekonominya. Pada saat yang sama, Daratan Cina memulai reformasi ekonomi dan membuka ekonominya bagi orang-orang luar. Segera sesudah itu, Cina dan Asia Tenggara mulai menarik dalam jumlah yang sangat besar investasi asing langsung (foreign direct investment). Kebanyakan investasi asing tersebut datang dari perusahaan-perusahaan Jepang, Taiwan, dan Hongkong dan semunya mencari sumber daya buruh yang lebih murah dan keuntungan-keuntungan ekonomi lain.

Investasi saling-silang tersebut diisi dengan revolusi retail baru yang terjadi di seluruh dunia, diisi pada gilirannya dengan perkembangan shopping mall, super discount stores, dan barang-barang ber-merk terkenal seperti The Gap, The Limited, Nike, Reebok, Dell Computers, dan Mattel Toys, semua manufaktur tersebut tidak memiliki pabrik. Sistem inventaris yang ter-komputerisasi, transportasi laut dan udara yang cepat, dan periklanan yang sangat maksimal menyertai trend penjualan massal tersebut.

Para pengusaha Cina dengan cepat mengambil keuntungan-keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru tersebut. Mereka menciptakan produk-produk terbaru, membeli real estate terpilih, dan membuat transaksi terbaik dalam melakukan bisnis apapun di Asia. Para pengusaha Cina baru dari Hongkong, Taiwan, dan Asia Tenggara tidak lagi merupakan kapitalis kecil dan tidak lagi terikat dengan pertimbangan-pertimbangan wilayah dan garis keturunan.

Keberhasilan mereka di Hongkong, Taiwan, dan Asia Tenggara berlangsung cepat, sebagian karena mereka secara ekonomi adalah segmen penduduk yang paling gesit dan paling mudah bergerak. Karena kebanyakan berpendidikan Barat, maka mereka menyadari kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan politik dan ekonomi yang sedang berubah. Keberhasilan mereka mengizinkan mereka untuk mengambil kedudukan (sebagai) kekuatan ekonomi besar di kampung halaman ekonomi mereka. Di Hongkong, kemandirian para pengusaha Cina mengusir sebagian besar hong-hong (keberuntungan) Inggris. Di Taiwan, perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh etnis Taiwan memudarkan perusahaan-perusahaan milik negara dan partai. Di seluruh Asia Tenggara, etnis Cina meraih kekuasaan atas sebagian besar sektor dinamis dalam ekonomi. Para pengusaha Cina menjadi super kapitalis Asia.

Hongkong sekali lagi menjadi pusat perkembangan kapitalisme. Basis manufaktur Hongkong adalah di Guangdong, dan Hongkong sekali lagi menjadi cerobong kapitalis di mana sumber daya manusia dan material bergerak masuk dan keluar dari Cina. Investor terbesar di Cina berasal dari orang-orang Cina yang mendominasi ekonomi di luar Cina: Hongkong, Taiwan, dan Singapura. Hingga terjadinya krisis bisnis (ekonomi) Asia, perusahaan multinasional terbesar di Thailand, Charoen Pokphand Group, suatu kelompok usaha yang dimiliki dan dikuasai oleh etnis Cina, adalah juga investor tunggal terbesar di Cina.

Tidak seperti pada masa sebelum perang, negara Cina bangkit kembali, meskipun rezim Komunis, untuk semua besar mulutnya, dengan cepat dan menyakinkan melonggarkan pengawasan atas aktifitas ekonomi komunitas lokal Cina. Ketegangan, bahkan kontradiksi, tetap eksis di antara rezim di pusat dan otoritas-otoritas mandiri di institusi-institusi lokal (Wank 1999). Jika laporan-laporan pembangunan Cina berjalan benar, maka terlihat sekali lagi, bahwa negara tetap memberikan sumbangan yang sangat kurang, dan masyarakat lokal memberikan sumbangan yang sangat besar, pada ekspansi kapitalis. Selain itu, komersialisasi dan industrialisasi di Cina dibantu oleh uang yang mengalir masuk dari orang-orang Cina yang tinggal di luar negeri. Dalam bentuknya, jika bukan dalam substansinya, lintasan kapitalis Asia telah kembali kepada bentuknya pada masa sebelum perang.

Hongkong kini menjadi bagian dari Cina dan memulai ekperimen 50 tahun dalam “satu negara, dua sistem”. Saya, tentu saja, tidak tahu apa yang akan terjadi sebagai hasil dari eksperimen politik protracted ini. Namun saya dengan sangat percaya diri meramalkan bahwa perubahan atas kedaulatan Hongkong tidak membawa akhir dari lintasan kapitalisme yang dipimpin oleh orang-orang Cina yang saya telah jelaskan dalam bab ini. Tidak pula saya berpikir (bahwa) ini akan menandai suatu permulaan baru. Masa lalu terlalu banyak menemani kita atas hal itu.

Catatan

1. Dalam bagian ini saya menggambarkan secara bebas esai awal saya, “Overseas Chinese Capitalism” (Hamilton 1996b)
2. Saya berharap memenuhi syarat pernyataan ini dengan mencatat bahwa sementara Cina kalah dalam semua perang dengan kekuatan asing, ia masih memiliki beberapa kemenangan dalam peperangan di dalam Asia.
3. Pemerintah Taiwan berusaha membuat mobil untuk diekspor, namun tidak berhasil setelah melaksanakan program itu, meskipun ada sejumlah perusahaan pembuat mobil di Taiwan. Tentang industri mobil Taiwan lihat Gregory Noble (1997).
4. Salah satu dari pernyataan tentang hal ini dibuat oleh Alexander Gerschenkron (1962) dan baru-baru ini oleh Amsden (1989)
5. Henry Rosovsky mendiskusikan rencana pembangunan ini dalam Tu et al. (1991, hal 79-80)
6. Mengenai deskripsi tentang bentuk zaibatsu pada akhir abad kesembilan belas, lihat Morikawa (1992).
7. Mengenai latar belakang tambahan bentuk kapitalisme di Jepang, lihat Garon (1987); Samuel (1987); Smith (1959), dan Westney (1987).
8. Suatu pernyataan klasik tentang hubungan antara perusahaan dan keluarga ditemukan dalam Fei Xiatong (1992), bab 12; juga lihat referensi dalam “Pendahuluan” oleh Hamilton dan Wang dalam buku Fei tersebut.
9. Tentang hal ini perlu penelitian lebih lanjut. Untuk permulaan yang bermanfaat dalam arah ini, lihat Wong (1985) dan Redding (1990).
10. Lebih lanjut tentang pentingnya guanxi dalam bisnis, lihat bab-bab terkait dalam Hamilton (1991a).
11. Yen-p’ing Hao (1986), mengggolongkan ekonomi kekaisaran akhir (di Cina) sebagai “kapitalisme komersial.” Istilah tersebut cukup untuk abad kesembilan belas karena transaksi utama dalam ekspansi ekonomi yang terjadi di Cina memang perdagangan bukan industri. Namun istilah “kapitalisme komersial” tidak cukup untuk masa kini karena prinsip-prinsip keluarga yang serupa dan bentuk jaringan-jaringan yang serupa masih digunakan, namun untuk masa kini ditempatkan secara bersamaan (oleh) perusahaan kecil dalam membuat produk-produk industri—gramen di Hongkong dan sepeda di Taiwan.
12. Untuk diskusi yang sempurna tentang migrasi Cina pada masa sebelum perang, lihat Hicks (1993).
13. Literatur mengenai orang-orang Cina di Asia Tenggara begitu kokoh. Suatu teks dasar, meskipun sangat lama, adalah tetap pada Purcell (1965). Lihat pula Skinner (1957); Wickberg (1965); Lim and Gosling (1983); dan Wang (1991).
14. Untuk diskusi tentang pembubaran zaibatsu selama pendudukan Amerika, lihat Hedley (1970). Untuk diskusi tentang peran negara dalam pemulihan ekonomi politik Jepang, lihat Johnson (1982).
15. Pada 1950-an negara Taiwan mengejar suatu kebijakan substitusi impor, pertama menasionalisasi perusahaan milik Jepang dalam bidang agrikultur dan manufaktur, dan selanjutnya dengan menciptakan perusahaan-perusahaan baru yang memproduksi baja dan minyak. Negara juga memajukan produksi sektor swasta, sebagian besar untuk pasar lokal, industri substitusi impor secara kritis seperti produksi tekstil dan kimia. Negara juga menguasai ekspor.
16. Sebelum Perang, Jepang bergantung pada produk pertanian dari Taiwan. Pada 1950-an kelompok perdagangan Jepang membangun kembali ikatan-ikatan tersebut dengan perusahaan-perusahaan Taiwan. Bertindak sebagai pembeli produk-produk Taiwan untuk pasar Jepang, kelompok-kelompok tersebut segera memperluas rangkaian barang yang diperdagangkan. Dalam periode yang sama, sekelompok perusahaan Taiwan memulai produksi sub kontrak untuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan itu meliputi Toshiba, Sony, Sharp, dan Matsuhita. Perusahaan-perusahaan Taiwan semacam itu seperti Tatung dan Sampo bermula dengan assembling (perakitan), atau membuat bagian-bagian (parts) untuk produk elektronik rumah tangga, terutama bagian-bagian dari radio dan TV. Kini salah satu perusahaan terbesar barang-barang konsumsi elektronik, Tatung, berproduksi di bawah lisensi Toshiba. Sampo, pembuat terbesar barang-barang konsumsi elektronik Taiwan lainnya, memproduksi bagian-bagian untuk Sony dan Sharp. Matsusita, pembuat terbesar produk-produk elektronik rumah tangga asal Jepang, memulai suatu pabrik yang mandiri dan mensponsori jaringan subkontrak dan perakitan di Taiwan pada awal 1960-an. Suatu corak dalam statistik perdagangan ekspor dan impor Taiwan menunjukkan jaringan ini ke Jepang. Pada 1955, Jepang menerima 59 persen dan Amerika Serikat 4 persen dari total ekspor Taiwan. Sepuluh tahun kemudian, pada 1965, produsen-produsen Taiwan masih mengirim 30 persen dari semua total ekspor mereka ke Jepang dan hanya 21 persen ke Amerika Utara. Tidak sampai pada tahun 1967 maka A.S. mengambil alih posisi Jepang sebagai pembeli utama produk-produk Taiwan. Statistik menampakkan hal yang serupa. Taiwan telah menjalankan suatu defisit perdagangan yang sangat besar dengan Jepang setiap tahun sejak 1960. Dalam kenyatannya, sejak pencatatan dimulai pada 1952, impor Jepang selalu berkisar antara 20 hingga 40 persen dari total impor Taiwan. Untuk diskusi lebih lanjut tentang peran Jepang dalam industrialisasi awal Taiwan, lihat Gold (1986).

Tidak ada komentar: