Rabu, 29 Desember 2010

Pendahuluan: Warisan Revolusi

Herb Feith


Beberapa teoritikus baru-baru ini menegaskan pentingnya proses negeri jajahan meraih kemerdekaan. Mereka berpendapat bahwa pola perkembangan politik selanjutnya, sangat dipengaruhi oleh karakter pada proses ini ketimbang faktor-faktor yang biasa dipertimbangkan, ketika masalah tersebut diperdebatkan, terkait pertanyaan “apakah mereka siap merdeka?”

Kemerdekaan Melalui Revolusi

Di Indonesia proses kemerdekaan adalah suatu revolusi. Kemerdekaan melalui kekerasan, dengan proses kekacauan yang sangat jauh dari tatanan sosial lama dan beralih ke tatanan sosial baru, maka bangsa Indonesia membangun kekuatan mengusir Belanda dari negeri jajahan. Sekalipun ini bukan revolusi dalam pengertian yang sama, di mana istilah ini biasa digunakan dalam Revolusi Prancis, Rusia, dan Cina, namun jelas kemerdekaan ini meliputi kehancuran mendalam pada pondasi sosial yang kemudian terjadi, pada perjuangan kemerdekaan di banyak negara baru lainnya pada masa sesudah perang—kecuali mungkin Vietnam.

Demikian pula pola yang kebetulan berkembang, hasil kesalahpahaman atau kehadiran yang tidak disengaja pada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, orang-orang yang lebih dari biasanya, punya sikap keras untuk saling bermusuhan. Tidak diragukan bahwa perkembangan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, berperan besar memberikan watak revolusi pada masa transisi kemerdekaan. Namun dalam pengertian yang bahkan mungkin lebih penting, kemerdekaan ini berakar dari situasi awal hubungan kolonial di antara kedua negara.

Belanda sangat tergantung pada negeri jajahannya dibandingkan negara kolonial Eropa lain di Asia. Belanda menanamkan banyak investasi di negeri jajahannya, kira-kira 2.634 juta gulden ($ 1.422 juta), pada tahun 1940, meraup keuntungan setiap tahun 191,5 juta gulden ($ 103 juta) —memang jumlah yang besar jika dibandingkan dengan penduduk Belanda yang sangat sedikit, kurang lebih sembilan juta. Namun, ketergantungan itu tidak dapat diukur secara finansial. Sekalipun negeri jajahan sangat penting bagi Belanda karena pendapatan yang besar, maka jauh lebih besar kepentingan orang-orang Belanda yang menetap di sana. Dan sejumlah besar orang menetap di sana, 208.269 pada tahun 1930, tahun terakhir diadakan sensus (barangkali mayoritasnya adalah Eurasia berkebangsaan Belanda. Penghitungan ini tidak tepat, namun paling tidak sikap politik paling jelas yang diperlihatkan mayoritas Eurasia Belanda berstatus resmi, memainkan sikap politik mendukung ikatan kolonial). Di Hindia Belanda, terdapat orang-orang “Belanda asli” dan orang Eurasia yang tidak bekerja sebagai pegawai pemerintah, teknisi, pegawai perkebunan, dan tidak pula bekerja sebagai pegawai perusahaan, namun “penduduk tetap” dengan budaya dan lembaga kebudayaan lokal, yang menampilkan hubungan sejajar dengan suatu bentuk hubungan kolonial yang sebaliknya hampir tidak ada di Asia—bentuk yang ditemukan di Afrika Selatan dan Aljazair.

Dimensi utama ketiga ketergantungan Belanda pada negeri jajahannya adalah ketergantungan psikologis. Hindia adalah jajahan Belanda paling penting. Dengan Hindia, Belanda menjadi kekuatan kolonial ketiga atau keempat di dunia. Tanpa jajahannya, Belanda akan tetap menjadi negara kecil yang dingin di Laut Utara. Para penganut patriotisme di Belanda sangat fanatik. Orang Belanda begitu bangga pada Hindia terkait dengan ilmu pengetahuan, hukum, agama, pendidikan, dan tentu saja dengan pemerintahan kolonial yang menjadi kebanggaan utama. Dalam suasana inilah, wacana tentang misi peradaban sangat mudah meraih pengikut di kalangan individu dari berbagai tingkat golongan dan pandangan sosial. Sifat paternalistik “Politik Etis pasca-1901” disokong dengan sendirinya. Sebagian besar warga Belanda yang puas yakin bahwa rakyat Indonesia perlu pengayom untuk melindungi sifat polos mereka.

Latar belakang utama kepentingan ekonomi, pribadi, dan psikologi ini, harus dilihat pada kebijakan Belanda di Hindia pada abad kedua puluh. Tidak sama dengan Inggris dalam kasus India dan Burma, dan Amerika Serikat dalam kasus Philipina, Belanda secara sederhana sedikit pun tidak merasakan penting, untuk menyerahkan pemerintahan sendiri kepada orang Indonesia pada masa mendatang. Ada sekelompok orang Belanda yang dengan tulus membangun wacana pemerintahan sendiri di masa mendatang. Namun pengaruh mereka pada kebijakan politik selalu sporadis dan makin melemah pada tahun 1930-an.

Akan tetapi di Indonesia sebagaimana di negara lain, kontradiksi sosial ekonomi pada kolonialisme modern menumbuhkan pergerakan nasional. Awal abad ini, masa pasif Indonesia menghadapi pengaruh kuat kolonialisme berakhir. Pada dekade pertama abad ini, kelompok kecil orang Indonesia memperoleh pendidikan Barat tingkat menengah dan tingkat tinggi, sebagian untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terdidik dan teknisi murah di pemerintahan dan perusahaan besar asing. Dengan pendidikan yang membangkitkan semangat, kesadaran, dan kemampuan diri baru, suatu organisasi modern yang pesat dengan beragam bentuk menumbuhkan gerakan politik nasionalis. Pada saat yang sama, di Sumatra, dan di tingkat yang kurang luas di Kalimantan dan Sulawesi, wilayah di mana tata niaga penduduk pribumi punya tradisi lama di mana Belanda tidak mampu mematahkannya, menyesuaikan diri dengan menghasilkan produk untuk pasar dunia. Perkebunan kecil karet (di Sumatra) dan kopra (di Sulawesi) menyebabkan mereka tumbuh cepat sebagai petani dan pedagang kaya yang juga menginginkan pendidikan modern untuk anak-anak mereka. Dari kelompok inilah, yang menyediakan banyak lahan di mana gerakan reformasi Islam tumbuh pada periode yang sama, nasionalisme menerima calon-calon anggota berikutnya.

Reaksi awal Belanda terhadap gerakan nasionalis adalah “lunak”. Partai-partai dan organisasi-organisasi dikenai berbagai macam larangan, namun mereka dapat membangun basis yang luas. Sarekat Islam, organisasi nasionalis militan dipimpin para pedagang, aristokrat pribumi, dan lain sebagainya, sebagian besar adalah orang-orang berpendidikan Barat tingkat menengah, berhasil meraih dukungan warga kota dan petani. Pada tahun 1916, Sarekat Islam menjadi organisasi besar dengan ratusan ribu anggota, dan cabang-cabangnya bergerak aktif di banyak tempat di Pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Selain itu, Sarekat Islam berperan penting membentuk dan mempersatukan koperasi-koperasi niaga. Selama empat tahun, dari tahun 1917 hingga tahun 1921, Sarekat Islam dipengaruhi kaum Marxist Belanda dan Indonesia. Pada tahun 1920 lahirlah Perserikatan Komunis di Hindia.

Akan tetapi, toleransi pemerintah pada akhirnya berakhir. Awal tahun 1920, ketika Komunis dan anti-Komunis bertarung memperebutkan cabang-cabang Sarekat Islam, intervensi pemerintah makin meningkat, mencegah kontak antara pemimpin kota organisasi itu dengan petani. Karena alasan ini dan alasan lain, banyak cabang Sarekat Islam lenyap. Ketika kelompok pemimpin Partai Komunis Indonesia melancarkan revolusi berumur pendek akhir tahun 1926 (di Batavia, Banten) dan awal 1927 (Sumatra Barat), pemerintah panik dan terpaksa secara mendadak melakukan penindasan. Sekitar 13.000 orang ditahan dan 4500 diantaranya dijatuhi hukuman. Delapan ratus dua puluh tiga orang dikirim ke Boven Digul, kamp penjara politik di pedalaman Irian Barat, di mana banyak di antara mereka masih tersisa hingga Perang Dunia II mengintervensi. Aktivitas Komunis benar-benar berakhir dan muncul kembali sebagai faktor politik penting hanya selama Revolusi.

Pusat politik anti penjajahan kini beralih pada arus besar ketiga yang tidak Komunis dan tidak Islam. Pertengahan tahun 1927, sekelompok mahasiswa dan lulusan universitas baru di Bandung, dipimpin oleh seorang insiyur muda, Soekarno, mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Organisasi itu menuntut kemerdekaan penuh. Untuk mencapai kemerdekaan, didoronglah rasa percaya diri orang Indonesia dengan bersikap non-kooperasi [tidak bekerja sama] dengan Penguasa Belanda, dan tidak bekerja di pemerintahan.

Pengaruh PNI tumbuh pesat dan menyebabkan pemerintah, pada tahun 1929, menahan para pemimpinnya dan memerintahkan pembubaran. Soekarno dibebaskan pada tahun 1931, namun ditahan kembali pada tahun 1933 dan dibuang jauh ke Flores. Nasib yang sama menimpa pemimpin terkemuka lain, keduanya dari Partai Soekarno dan kelompok kecil lain. Hatta dan Sjahrir, bekas pemimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda, lalu muncul sebagai pejuang terkemuka nilai-nilai Demokrasi Barat, menghabiskan waktu dari tahun 1935 hingga tahun 1942 di kamp pembuangan di Digul dan Banda.

Tahun 1930-an adalah masa polarisasi pandangan antara masyarakat Belanda dan Indonesia di Kepulauan ini. Depresi yang buruk menyebabkan persaingan sengit antara dua kelompok. Kian lama orang Indonesia berpendidikan Barat kian beralih dari sikap awal mereka, yang menerima perwalian beralih ke pandangan nasionalis radikal dan populis, maka timbul ketakutan di kalangan orang-orang Belanda di Hindia, dan secara bersamaan tumbuh organisasi quasi-Nazi dan sayap kanan radikal. Di bawah Gubernur Jendral B. C. de Jonge (1931-1936), yang yakin bahwa “kami telah berkuasa di sini selama 300 tahun dengan cambuk dan pentungan dan kami akan berada di sini selama 300 tahun lagi,” nasionalis radikal benar-benar ditindas dan serikat niaga mengecil dan melemah.

Namun, organisasi politik nasional moderat tetap hidup. Cita-cita meningkatkan semangat nasional dan pada akhirnya kemerdekaan nasional, tetap terjaga karena pemuda Indonesia mencurahkan tenaga mereka untuk mengajar di sekolah-sekolah kecil nasionalis non-pemerintah (“sekolah liar”), membangun sikap kooperatif dan lembaga kesejahteraan sosial, menjalankan organisasi reformasi agama dan re-generasi budaya, memimpin lingkaran diskusi atau kelompok kepanduan [pramuka], dan menerbitkan harian dan mingguan dalam Bahasa Indonesia. (Bahasa Melayu, didukung dan dimodernisasi oleh kalangan nasionalis sebagai Bahasa Nasional)

Ketakutan serupa membuat Pemerintah Belanda melarang dan menindas politik kaum nasionalis, menghalangi tumbuhnya pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat di negeri jajahan. Pada tahun 1918, pemerintah menyetujui pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat, sebagai badan penasehat yang anggotanya sebagian diangkat dan sebagian dipilih, namun secara tidak langsung dan pada dasarnya merupakan hak suara kecil dan melukiskan sikap rasis. Pada tahun 1931, pemerintah menerima mayoritas anggota orang Asia—orang Indonesia dan “Timur Asing”—di Dewan itu. Namun di luar itu, tidak ada kemajuan. Harapan-harapan Dewan selalu ditampik Gubernur Jendral. Sebagian besar kaum nasionalis menganggap dewan itu dengan sikap skeptis, lagi pula anggota organisasi radikal dilarang ambil bagian di dalamnya.

Maka, orang-orang Indonesia mendapatkan sedikit pengalaman tentang pemerintahan parlemen. Pengalaman politik yang mereka dapatkan di bawah kekuasaan Belanda adalah politik perlawanan yang benar-benar permanen. Pegawai pemerintah dari kalangan orang Indonesia punya sedikit pengalaman kepemimpinan. Memang, Bupati Indonesia, aristokrat birokrasi, punya hak hukum wilayah yang sangat berkuasa. Namun tidak ada gubernur dari orang Indonesia, kecuali satu orang Indonesia menjabat kepala departemen. Dari 3.039 pegawai pemerintah tingkat atas pada tahun 1940, hanya ada 221 orang Indonesia. Angkatan bersenjata benar-benar tertutup bagi orang Indonesia hingga sesaat sebelum serangan Jepang, kecuali mereka yang berasal dari wilayah tertentu seperti Minahasa di Sulawesi Utara dan Ambon di Maluku. Hanya sedikit orang-orang Indonesia yang diizinkan memiliki pangkat di atas kapten.

Pada tahun 1936, Dewan Rakyat mengadakan sidang membahas rencana membangun Indonesia sepuluh tahun ke depan menuju pemerintahan sendiri, tetap dalam batas Konstitusi Belanda. Namun, permintaan tersebut ditampik Pemerintah Belanda. Bahkan, setelah Nazi menduduki Belanda pada tahun 1940, kaum nasionalis Indonesia ditawari tidak lebih dari satu janji yang tidak jelas tentang re-organisasi hubungan antara Negeri Belanda dengan Hindia setelah perang.

Maka, ketika Jepang melaksanakan serangan kilatnya terhadap Belanda awal tahun 1942, dan segera menduduki Nusantara, reaksi umum sebagian besar kaum nasionalis salah satunya adalah bertepuk tangan riang.

Tiga setengah tahun pendudukan militer Jepang membawa banyak momentum perubahan. Pengaruh katalis mereka bahkan lebih besar. Pertama, mendatangkan pergantian dalam skala besar personalia pemerintahan. Orang-orang Belanda dihina di depan umum dan dikirim ke kamp. Orang-orang Jepang menggantikan posisi tinggi mereka dan orang Indonesia pada posisi rendah. Kemudian, terjadi perubahan menuju perekonomian perang. Ekspor pertanian tidak diperlukan dan perkebunan dialihkan untuk menghasilkan beras. Di waktu yang sama, autarkhi regional diperkenalkan dan keresidenan, subdivisi di bawah propinsi, dipaksa mencukupi kebutuhan sendiri. Rekrutmen buruh secara paksa, penyitaan bahan pangan dalam skala besar, dan hukuman fisik adalah tindakan yang lazim.

Berlawanan dengan Belanda, Jepang dengan sempurna mensponsori organisasi berskala besar. Melalui berbagai macam organisasi massa semi-militer, beberapa diantaranya secara khusus untuk kaum muda dan umat Islam, Jepang menyebarkan sikap militan anti-Barat ke seluruh penduduk. Di waktu yang sama, Jepang menekan pemimpin terkemuka gerakan nasionalis dan organisasi Islam, bekerja untuk propaganda dan rekrutmen tenaga kerja. Dengan sangat berlawanan, karena belum pernah terjadi sebelumnya, hal ini sangat memperkuat akses mereka pada petani dan memberikan izin untuk membantu membangun cita-cita kaum nasionalis. Jepang mendorong bahasa Indonesia yang selanjutnya menambah kekuatan penting nasionalisme.

Namun, yang paling penting di masa selanjutnya adalah kebijakan Jepang melatih tentara Indonesia. Khawatir akan pendaratan Sekutu, dan tekanan dari pemimpin Indonesia, yang menuntut pembentukan dan pendidikan mliter, Jepang setuju pada akhir tahun 1943 untuk membentuk pasukan pembantu dipimpin para perwira Jepang. Menjelang menyerahnya Jepang, kurang lebih 62.000 orang Indonesia telah dididik dalam Peta (tentara Pembela Tanah Air) dan Heiho, pasukan pembantu yang dibentuk lebih awal. Dua ratus tiga puluh ribu lainnya telah dilatih, diajari kedisiplinan, dan diindoktrinasi (namun dipersenjatai hanya bambu runcing) dalam beberapa organisasi pemuda para-militer. Mayoritas dari mereka berada di Jawa, dan beberapa di Sumatra dan Bali.

Bulan September 1944, ketika dipaksa mundur, Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia “dalam waktu yang sangat dekat”, dan mengurangi banyak larangan awal terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Di waktu yang sama, mereka mulai membuka jabatan tinggi pemerintahan untuk orang Indonesia, baik dari kalangan pejabat sipil aristokrat tua maupun kaum muda nasionalis intelelektual. Bulan Maret 1945, mereka diizinkan membentuk Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, dengan anggota perwakilan dari kalangan arus utama pergerakan nasional, dan panitia ini membuat draft konstitusi untuk merancang kemerdekaan Indonesia.

Ketika, akhir peperangan muncul pada tanggal 15 Agustus, persiapan hadiah kemerdekaan dari dan bergaya Jepang dimajukan. Namun, situasi baru memberikan isyarat kepada orang Indonesia untuk menggunakan inisiatif. Maka, pada tanggal 17 Agustus Soekarno dan Hatta, bergerak bersama kelompok pemuda, memproklamasikan Republik Indonesia.

Dalam waktu tiga minggu, Republik baru itu, di mana Soekarno menjadi Presiden dan Hatta wakil Presiden, memiliki konstitusi sementara, Komite Nasional Pusat yang bekerja sebagai badan penasehat beranggotakan 135 orang, kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden, dan dukungan yang sungguh-sungguh dari setiap golongan di masyarakat Indonesia, termasuk organisasi bawah tanah anti-Jepang. Sebelum akhir bulan September, Republik ini berhasil memperoleh sejumlah besar peralatan senjata dari tentara Jepang, dan menjalankan fungsi pemerintahan di sebagian besar wilayah negara.

Kemudian, datang tentara Sekutu, yang pertama dan semuanya adalah tentara Inggris. Mereka tiba di Pulau Jawa pada saat kekerasan sedang berlangsung, ketika orang-orang Indonesia sedang menggunakan semua kemampuan untuk menyelesaikan pengambilan senjata dan kekuatan lokal tentara Jepang yang ada. Ketika, dalam waktu singkat tentara Belanda mulai mendarat di bawah perlindungan Inggris, situasi menjadi kacau dan sangat eksplosif. Menjelang akhir tahun, karena tentara Belanda mendarat di berbagai wilayah di negara itu, pertempuran yang meluas terjadi—sebagian besar di Jawa dan banyak wilayah di Sumatra dan Bali.

Perubahan politik besar kini berkembang di tubuh Republik. Pada bulan Oktober dan November, kekuatan beralih dari kelompok nasionalis tua yang duduk di Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan ke kelompok muda, di bawah pengaruh pemimpin organisasi bawah tanah Sjahrir dan Mr. Amir Sjarifuddin. Jalannya konstitusi berhasil diperiksa dengan teliti, badan penasehat Komite Nasional Indonesia diubah menjadi badan legislatif, dan kabinet presidensial di bawah Soekarno digantikan oleh kabinet parlementer di bawah Sjahrir. Di waktu yang sama, pemerintah meminta agar dibentuk partai-partai, dan dengan segera partai-partai pun berdiri.

Soekarno, Hatta, dan Sjahrir berunding dengan tentara Inggris dan Belanda, namun mereka tidak punya cara mencegah masuknya sejumlah besar tentara Belanda. Dalam rangkaian tahun 1946, Belanda telah membangun kekuasaan di sejumlah kota dan wilayah-wilayah sekitarnya di Pulau Jawa dan Sumatra, namun mayoritas besar rakyat di kedua pulau itu tetap dikuasai kaum Republik. Di luar pulau itu, Belanda lebih berhasil, dapat menekan banyak perlawanan kaum nasionalis, dengan bantuan kelompok bangsawan dan aristokrat Indonesia, dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Di Jawa dan Sumatra, kekuatan militer Republik—kekuatan tentara dan banyak gerombolan laskar direkrut dari bekas anggota organisasi massa yang dibentuk Jepang—tetap besar. Namun, pemerintahan Sjahrir banyak memberikan konsensi, dan serangan oposisi terhadapnya menguat. Serangan ini terjadi dalam “peristiwa 3 Juli” 1946—suatu upaya kudeta yang gagal, oleh kaum nasionalis-komunis Tan Malaka, dan perkumpulan dari berbagai macam kelompok politik.

Pemerintahan Sjahrir bertahan menghadapi perlawanan dan melanjutkan perundingan dengan Belanda. Pada akhir November 1946, Inggris menekan kedua kelompok, menghasilkan kesepakatan Perjanjian Linggarjati, di mana Belanda setuju mengakui Rebuplik secara de facto berkuasa di Jawa dan Sumatra, dan bekerja sama dengan Republik ke arah tercapainya bentuk pemerintahan Federasi Indonesia pada Januari 1949, berada dalam Uni Indonesia-Belanda yang “kokoh”. Namun, perjanjian ini mendapat kritikan pedas dari kedua belah pihak, tak lebih dari sebuah perjanjian di atas kertas. Perjanjian itu memberikan jawaban kecil atas masalah dan perselisihan yang ada. Bentrokan militer terus berlanjut.

Pada bulan Juli 1947, Belanda punya 150.000 tentara di Indonesia. Kemudian, dengan menuduh Indonesia gagal mematuhi perjanjinan Linggarjati, mereka melancarkan serangan militer besar-besaran di berbagai wilayah kekuasaan Indonesia. Namun, India dan Australia mengajukan protes terhadap aksi tersebut melalui Sekretaris Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta penghentian permusuhan dan membentuk Komisi Jasa Baik tiga-orang, untuk membantu ke arah terpacainya penyelesaian konflik. Belanda diizinkan untuk mempertahankan wilayah—yang berhasil mereka rebut dari Republik; meliputi sejumlah perkebunan, pertambangan penting, dan wilayah surplus pangan di Jawa dan Sumatra. Ketika, pada bulan Januari 1948 tekanan Amerika Serikat, ketua Komisi Jasa Baik, menghasilkan perjanjian kedua, Perjanjian Renville, syarat-syaratnya hanya mencerminkan sangat lemahnya posisi militer Republik. Sejak saat itu, Belanda menguasai lebih dari separuh Pulau Jawa dan sebagian besar wilayah padat penduduk di Sumatra. Di sana, sebagaimana di Kalimantan dan Indonesia Timur, mereka mendirikan negara otonom secara resmi, yang menurut tafsiran Belanda atas Perjanjian Linggarjati, akan bekerja sama dengan Republik membentuk Federasi Indonesia.

Sementara itu, Sjahrir turun dari jabatan perdana Menteri. Di bawah pengantinya, Amir Sjarifuddin, pemimpin sayap kiri Partai Sosialis di mana sayap kanannya dipimpin oleh Sjahrir, PKI (Partai Komunis Indonesia) dan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sama dengannya, membangun kekuasaan. Pada tahap ini, terjadi kondisi buruk perekonomian akibat blokade Belanda terhadap wilayah Republik, dan masuknya gelombang pengungsi dari wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Sesudah perjanjian Renville bulan Januari 1948, kabinet Amir jatuh dan digantikan oleh kabinet lain yang dipimpin Hatta, kabinet yang sebagian besar terdiri atas menteri-menteri Masjumi yang Islam dan PNI. Segera sesudah itu, berkembang ketegangan antara kabinet ini dengan Front Demokrasi Rakyat, koalisi pro-Komunis di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin. Sebagaimana selalu, oposisi menyerang pemerintah karena memberikan konsesi yang sangat besar kepada Belanda.

Pada bulan Agustus 1948, Muso, pemimpin Komunis tahun 1920-an, kembali secara dramatis dari pembuangannya yang lama di Rusia, dan dengan cepat berhasil menggabungkan Front Demokrasi Rakyat, ke dalam Partai Komunis yang sedang berkembang di mana ia dianggap sebagai pemimpin. Situasi pun memuncak ketika, tanggal 18 September, kelompok menengah pemimpin Komunis di Madiun di Jawa Timur, memproklamasikan pemberontakan menentang pemerintah Soekarno-Hatta. Kerusuhan berakhir tidak lebih dari satu bulan, namun pembantaian berdarah ditemukan sebelum pemerintah Republik menghancurkan mereka. Musso tewas dalam aksi tersebut. Amir Sjarifuddin dan sejumlah pemimpin penting lain selanjutnya dieksekusi. Komunis Indonesia mengalami kemunduran.

Pada Desember 1948, Belanda melancarkan serangan besar-besaran kedua terhadap Republik. Dengan artileri dan dukungan pesawat udara, mereka dengan cepat menduduki ibu kota Republik, Jogjakarta di Jawa Tengah, dan menahan hampir sebagian besar pemimpin utama, termasuk Soekarno dan Hatta, yang dibuang di Pulau Bangka, di Sumatra. Selain itu, mereka berhasil menguasai semua kota di Jawa dan sebagian besar di Sumatra, tentu saja tidak termasuk wilayah pedesaaan dan jaringan jalan raya. ini merupakan serangan yang sangat keras terhadap Republik. Setelah kemenangan militer, Belanda hendak membentuk Federasi Indonesia dengan syarat-syarat yang sepenuhnya menurut pandangan mereka sendiri.

Namun, penilaian diplomatik, politik, dan militer Belanda, adalah jelas salah. Reaksi Dewan Keamanan pada waktu itu, benar-benar lebih keras dibandingkan reaksi terhadap “agresi militer” pertama. Reaksi tersebut sangat terefleksikan dalam banyak opini dunia (internasional). Dalam kenyatannya, reaksi tersebut mencerminkan reaksi bangsa Asia, sebagaimana fokus politik dalam Konferensi Hubungan Inter-Asia mengenai Indonesia, diadakan oleh Nehru dan diselenggarakan di New Delhi, tanggal 20-23 Januari 1949. Namun, yang lebih penting adalah perubahan sikap Amerika Serikat yang menekan secara aktif suatu resolusi pro-Indonesia. Sikap tersebut sebagian adalah hasil dari pengamatan dan pemikiran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terhadap negara baru Asia—penilaian kembali menyusul kemenangan besar Komunis di Cina—dan sebagian juga dari perubahan sikap departemen tersebut terhadap Republik Indonesia, setelah Republik menunjukkan diri, telah dan mampu menekan Pemberontakan Komunis.

Maka, pada tanggal 28 Januari Sekretaris Jendral mensahkan resolusi, yang disponsori Amerika Serikat, memerintahkan Belanda mengembalikan para pemimpin Republik ke Jogjakarta, dan bekerja sama dengan mereka menyusun pemilihan Dewan Konstituante Indonesia pada bulan Oktober 1949, dan menyerahkan kekuasaan kepada Republik “Indonesia Serikat” pada bulan Juli 1950. Selain itu, Amerika Serikat menciptakan alat utama, Komisi PBB untuk Indonesia, dengan kekuatan yang cukup, memberi putusan atas isu mendasar dalam konflik Belanda-Indonesia. Dalam komisi ini, sebagaimana komisi sebelumnya, Komisi Jasa Baik, utusan dari Amerika Serikat memegang kekuatan penyeimbang (di antara utusan dari Australia dan Belgia, yang masing-masing dicalonkan Indonesia dan Belanda). Namun, pada waktu itu, peran Amerika Serikat sangat berbeda dengan peran sebelumnya.

Terkait pula dengan politik Intra-Indonesia, Belanda begitu percaya diri ketika melancarkan serangan. Serangan tersebut beralih menjadi pukulan keras kepada mereka, ketika kabinet di dua negara federal yang padat penduduk, Indonesia Timur dan Pasundan, mengundurkan diri sebagai protes atas serangan terhadap Republik. Dalam artian, negara federal yang sampai saat itu seperti negara boneka, organisasi mereka BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, Dewan Penasehat Federal), beralih semakin mendekat ke sikap bersekutu dengan Indonesia.

Selain itu, pada awal tahun baru, situasi militer di Jawa dan Sumatra beralih menguntungkan Republik. Pada bulan pertama tahun 1949, tentara dan laskar Indonesia mengerahkan seluruh daya dan kekuatan. Hal ini tidak saja menyebabkan ketidakmungkinan nyata bagi Belanda, mengurus wilayah yang baru saja dikuasai. Hal ini juga menciptakan kesulitan baru yang sangat besar bagi mereka di wilayah, di mana pasukan Republik menarik diri sesudah perjanjian Renville, di mana mereka kini telah kembali. Belanda, yang seolah-olah menang, terkepung di semua wilayah yang mereka kuasai. Serangan Desember merupakan taruhan nekat, gagal, dan menyebabkan mereka kandas.

Antara Bulan Maret dan Juni terlihat alih perubahan penting. Kekuatan pertahanan Republik dan efektif-nya taktik bumi hangus menghasilkan perubahan besar sikap kelompok bisnis Belanda di Indonesia. Perubahan tersebut bersamaan dengan tekanan keras Senat Amerika Serikat dan tekanan birokrasi Hague (termasuk ancaman menghentikan Bantuan Marshall), akhirnya mendesak Belanda mengubah kebijakan secara mendasar. Bulan Mei atau Juni 1949, Belanda menerima pentingnya penyerahan kedaulatan secara penuh dan menyerahkan kedaulatan itu kepada Indonesia, meskipun dalam format konstitusi federal, dimana kaum Republik akan ikut serta dalam realitas politiknya. Sulit bagi Belanda meletakkan dirinya ke dalam format itu, namun mereka mencoba dengan sungguh-sungguh setiap jalan alternatif. Dan cara tersebut, pada akhirnya mendapat dukungan Amerika guna melindungi investasi mereka di Indonesia.

Perjanjian Roem-Royen menghendaki penyerahan kekuasaan didasarkan pada hasil Konfrensi Meja Bundar di Hague, antara Republik, BFO, dan Belanda. Dalam persiapan konferensi ini, Republik dan BFO mengadakan pertemuan panjang pada Juli dan Agustus, di mana sebagian besar garis dasar yang dibahas adalah mengenai pembagian kekuasaan di negara baru itu. Secara resmi, dua negara berunding atas dasar kedudukan yang sama, namun hilangnya kekuatan Belanda dalam perundingan, keseimbangan kekuatan lebih banyak mendukung Republik. Di Republik Indonesia Serikat yang baru, lima belas negara BFO akan bersama-sama memiliki 100 anggota di Dewan Perwakilan Rakyat dari 150 kursi dan 30 anggota Senat dari 32 kursi. Namun di pihak lain tentara Republik akan menjadi inti dari tentara federal dan negara bagian tidak lagi memiliki kekuatan militer secara terpisah. Secara tidak resmi disetujui bahwa Presiden Soekarno dari Republik akan menjadi kepala negara baru itu dan bahwa Hatta, Perdana Menteri dari Republik, akan menjadi ketua kabinet pertama negara baru.

Pada tanggal 1 Agustus Republik dan Belanda mengadakan perjanjian gencatan senjata. Revolusi, atau fase militer Republik, benar-benar berakhir. Dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November berlangsung perundingan dalam Konferensi Meja Bundar di Hague. Rencana telah final. Belanda “tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan (menyerahkan) secara penuh kedaulatan atas Indonesia” kepada Republik Indonesia Serikat.

Secara politis penyerahan kedaulatan itu bukanlah tanpa syarat. Tentu saja, syarat-syarat politik menjadi topik utama perundingan di Hague. Hasil Konferensi Meja Bundar dianggap relatif menguntungkan Indonesia, pada akhirnya lebih menguntungkan dari pada yang diharapkan dalam perundingan Roem-Royen pada bulan Mei ketika Republik setuju ikut serta dalam konferensi tersebut di Hague. Namun di samping syarat-syarat itu, mereka juga mendapat banyak kecaman di Indonesia.

Dalam perundingan menyangkut hubungan istimewa antara Belanda dan negara federasi baru (Uni Indonesia Belanda), delegasi Indonesia punya rangkaian keberhasilan. Dengan disetujui bahwa Uni Indonesia-Belanda yang dibentuk akan “dinaungi” (would be “light”) oleh suatu lembaga penasihat. Sekretariat, Mahkamah Arbitrasi, dan rencana konferensi kementrian dua kali dalam setahun akan mendapat kepentingan politik jika kedua pemerintahan menyetujuinya. Mahkota Belanda sebagai kepala Uni tidak memiliki kekuatan riil, perannya ditegaskan dengan baik, meskipun tidak jelas, yang “secara efektif sebagai spirit hubungan kerjasama sukarela dan kekal antara kedua negara.” Dengan berat hati delegasi Indonesia menyetujui susunan dari simbol-simbol terebut, [dan] mereka menganggap rumusan tersebut sebagai satu kemenangan mereka.

Namun dalam isu mendasar lain, yakni soal Irian Barat, konferensi berakhir dengan kemenangan Belanda. Ini membuktikan kemustahilan memecahkan kebuntuan antara Belanda dan Indonesia dalam masalah tersebut. Barangkali publik Belanda memang tidak dapat didesak bebas; barangkali karena penyerahan kedaulatan kepada semua koloni lama akan melibatkan pemerintah Belanda, ke dalam resiko yang sangat besar, yaitu ditolak oleh parlemen, atau pada akhirnya tidak meraih dua pertiga dukungan mayoritas di Majelis Tinggi, tempat di mana hasil-hasil konferensi penting mendapat pengesahan. Barangkali Belanda akan memenuhi syarat-syarat bersama dua delegasi Indonesia jika kemungkinan deadlock tak dapat diselesaikan oleh utusan PBB untuk Indonesia (yang aktif menengahi menjelang minggu terakhir konferensi) dan khususnya Amerika Serikat dan Australia. Akhirnya, dua delegasi Indonesia menyetujui bahwa “status quo wilayah Irian Barat akan tetap dpertahankan dengan ketentuan bahwa dalam waktu satu tahun dari waktu penyerahan kedaulatan…masalah status politik Irian Barat diputuskan melalui perundingan” antara RIS dengan Belanda.

Di bidang militer delegasi Indonesia harus menyerahkan hak prerogatifnya. Belanda akan “berusaha” menarik 80.000 Tentara Kerajaan dari Indonesia dalam enam bulan sejak penyerahan kedaulatan. Enam puluh lima ribu Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan, dan RIS menerima tentara KNIL dari kalangan Indonesia yang ingin berkarir dalam angkatan bersenjata. Selain itu, Misi Militer Belanda 600 orang akan ditempatkan di Indonesia guna membantu pendidikan angkatan bersenjata RIS.

Namun konsesi Indonesia paling penting yang telah dibuat adalah di bidang ekonomi dan keuangan. Di bagian pertama, RIS menerima dari Hindia Belanda hutang senilai 4.300 juta gulden, yang mana 1.291 juta gulden ($ 339 juta) merupakan hutang luar negeri dan dengan demikian dibayar dengan mata uang asing. Dalam pandangan orang Indonesia ini serupa dengan pembayaran untuk sebagian besar empat tahun agresi militer Belanda terhadap Republik. Selain itu, negara baru itu wajib berkonsultasi dengan Belanda dalam membuat kebijakan finansial yang menyangkut kepentingan Belanda, khususnya kurs, peraturan tentang mata uang, dan kedudukan bank sentral (swasta, Belanda). Selain itu, RIS memberikan beberapa jaminan umum kepada investor Belanda di Indonesia, mengakui sepenuhnya semua hak, konsesi, dan lisensi sah badan-badan swasta dari Pemerintah Hindia Belanda. Pengambilalihan dimungkinkan jika dasar mengganti kerugian ditentukan dengan perjanjian yang saling menguntungkan atau oleh suatu hukum pengadilan, atas dasar nilai nyata dari properti yang diambilalih.

Inilah dasar Indonesia menjadi merdeka. Kemerdekaan diraih sebagai hasil dari perang dan perundingan. Sebagian besar pemimpin Indonesia paham akan hal ini, kemerdekaan melalui Revolusi dibawa ke titik perhentiannya melalui penyelesaian yang kompromis. Pengaruh dari peristiwa ini dirasakan di setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam periode 1949-1957.

Barangkali, pengaruh paling penting jalannya revolusi adalah perubahan sosial yang cepat. Masyarakat Indonesia di tahun 1950 sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di tahun 1942, karena perubahan menggemparkan yang diciptakan oleh bala tentara Jepang dan khususnya Revolusi.

Kolonialisme Belanda, berada pada tingkat tertinggi dibandingkan bentuk kolonialisme lainnya, berbasis pada konservatisme, dan memperkuat basis kekuasaan tradisional. Dari sinilah, bahwa pengaruh kesejahteraan, yang tak dapat disangkal, dalam kebijakan agaris-nya berkembang: tidak ada disorganisasi yang bersifat mendadak pada kehidupan desa di Hindia Belanda, tidak ada tuan tanah dalam jumlah besar. Namun, pengaruh kuat ekonomi Barat terhadap Hindia, terutama sekali pengaruhnya yang lama dan intensif di pulau Jawa, sangat merusak basis kekuasaan lama. Dalam kata-kata Geertz, “Komersialisasi pertanian penduduk Jawa memukul sebagian besar tiang penyangga dari bawah organisasi sosial penduduk Jawa tradisional.” Meskipun kolonialisme tidak mengizinkan basis lain, namun mengabulkan motivasi mendasar imperialis, “keinginan untuk membawa hasil-hasil masyarakat ke dalam ekonomi dunia, namun bukan masyarakat itu sendiri yang mendapatkan dan juga memakan hasil ekonomi, menghasilkan barang-barang ‘kapitalis’, dengan para pekerja ‘pra-kapitalis’, di lahan pra-kapitalis.”

Maka, partikularisme lokal didukung dan didoronglah rasa hormat terhadap tradisi dan para penciptanya. Di tingkat atas, masyarakat terpisah di sepanjang garis kasta rasial, dan usaha-usaha dibuat untuk menahan perkembangan kerangka modern yang lazim, pada desa solidaritas sosial dan desa. Hindia memberikan gambaran menyolok, apa yang Eisenstadt sebut kontradiksi dasar dalam sistem kolonial: “di satu sisi usaha-usaha diciptakan untuk membangun sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi modern yang besar, namun di sisi lain perubahan tersebut realtif didasarkan pada sub-kelompok yang tidak berubah dan pada sikap dan loyalitas tradisional.

Dengan runtuhnya Hindia di hadapan bala tentara Jepang, pendukung kolonial, di mana di dalamnya hubungan tradisional dipertahankan, pun lenyap. Pemerintah militer Jepang bergerak, melalui hubungan yang sama, pada tujuan-tujuan pasti, di samping bersikap kasar. Selain itu, menciptakan rasa tekejut di masa transisi yang mendadak, tingkah laku tentara Jepang yang sangat sewenang-wenang, inflasi yang tidak terkendali, dan pembentukan organisasi massa dan propagada, semuanya itu membuat kacau organisasi masyarakat tradisional.

Dengan kalahnya Jepang, struktur kekuasaan bergoncang seperti semula. Kosongnya kekuasaan yang tiba-tiba muncul, jelas menunjukkan bahwa pendudukan Jepang yang sebenarnya di semua tempat penting telah hilang. Dan pengisian pada kosongnya kekuasaan oleh orang-orang Indonesia, melibatkan restrukturisasi penuh pada hubungan politik dan sosial.

Maka, Revolusi telah lahir. Di kota-kota, kekuasaan beralih cepat ke tangan kaum nasionalis muda Indonesia, dari organisasi politik dan militer di masa pendudukan, dan dari kalangan mahasiswa universitas dan siswa sekolah tinggi. Di banyak desa, khususnya di Jawa, ada pergantian cepat pejabat pemerintahan, dengan beralihnya kekuasaan dari pemimpin tradisional tua dan berorientasi lokal, kepada orang-orang muda yang lebih menerima ide-ide modern dan nasionalis. Situasi yang sangat terbuka, dan fakta bahwa banyak perkembangan di tingkat lokal dan regional berada di luar kontrol pimpinan pusat Revolusi, mengartikan bahwa perebutan kekuasaan, antara kedua kelompok dan individu, sangatlah keras. Namun di waktu yang sama, nasionalisme memberikan dasar-dasar baru integrasi sosial. Partai-partai, serikat sekerja, dan organisasi petani baru, tumbuh sebagai bagian dari persaingan meraih kekuasaan, bergerak pada waktu yang sama, membangun pola-pola loyalitas dan kekuasaan baru. Dan situasi perang militer dan politik, menghasilkan pandangan solidaritas sosial yang sangat kuat, yang mengurangi pengaruh memecah belah pada kelompok yang aktif bersaing.

Selanjutnya, kondisi tersebut, menghasilkan kedekatan penting antar-kelas dan ikatan kota-desa. Para gerilyawan, banyak di antaranya warga kota, disambut dengan bangga oleh penduduk desa. Di antara tentara pelajar, guru dan propagandis di satu pihak, dan penduduk desa di pihak lain, berkembang solidaritas sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memalui semua perubahan itu, muncul perkembangan cepat kehormatan diri baru, martabat baru, rasa kebersamaan dan kesadaran individu, yang menyebar dari kota menuju banyak lapisan di kalangan penduduk, para petani.

Perjuangan kaum nasionalis membawa banyak energi kreatif. Prestasi individu menjadi dasar prestise di banyak bidang di masyarakat—ada banyak sekali prestasi individu. Bagi kaum muda berpendidikan khusus, tantangan dan kesempatan sangat banyak sekali. Mereka adalah individu-individu di bawah umur 30 tahun, yang muncul untuk menduduki jabatan, sebagian besar sebagai pemimpin militer dan birokrat. Dari kehidupan yang berat dan bersemangat, pada beberapa kelompok ini, muncul seni artistik luar biasa yang sedang tumbuh, terutama di bidang puisi dan seni lukis. Karena berbagai alasan inilah, Revolusi merupakan pusat pengalaman pribadi yang sangat istimewa, bagi mereka aktif terlibat di dalamnya.

Di waktu yang sama, perkembangan-perkembangan pada 1945-1949, juga sangat berpengaruh di masyarakat. Kedudukan penting kaum buruh makin kokoh, sebagian adalah hasil dari kebijakan pemerintah. Di desa-desa, inflasi menghapus utang-utang petani, dan selanjutnya penyangkalan hutang-hutang kepada tukang kredit Cina pun meluas. Pemerintah Republik sebenarnya tidak berupaya mengumpulkan pajak tanah. Lagi pula, jelas-jelas terdapat pemindahan kekayaan dari golongan pegawai, penduduk kota, kepada para petani kaya, karena kaum Republik kota menjual harta benda-nya untuk membeli makanan.

Namun, perubahan-perubahan itu, hanya berkembang di Jawa, atau di Jawa dan sebagian Sumatra. Di Kalimantan dan Indonesia Timur, hal ini tidak terjadi, Belanda dapat membangun kembali kekuatan mereka atas perlawanan organisasi kecil, dan lagi dengan bantuan kalangan aaristokrat dan golongan tradisional.

Perbedaan dijelaskan secara utuh, karena perbedaan pola pemerintahan di wilayah itu, selama pendudukan Jepang. Di Kalimantan dan Indonesia Timur, bukan angkatan darat Jepang namun angkatan laut yang memegang kekuasaan, dan sedikit kesempatan yang pantas bagi orang Indonesia, duduk di pemerintahan dan tidak ada berbagai latihan milisi. Di samping itu, ada perbedaan penting kondisi awal sejarah. Dalam semua pandangan, bisa dikatakan bahwa pengaruh Belanda pada masyarakat di luar pulau Jawa hanyalah di permukaan, dibandingkan dengan pengaruhnya di pulau Jawa. Secara umum, otoritas sosial tradisional, yang turun-temurun, termasuk kepala-kepala keluarga dan kepala ratusan suku-suku kecil, tetap memerintah dengan loyalitas positif masyarakat di wilayah yang luas itu. Tidak ada kebutuhan penting yang sama, seperti di Jawa, bagi dasar-dasar organisasi dan orientasi sosial yang baru.

Apapun penjelasannya, penting untuk dicatat bahwa fakta—tahun-tahun Revolusi, sebagaimana kesulitan mereka membangun solidaritas sosial semua orang Indonesia, yang belum ada sebelumnya, memperlihatkan perkembangan, di waktu yang sama, dua pembelahan politik dan birokrasi pada garis teritorial. Intensitas nasionalisme di Kalimantan dan Indonesia Timur sangatlah besar. Namun, kekuatan Belanda di sana dengan cepat didirikan, dan maka kaum nasionalis harus menjaga, dalam tingkat yang sempit, aktivitas politik yang diizinkan oleh Belanda—atau masuk penjara. Tentu saja, banyak yang masuk penjara, dan yang lain bergabung dengan kelompok gerilya pegunungan yang beroperasi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Minahasa di Sulawesi Utara. Namun, mayoritas besar pemimpin politik nasionalis di wilayah itu, dalam beberapa taraf, bekerja sama dengan kekuasaan Belanda, sebagai pegawai pemerinta,h atau sebagai anggota parlemen, atau pejabat kabinet negara BFO.

Maka, ada hubungan sangat minim antara kaum nasionalis di Kalimantan dan Indonesia Timur, dengan pemimpin Republik di Jawa. Namun, tentu saja, tidak hanya dengan negara-negara BFO di Kalimantan dan Indonesia Timur, pemimpin Jogjakarta terpisahkan. Karena blokade Belanda yang cermat, akibatnya menghilangkan pula kekuasaan pemerintahan Republik di Sumatra. Meskipun Sumatra merupakan pulau terbesar Republik, hubungan dengan ibu kota Republik sebagian besar telah hilang. Dalam soal strategi, keuangan dan mata uang, pemerintah Republik di Sumatra mengatur sendiri urusan-urusan tersebut.

PEMIMPIN YANG REVOLUSIONER

Jika periode Revolusi menciptakan pola politik dan pemerintahan geografis yang beragam, pengaruhnya yang memecah belah, sama dirasakan di tingkat pemimpin nasional, yang baru disusun. Bukan semata-mata karena tidak adanya partai nasionalis tunggal, yang memimpin negara melewati tahun-tahun akhir yang kritis dalam meraih kemerdekaan. Pembagian lama posisi kepemimpinan, tumbuh di tengah-tengah permasalahan di tahun-tahun tersebut.

Fakta ini hampir tidak terlihat pada saat penyerahan kedaulatan. Pada 1949, dan terutama dua setengah tahun berikutnya, dwitunggal Soekarno-Hatta nampak mendominasi kancah politik Republik, Hatta sebagai pemimpin perundingan dan pembuat kebijakan, sementara Soekarno sebagai arsitek dan pemimpin gerakan penyatuan revolusi. Dua orang itu, bekerja sama dengan erat. Hubungan mereka dengan pemimpin negara BFO, tumbuh hangat dibanding sebelumnya. Namun penyatuan itu, sebagian besar hasil pengaruh magnetis dari kemenangan yang telah dekat. Dengan Hatta sebagai pemimpin pemerintahan, yang hampir memegang kekuasaan di seluruh Indonesia, golongan yang saling bermusuhan didesak keras untuk menghentikan permusuhan. Namun, permusuhan tetap ada dan sangat mendalam.

Pimpinan pusat Republik terbagi dalam beberapa aspek-aspek penting, dalam pandangan dan persepsi, bukan hanya dari mereka yang bekerja sama secara antusias dengan pemerintah Belanda, namun juga dari golongan besar orang-orang berhaluan nasionalis yang bekerja sama, karena terpaksa untuk mendapatkan pekerjaan. Tentu saja, mereka dalam beberapa tingkat terbagi pula, yakni kaum nasionalis yang tidak mau bekerja sama di wilayah BFO, kaum nasionalis yang terlibat dalam “pemerintah bayangan” bawah tanah di kota-kota yang dikuasasi Belanda, para gerilyawan, dan kaum nasionalis yang dipenjara.

Namun yang paling penting, adalah perpecahan pada pimpinan pusat Republik. Perpecahan itu punya akar sejarah penting. Pergerakan nasional sebelum perang selalu terbelah. Sejak awal, banyak partai-partai nasionalis, sebagian besar berbentuk kecil dan beberapa saling bermusuhan. Mereka terbagi antara mereka yang mengizinkan anggotanya menjadi pegawai pemerintah, dan mereka yang mengutuk semua bentuk kerja sama dengan rezim penjajah, antara mereka yang memilih organisasi berbasis massa, dan mereka yang berkonsentrasi pada pembentukan kader, dan antara mereka yang menekankan kewajiban sosial dan memajukan ekonomi, dan mereka yang tidak menekankan hal itu.

Komunisme adalah isu penting pada pergerakan nasional pada akhir 1910-an dan awal 1920-an. Dan, yang paling penting, pertentangan sengit berkembang pada pertengahan 1920-an hingga 1930-an antara organisasi yang khusus bagi kaum muslim, yang mengajukan Islam sebagai basis yang tepat bagi pembebasan dan pembaharuan Indonesia, dan yang organisasi lain yang mempercayai nasionalisme sebagai ideologi kunci pembaharuan budaya, dan yang memilih dasar paham sekuler atau ketuhanan yang luas, atau pentheisme bagi negara Indonesia nantinya.

Ada tiga upaya dibuat, pada 1922, 1927, dan 1938, untuk menyatukan berbagai macam organisas,i dan membawa mereka masuk pada perkumpulan yang saling dekat satu sama lain, namun ini tidak lebih dari keberhasilan yang berumur pendek. Cerita kehidupan politik kaum nasionalis dalam periode ini adalah satu fakta perpecahan yang terus berulang. Tidak ada partai ataupun federasi yang besar yang berhasil dalam mendirikan organisasi dengan basis yang luas, seperti dapat mengimbangi kecenderungan bagi para pemimpin itu guna menyusun kembali diri mereka dalam formasi kelompok kecil yang sangat terbatas yang mana hubungan kepercayaan dan kekuasaan disokong oleh kontak pribadi yang saling berhadapan.

Ketidakstabilan organisasi partai dihasilkan sebagian dari seringnya pemenjaraan dan pembuangan pemimpin dan sebagian dari fakta bahwa di dalam partai hampir ada tidak hukuman untuk diedarkan, mengingkari satu tempat yang berarti dalam aturan dasar yang ada. Sebagian, pula, dihasilkan dari terbukanya kaum nasionalis terhadap pola kehidupan politik di Belanda, dengan beragam partai-partai kecil, dan terutama sekali dari dorongan yang diberikan kepada partai-partai kecil oleh sistem perwakilan proporsional yang dijalankan dalam pemilihan Dewan Rakyat di Hindia. Akhirnya, beragamnya partai-partai kecil itu mencerminkan beragamnya orientasi nilai yang berlaku dalam etnis dan goloangan komunal yang berbeda di tanah jajahan. Namun apapun penyebabnya, adalah kenyataan bahwa bahwa pergerakan nasional gagal mengembangkan tipe kepaduan dan mesin organisasi untuk penyelesaian konflik yang tetap ada seperti di Partai Konggres India dan Partai Nasionalis Phillipina di waktu itu.

Pendudukan Jepang merusak beberapa basis dasar pemisahan dalam kepemimpinan kaum nasionalis, namun di waktu yang sama menciptakan kepemimpinan baru. Di tempat pertama, sedikit atau tidak ada komunikasi yang ada antara kaum nasionalis di tiga zona dimana Indonesia dibagi, dua zona angkatan darat di Jawa dan Sumatra (yang terakhir disebut kekuasaan administrasinya dari Singapura) dan zona angkatan laut di Kalimantan dan Indonesia Timur. Kedua, kaum nasionalis diperlakukan secara berbeda dalam wilayah yang berbeda, penindasan di wilayah angkatan laut dan beberapa meluas di Sumatra, dipergunakan sebagai alat di Jawa, dan membantu dalam usaha keras mereka secara luas bahwa mereka berhubungan dengan kantor penghubung angkatan laut di Jakarta (kepala kantornya adalah seorang yang sungguh-sungguh bersimpati terhadap aspirasi kaum nasionalis Indonesia). Di Jawa, di samping itu, Jepang menggunakan dan memperburuk pemisahan antara pemimpin Islam di satu sisi dan di sisi lain badan utama pemimpin kaum nasionalis yang kooperatif, termasuk Soekarno dan banyak pengikutnya dari PNI sebelum perang dan Hatta. (Mereka juga menambah kohesi antara pemimpin Islam itu sendiri, membawa bersama Muhammadijah dan Nahdatul Ulama, dua organisasi besar dan oleh karena terutama organisasi nonpolitik yang didirikan dengan dukungan penduduk desa.)

Paling penting dari semua, pendudukan Jepang menciptakan basis baru pemisahan antara kolaborator, atau “kolaborator untuk tujuan pribadi” dan pemimpin organisasi bawah tanah. Yang disebut terakhir tidak mengusik Jepang dengan perang gerilya atau aktivitas sabotase, namun jaringan organisasi mereka adalah penting (dan mungkin penting sekali mengharapkan terjadi pendaratan Sekutu di Jawa.) Karena kekalahan Jepang semakin dekat, mereka menjadi kurang bawah tanah dalam karakter dan menjaga pengaruh di antara pemimpin organisasi pemuda yang didirikan Jepang. Dengan pecahnya Revolusi, pemimpin bawah tanah, terutama Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, menjadi terang-terangan anti Jepang dan memperkuat perlawanan terhadap pemimpin Indonesia yang menjadi “anjing yang berlari” dalam kekuasaan pendudukan.

Periode Revolusi memperlihatkan perkembangan perpecahan yang tetap sangat mendalam di dalam kepemimpinan. Meskipun rasa solidaritas kuat yang kaum nasionalis kemudian pikirkan karena mereka berjuang mencapai kemerdekaan, perpecahan di dalam elite semakin parah. Selama sembilan hari dari dua minggu pertama keberadaan Republik, partai tunggal, Partai Nasional Indonesia, keberadaannya, pada akhirnya tinggal di atas kertas. Namun, kemudian ide partai negara ditinggalkan, karena hal ini terlihat berlebih-lebihan dalam pandangan Komite Nasional Pusat dan perwakilan-perwakilannya di daerah, karena dianggap kurang masuk akal memiliki institusi pemerintahan yang nampak melahirkan pengaruh Jepang, dan karena dirasakan bahwa pembagian politik di antara orang-orang lama dalam kepemimpinan partai yang baru akan mencegah partai dari fungsinya secara efektif.

Maka di bulan November 1945 sistem multipartai mulai dibuat. Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menyatukan pengikutnya dalam Partai Sosialis. Anggota lama PNI Soekarno di masa sebelum perang, dan anggota lainnya, membentuk Partai Nasional Indonesia yang baru (yang ketiga). Perwakilan hampir semua organisasi Islam bersatu mendirikan Masjumi (atau kira-kira mendirikannya kembali, organisasi massa dengan nama yang sama dan pimpinan yang sama yang sebagian bekerja di bawah pendudukan Jepang).

Banyak sekali partai yang berdiri. Namun adalah tidak, dalam kenyataannya, di sepanjang garis partai kepemimpinan politik tersebut sangat terbelah. Perpecahan paling penting secara tidak sadar mengikuti garis partai. Mereka di antara pemerintah yang ingin berunding dan oposisi yang anti perundingan. Selama empat tahun sejak penerimaan Sjahrir sebagai perdana menteri pada bulan November 1945, kaum Republik membuat kebijakan yang didominasi oleh kelompok pimpinan nasionalis, terutama Hatta dan Sjahrir, dimana Belanda dan negara Barat lainnya secara umum diharapkan menempatkan kepercayaannya dengan maksimal. Soekarno bersekutu dengan kelompok ini, namun ia bukanlah pemimpinnya. Oposisi terhadap kelompok ini datang dari berbagai pihak.

Tentu saja ini bukanlah tugas yang mudah bagi Sjahrir, Hatta, dan pendukungnya untuk menguasai situasi politik internal—sekalipun dengan bantuan besar Soekarno. Mereka, terutama Sjahrir dan Hatta, disalahkan terhadap rangkaian panjang penarikan militer yang mana Republik dipaksa oleh kekuatan militer Belanda yang makin meningkat dan pasifnya masyarakat Dunia. Dan musuh-musuh mereka tidak ragu-ragu menggunakan kesempatan mencoba merampas kekuasaan dari mereka.

Tantangan muncul dalam bentuk dua pergolakan internal yang besar. Dalam “Peristiwa 3 Juli” 1946 pendukung komunis-nasionalis Tan Malaka—dan terdiri atas mereka yang banyak bekerja di angkatan darat Jepang maupun kantor penghubung angkatan laut Jepang di Jakarta—muncul sangat dekat untuk meraih sukses dalam kudeta melawan pemerintahan Sjahrir. Kekalahan mereka sebagian hasil dari ketakutan Presiden Soekarno karena maksud komplotan itu bukan hanya Sjahrir namun Soekarno itu sendiri. Sebagian lagi dihasilkan dari dukungan kuat yang kaum komunis (PKI) berikan kepada Pemerintah.

Dalam kasus pergolakan kedua, Peristiwa Madiun, beberapa elemen situasinya berbeda. Apa yang terjadi di Madiun merupakan Revolusi, bukan kudeta. Dan ini mencerminkan perubahan pola politik Perang Dingin. Namun juga terdapat unsur-unsur yang sama, dengan peran kekalahan mereka. Pada masa ini kaum pemberontak merupakan pengikut Stalin sedangkan kelompok Tan Malaka, kaum nasionalis garis lama, berkumpul dengan antusias mendukung tujuan pemerintah. Hatta sekarang sebagai Perdana Menteri menggantikan Sjahrir. Namun kebijakan pemerintah dalam berunding pada dasarnya sama, dan argumentasi oposisi yang utama adalah terlalu banyak menyerah kepada Belanda.

Jadi kebijakan berunding dengan Barat, jalan yang rasional yang berasal dari pandangan meraih kemerdekaan secepat mungkin, merupakan harga yang mahal dipandang dari segi kepaduan internal para elite. Bila pemimpin Republik bersatu pada tahun 1949, sebagian merupakan hasil kerja sama Soekarno-Hatta. Namun kerja sama ini juga merupakan akibat tekanan dari dua tantangan besar—penahanan pengikut nasionalis-komunis Tan Malaka dan penyokong nasionalis garis lama (Mr. Subardjo, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. Muhammad Yamin dan sejumlah nama lain), pengunduran diri mereka dari arena politik, terbunuhnya Tan Malaka itu sendiri pada bulan Februari 1949, dan kematian dalam aksi militer atau eksekusi atas sebagian besar pimpinan puncak PKI. Dalam satu pandangan kelompok pimpinan utama–-seseorang mungkin mengatakan Hatta-lah yang memegang setengah kepemimpinan nasional bersama Soekarno—bahwa semua kekuatan Indonesia muncul pada bulan Desember 1949.

Mungkin bermanfaat dalam batas ini untuk menunjukkan kategori analisis yang menyoroti perkembangan konflik intra elit di masa Revolusi, terutama antara pendukung dan pengkritik kebijakan pemerintah dalam berunding dengan Belanda. Perubahan isu sentral kesejajaran politik secara sederhana merupakan perubahan kedudukan oleh karena satu kelompok yang berubah dari “berkuasa” menjadi “tidak berkuasa” atau sebaliknya. Namun unsur penting kontinuitas tetap ada, dan seseorang mungkin menemukan penjelasan ini, dan di samping tanda-tanda kesejajaran politik dalam masa sesudah Revolusi, sebagaimana seseorang melihat peran dua kelompok yang ahli.

Dalam pengertian yang luas, kepemimpinan Revolusi menghendaki dua bentuk keahlian. Pertama adalah suatu kebutuhan penting bagi rakyat apa yang kita sebut “administrator (pemimpin pemerintahan)”, orang-orang dengan kemampuan pemerintahan, hukum, teknis, dan bahasa asing, seperti yang diperlukan untuk menjalankan negara modern. Orang-orang itu, biasanya lulusan Universitas Barat atau paling tidak lulusan pendidikan lanjutan tingkat menengah, yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tinggi di pemerintahan (yang sebelumnya dipegang hampir semuanya orang Belanda dan, untuk waktu selanjutnya, perwira-perwira Jepang). Mereka dibutuhkan untuk tugas khusus militer, terutama pengorganisasian dan strategi. Dan mereka dibutuhkan juga dalam perundingan dengan Belanda dan berbagai sekutunya dan kelompok penengah PBB dan diplomasi dan aktivitas publik luar negeri.

Namun, sama-sama penting untuk pemimpin Revolusi adalah keahlian dengan bentuk lain. Revolusi membutuhkan pemimpin dengan apa yang kami sebut kemampuan pemersatu, keahlian dalam mediasi budaya, manipulasi simbol, dan organisasi massa. Revolusi membutuhkan pemimpin yang dapat mengerahkan berbagai macam golongan penduduk agar secara penuh dan aktif mendukung perjuangan. Orang-orang ini—kami menyebutnya “solidarity maker (pemimpin massa)” mungkin memiliki pendidikan Barat tingkat tinggi atau hanya mendapatkan pendidikan Barat atau Islam tingkat dasar. Mereka mungkin menjalankan kepemimpinan mereka dengan basis tradisional atau otoritas kharismatik atau (sebagian besar) kombinasi antara keduanya. Mereka mungkin tokoh militer—pemimpin militer, pemimpin gerilya dalam organisasi-organisasi yang didirikan, atau secara sederhana orang-orang militer dan berkuasa di tingkat lokal dan regional. Mereka mungkin ahli propaganda politik, atau guru atau, pemimpin agama. Atau mereka mungkin pemimpin dan ahli organisasi partai politik, serikat dagang, atau perkumpulan petani.

Di antara pemimpin yang memiliki dua tipe dasar keahlian itu beberapa perlu dibedakan atas kepentingan dan pandangan yang ada. Masing-masing dua golongan yang ahli itu memiliki wilayah kerja mereka sendiri, dan masing-masing mendapatkan penghargaan status yang luas. Tentu saja, dua bentuk keahlian itu tidak sendirian satu sama lain. Ada banyak pemimpin yang mengkombinasikan dua bentuk keahlian itu. Namun hal ini tidak mencegah konflik di antara golongan yang ahli itu, di antara seseorang yang memainkan peran “administrator (pemimpin pemerintahan)” dan seseorang lain yang memainkan peran “solidarity maker (pemimpin massa)”. Dengan memberikan kebijakan dasar sepenuhnya pada Revolusi, kabinet melakukan perundingan dengan Belanda dan berusaha membujuk negara-negara lainnya (terutama negara Barat) untuk menggunakan tekanan terhadap Belanda, golongan “administrator (pemimpin pemerintahan)” dalam hal ini menurut pengertian kami yang luas memainkan peran utama dalam membuat kebijakan pemerintah. Namun pemerintah bersandar pada “solidarity maker (pemimpin massa)” pula, untuk hasil-hasil perundingan yang bergantung sebagian besar pada kekuatan politik dan militer Indonesia. Tugas dari elit yang terpadu secara maksimal itu dalam langkah yang luas ialah suatu persoalan menengahi konflik di antara dua kelompok itu.

Tentu saja, konflik merupakan suatu bentuk tetap dalam perjuangan internal di Republik. Konflik ditemukan dengan bermacam-macam ungkapan dalam hubungan sipil-militer, dalam hubungan antara komando pusat angkatan darat sering kali dengan komandan wilayah mereka yang sangat otonom dan di antara pimpinan angkatan darat dengan laskar-laskar gerilya. Ada pula konflik di antara golongan yang berbeda di birokrasi dan di dalam masing-masing partai politik utama, terutama Masjumi dan PNI. Dalam setiap kasus pertanyaan yang diputuskan adalah apakah kekuasaan dan status sebaiknya diserahkan kepada seseorang dengan kemampuan teknis bertipe-Barat atau kepada seseorang dengan kualifikasi politik, kepada mereka yang “ahli” atau kepada mereka yang “pantas”.

Fakta bahwa Republik melanjutkan fungsi sebagai kesatuan politik yang tunggal, meskipun bermacam konflik di antara dua kelompok ahli itu, dalam tingkat yang luas menyebabkan kerja sama yang erat antara Soekarno dan Hatta, mereka sendiri tipe dasar yang mewakili “solidarity maker (pemimpin massa) dan “administrator (pemimpin pemerintahan)”. Namun alasan bagi kerja sama yang erat ini adalah bahwa kerja sama ini merupakan kerja sama atas dasar syarat-syarat yang tak seimbang, syarat-syarat yang diatur oleh konstalasi kekuatan internasional pada saat itu dan menyokong Hatta sepenuhnya serta “administrator (pemimpin pemerintahan)” yang bersekutu dengannya. Dalam situasi pasca kemerdekaan suatu dasar baru bagi kerja sama antara dua kelompok ahli itu akan tercipta.

Ketika kemerdekaan hadir pada bulan Desember 1949, kekuasaan beralih ke tangan kelompok pemimpin nasionalis. Pemegang kekuasaan yang baru itu dibawa ke posisi mereka yang kuat oleh bermacam faktor situasi, sebagian besar Internasional, dan ini sesudah periode lama kekacauan dalam hubungan di antara kelompok elit. Lagi pula, ini merupakan golongan yang tidak memiliki mesin organisasi yang berdiri lama guna menyatukan tuntutan-tuntutan, dimana rekan mereka India memilikinya, maupun kepaduan internal dari rekan mereka dalam revolusi Bolshevik Rusia, China, ataupun Vietnam.


INDONESIA SEBAGAI KESATUAN POLITIK

Kesulitan yang menandai dalam proses konsolidasi kekuasaan menjadi jelas jika karakter orang-orang ndonesia dilihat sebagai unit politik dan mempelajari tumbuhnya kekuasaan yang terpecah belah dari geografi, ekonomi, dan organisasi sosial budayanya. Geografi itu sendiri bukanlah sebagai faktor pemecah belah sebagaimana yang sering dipikirkan. Karakter kepulauan dari negara tersebut bukanlah rintangan yang besar bagi kesatuan politik, karena ketenangan lautnya membuat hubungan antar pulau relatif mudah, lebih mudah dari pada perjalanan darat di banyak wilayah yang bergunung-gunung di negera tersebut. Kekuasaan politik hampir dapat secara mudah diselenggarakan melintasi lautan dan selat Indonesia. Lagi pula, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki cukup definisi perbatasan yang jelas dan maka sedikit sumber konflik perbatasan dengan tetangga. Pada sisi lain, terdapat kekuatan penting yang memecah belah dalam kenyataan bahwa negara tersebut memiliki beberapa kota besar, beberapa di antaranya, seperti Medan dan Makassar, keadaan ikatan mereka dengan wilayah pedesaan yang dekat sangat kuat dari pada ikatan mereka dengan kota-kota besar lainnya. Setiap negara di Asia Tenggara adalah negara kota.

Kategori kedua dari kekuatan yang memecah belah adalah ekonomi. Inilah fakta utama bahwa pendapatan ekspor Indonesia sejak Depresi Besar (yang benar-benar menghancurkan industri ekspor gula di Jawa Tengah dan Timur) sebagian besar berasal dari perkebunan, pertambangan, dan perkebunan tanaman perdagangan berskala kecil di wilayah luar Jawa. Maka, seluruh periode dalam studi Jawa ini adalah importir barang sedangkan “Luar Jawa” adalah wilayah eksportir. Ketidakseimbangan dalam bagian yang baik disebabkan oleh kenyataan bahwa Jawa menyuplai pulau-pulau di luar Jawa dengan bahan pangan, barang-barang pabrikan, dan pendidikan serta jasa pelayanan lainnya. Namun tidak ada tekanan dasar di antara wilayah ekspor bersih dengan impor bersih, karena konflik kepentingan berkenaan dengan penentuan nilai tukar. Secara lebih luas bahwa nilai tukar tersebut tidak pasti, karena, menyokong importir dan tidak menyokong eksportir, ini menentukan dasar bagi kemarahan terhadap pemerintah pusat di Jawa oleh eksportir di Luar Jawa dan tekanan sentrifugal yang besar.

Akhirnya, masyarakat Indonesia di tahun 1949 ditimpa perpecahan dan rintangan untuk mencapai konsensus dan kekuasaan yang sah sebagai akibat dari keragaman etnis dan religi, dalam kenyataan bahwa loyalitas dan rasa solidaritas melekat masing-masing pada sebagian besar golongan komunal dan setengah komunal. Indonesia merupakan “masyarakat yang plural”, “masyarakat yang mosaik”, “Masyarakat multi-golongan”. Pertama, terdapat pemisahan yang tajam, dan ditekankan oleh nasionalisme Indonesia, di antara bangsa Indonesia pada satu sisi dan di sisi lain kalangan Cina, Arab, Eurasia, dan Eropa. Empat golongan yang terakhir tersebut adalah masyarakat yang terpisah, dan banyak dari anggota masyarakat tersebut dianggap dan menganggap diri mereka sendiri, sebagai di luar golongan bangsa Indonesia, meskipun mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia ataupun tidak. Kedua, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam kira-kira 366 kelompok etnis yang sadar diri dan meliputi paling kurang sepuluh kelompok besar dengan populasi lebih dari satu juta orang, Jawa, Sunda, Melayu, Minangkabau, Batak Toba, Bugis, dan sebagainya. Dalam hal beberapa kelompok etnis besar itu identifikasi etnis diperkuat oleh sekumpulan penting loyalitas keagamaan. Nasionalisme Indonesia mengurangi kategori pembagian kedua ini dan berjalan untuk mengurangi kepentingan politik mereka. Namun ini tidak melepaskannya secara keseluruhan.

Komunitas Cina, Eurasia, dan Arab berfungsi sebagai pembantu solidaritas nasional dengan kenyataan bahwa mereka adalah golongan luar yang benar-benar kuat. Orang desa Jawa atau Bugis benar-benar siap dibawa untuk memahami ide baru bahwa dia adalah seorang Indonesia ketika ini dijelaskan kepadanya tidak berkenaan dengan seorang Cina, Eropa, atau Arab (atau Jepang). Namun oleh tanda yang sama situasi tersebut lahir dengan kemungkinan korban dan politik yang bersifat mengalihkan dan dengan menekankan pada kebijakan diskriminasi secara langsung terhadap kedua warga negara golongan minoritas dan penduduk berkebangsaan asing. Selain itu, terdapat satu sumber ancaman terhadap legitimasi pemerintah dalam kenyataan bahwa anggota dari komunitas tersebut, yang memainkan fungsi integral dalam bidang ekonomi, benar-benar dihalangi dari pengikutsertaan dalam politik yang sah dan maka harus menggunakan penyuapan dan cara sub rosa lainnya guna melindungi dan memajukan kepentingan mereka.

Perbedaan etnis dalam bangsa Indonesia lebih memiliki pengaruh politik secara langsung. Loyalitas yang melekat pada kelompok etnis bersaing dengan loyalitas yang ditarik oleh negara dan komunitas nasional dalam seluruh waktu studi ini. Selanjutnya, ikatan bersama keanggotaan etnis seringkali merupakan satu bagian yang penting dari fondasi kelompok politik. Dalam keadaan yang sama, orang Jawa didapatkan lebih mudah bekerja dengan orang Jawa lainnya dari pada dengn orang-orang dari kelompok lain, dalam politik seperti persoalan lainnnya, dan hal yang sama dapat dinyatakan pada orang Aceh dan Bali serta Minahasa.

Perbedaan etnis itu sendiri bukanlah sebuah penyebab perpecahan politik seperti yang kadang-kadang ditegaskan. Akan tetapi, perbedaan etnis ini menyokong perpecahan itu dimana satu kelompok etnis memiliki permusuhan yang kuat dengan kelompok lainnya, seperti dalam kasus Batak Toba dan Batak Karo di Sumatra Utara, dan hal itu menjadikan dendam yang lebih buruk yang dihasilkan oleh konflik kepentingan akhir-akhir ini. Kombinasi dua bentuk sikap konflik itu kemungkinan dapat meledak sewaktu-waktu. Namun, sikap tradisional mereka sendiri hampir tidak pernah bersifat tetap. Permusuhan aktif di ntara kelompok etnis yang saling bermusuhan ditemukan terutama di wilayah kota, dimana terdapat persaingan ekonomi, sosial, ataupun seksual diantara kelompok tersebut dan jarang di wilayah pedesaan, dimana sentimen tradisional yang murni pada permusuhan etnis lebih kuat.

Berkenaan dengan sokongannya terhadap bahaya penting disintegrasi dalam wilayah perbedaan etnis kemungkinan tidak separah dengan yang biasanya dipikirkan oleh pengamat luar. Memang ada kelompok di wilayah pinggiran negeri, memiliki perasaan etnis terpisah yang memuat benih-benih politik separatis. Namun wilayah itu merupakan wilayah kecil, yang hanya dapat berusaha menentang kesatuan teritorial Indonesia jika pemisahan mereka mendapatkan sejumlah besar dukungan luar negeri. Kerumitan yang sangat kuat pada kompisisi etnis Indonesia mengurangi kemampuan bagi masing-masing etnis untuk mengancam kesatuan teritorial. Bagi Indonesia, tidak seperti negara Sri Lanka, Birma, dan Thailand, tidak terdapat situasi yang jelas pada satu kelompok mayoritas besar berhadapan dengan satu atau beberapa kelompok minoritas. Untuk beberapa hal yang lebih luas suatu dasar gambaran politik berada di antara etnis Jawa, yang secara lebih jauh merupakan kelompok tunggal paling besar, dengan 52 persen dari jumlah total penduduk, dan semua golongan lainnya. Namun pada tahun 1949 tidak terdapat keluhan penting antara orang Jawa dengan non Jawa. Tidak ada upaya dibuat untuk menciptakan Bahasa Jawa sebagai Bahasa Nasional Indonesia. Malahan, hanya sejumlah kecil kelompok non-Jawa memiliki dendam warisan sejarah terhadap Jawa; seseorang harus kembali pada kerajaan Majapahit abad ke-14 pada suatu contoh dari upaya mendirikan hegemoni Jawa di Kepulauan itu. Dan memang hampir lebih banyak konflik kelompok etnis di antara golongan non-Jawa daripada konflik antara orang Jawa dengan lainnya.

Selanjutnya, kesatuan teritorial negara disokong oleh beberapa faktor seperti perkawinan antar suku dan migrasi penduduk antar wilayah. Seseorang dari wilayah dan etnis yang berbeda yang secara bersamaan memiliki pendidikan tingkat kedua dan universitas di Jawa sama lamanya dengan memiliki eksistensi keindonesiaan. Dari pengalaman pendidikan secara bersamaan sering kali diikuti dengan perkawinan antar suku. Kehadiran sejumlah besar orang Jawa di Sumatra dan orang Sumatra di Jawa memiliki pengaruh yang sama. Tentu saja nasionalisme itu sendiri menciptakan sumbangan yang sangat penting bagi kepaduan teritorial negara. Akhirnya, ada fakta penting bahwa banyak kekuatan yang bersifat memecah belah yang cenderung menggagalkan satu sama lain ke luar. Daerah Medan, sebagai sebuah kota besar yang kompleks dengan sedikit ketergantungan ekonomi terhadap Jakarta dan sejumlah besar hasil-hasil perkebunan untuk diekspor, membangkitkan kekuatan yang cenderung sentrifugal. Namun terdapat keseimbangan yang luas dengan aneka ragam etnis yang besar di wilayah ini, yang tidak mampu mendukung gerakan-gerakan yang bermusuhan dengan Djakarta.

Namun, masalah konsolidasi kekuatan tidak hanya pada salah satu cara mencegah ancaman terhadap kesatuan nasional. Konsolidasi kekuatan juga merupakan persoalan pencapaian konsensus atas tujuan negara. Pencapaian konsensus seperti itu merupakan suatu tugas penting bagi banyak negara, namun terutama sekali sangat penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki pemerintahan yang tidak mampu, dan barangkali tidak sanggup, dalam masa studi ini, untuk menggunakan kekuatan yang memaksa secara luas. Namun, sejarah telah menciptakan di Indonesia sebuah aneka ragam pola “budaya politik”, dalam masing-masing golongan quasi-komunal yang digolongkan oleh “pola khusus orientasi-orientasi aksi politik”.42 Hal ini pasti benar di Indonesia pada tahun 1949 bahwa aneka ragam budaya politik masih hidup, dalam pengertian bahwa “kelompok terbesar pada dasarnya memiliki perbedaaan ‘peta yang kognitif’ dalam politik dan menggunakan norma-norma yang berbeda dalam aksi politik.43 Kesatuan dimana “budaya politik” khusus berhubungan biasanya tidak sesederhana kelompok etnis, meskipun seseorang barangkali berbicara tentang budaya politik orang Minahasa-Protestan atau seorang Ambon-Protestan. Jauh lebih penting dari pada hal itu adalah apa yang mungkin disebut budaya politik aristokratik-Jawa dan golongan pengusaha Islam. Akar budaya politik itu menyimpan pengalaman sejarah yang berbeda dalam komunitas yang berbeda di kepulauan ini.

Secara historis ada tiga perbedaan utama yang menonjol. Yang pertama adalah perbedaan tradisi organisasi politik. Perbedaan ini pada umumnya antara daerah kerajaan di pedalaman berdasarkan pada budidaya pertanian persawahan (terutama di lembah pegunungan tinggi yang subur di Jawa Tengah dan Timur), masyarakat pantai yang diatur oleh kekuatan perdagangan maritim, dan masyarakat pedalaman, terutama di luar Jawa Timur dan Tengah, di mana sistem ladang berpindah dijalankan dan tidak ada unit politik yang luas.

Yang kedua, Islam menembus masyarakat Indonesia yang berbeda dengan tingkat yang berlainan. Islam datang dengan menarik ketaatan yang kuat pada masyarakat pantai dan niaga dan kemudian menyebar ke pedalaman ke dalam banyak wilayah ladang berpindah. Di sisi lain, pengaruh Islam adalah sedikit pada wilayah Jawa Timur dan Tengah, dimana para penguasa dan rakyatnya memeluk Islam nominal karena tetap melanjutkan sebagian besar kepercayaan dan praktek Hindu-animisme mereka. Dan memang Islam meninggalkan wilayah-wilayah yang secara keseluruhan tidak dapat dimasuki dan maka selain Hindu sebagaimana di Bali atau animisme seperti di Minahasa, Tapanuli Utara, Flores, dan Timor, selanjutnya menjadi wilayah Kristen.

Dan terakhir, kekuasaan Belanda merupakan yang paling tidak seimbang dalam pengaruhnya di wilayah-wilayah yang berbeda di Kepulauan. Kekuasaan Belanda hanya di Jawa, di wilayah-wilayah tertentu di Maluku, dan sedikit di beberapa kota pelabuhan pada rute menuju Maluku di situlah kekuatan Belanda sangat besar dari abad ketujuh belas dan seterusnya dan hanya di wilayah itu diekspor hasil tanaman perkebunan yang ditanam dalam jumlah yang besar sebelum paruh kedua abad kesembilan belas. Di Jawa, dengan cara yang berbeda, pengaruh Belanda luar biasa intensif, khususnya pada abad kesembilan belas. Tata niaga orang Jawa benar-benar dihancurkan dan kaum bangsawan Jawa mengalami birokratisasi. Penduduk Jawa tumbuh dari kira-kira 4,5 juta di tahun 1815 menjadi 48,4 juta di tahun 1940. Di banyak wilayah di luar Jawa terdapat satu periode pengaruh yang intensif menyusul pendirian perkebunan dan pertambangan yang besar pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad keduapuluh dan selanjutnya berkembang hasil bumi untuk niaga oleh kaum pribumi. Namun terdapat wilayah-wilayah lain di luar Jawa di mana Belanda meninggalkan secara relatif pengaruh yang kecil pada organisasi masyarakat yang ada.

Dalam istilah yang luas dapat dikatakan bahwa tiga perbedaan pola sejarah itu telah meninggalkan dua bentuk “budaya politik” di Indonesia, aristokrat-Jawa dan golongan pengusaha Muslim. Yang pertama dari mereka, adalah budaya politik mayoritas besar orang-orang Jawa, yang dilahirkan oleh organisasi negara dalam budidaya pertanian persawahan di kerajaan pedalaman di Jawa, dengan pengislaman yang dangkal, dan dengan waktu yang lama pengaruh Belanda yang intensif, menghasilkan kepadatan penduduk yang sangat besar, melubangi struktur-struktur integrasi sosial, dan pengurungan jiwa-jiwa niaga. Budaya politik pengusaha Muslim merupakan budaya politik yang memiliki pengikut yang jauh lebih menyebar dan berlainan secara sosial. Mereka meliputi kaum santri di Jawa Tengah dan Timur, anggota dari komunitas yang secara nyata menganut Islam sepenuhnya. Dan mereka juga meliputi sebagian besar kelompok etnis seperti Minagkabau, Aceh, Banjar dan Bugis, dan bagian lebih kecil orang-orang dari banyak kelompok etnis lainnya. Secara historis budaya politik ini merupakan hasil dari kota-kota niaga yang bersifat maritim dan negeri-negeri di wilayah pantai Sumatra, utara Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, yang seluruhnya mengalami Islamisasi, dan pengaruh Belanda relatif dangkal, dan mengalami kebangkitan kembali jiwa-jiwa niaga di abad ini.

Di antara dua budaya politik itu sebagaimana keberadaan mereka pada tahun 1949 terdapat tekanan pertentangan yang besar. Pertentangan itu bukan hanya bahwa kelompok yang satu menganggap rendah usaha ekonomi, dan kelompok yang lainnya menghormatinya, bahwa kelompok yang satu dihubungkan dengan dukungan terhadap paham sekuler atau negara ketuhanan atau pantheistik dan kelompok yang lain dengan mendukung suatu negara berdasarkan Islam. Lagi pula, budaya politik aristokrat Jawa meliputi intensitas yang besar sentimen anti-Belanda dari pada yang dilakukan golongan pengusaha Muslim yang pada waktu yang sama kurang begitu bersemangat melakukan permusuhan dengan orang-orang Cina. Budaya politik aristokrat Jawa cenderung ke arah nativisme, sedangkan golongan Pengusaha Muslim secara umum lebih siap untuk menerima dan bergabung dengan arus pengaruh dari Barat yang modern. Namun budaya politik Jawa jauh lebih bersimpati secara penuh terhadap ide-ide sosialisme dari pada golongan Pengusaha Muslim. Tidak perlu dikatakan, ada banyak individu dan kelompok yang memiliki orientasi politik yang mencerminkan aspek kedua budaya politik dan banyak di kalangan kelompok lainnya yang memiliki orientasi yang secara menyolok berlainan dari keduanya. Namun pertentangan antara dua budaya politik yang utama itu adalah cukup tajam menandai kesulitan yang serius bagi proses memelihara konsensus pada tujuan dan prosedur yang tepat dalam pemerintahan dan politik.

TUGAS-TUGAS SEBGAIMANA YANG DIPAHAMI :
PEMBANGUNAN BANGSA DAN KEMAJUAN EKONOMI

Kemudian bagaimanakah nilai, asumsi, dan bayangan di masa selanjutnya yang dihadapi pemimpin Indonesia pascarevolusi? Apakah tujuan-tujuan dan proyek mereka, bagaimanakah bentuk masyarakat yang mereka harapkan dan yang mereka akan bangun? Hal ini merupakan pertanyaan yang sangat rumit, dan hanya jawaban yang paling mengesankan yang dapat diupayakan di sini. Namun upaya itu harus dibuat agar tidak terlihat bahwa tugas-tugas yang dihadapi pemerintahan pascarevolusi adalah entah bagaimana dinilai “objektif”, agar tidak prestasi di masa pascarevolusi diukur dengan harapan dan tujuan standar yang dikemukakan oleh pengamat luar.

Hal ini mungkin berguna untuk membedakan secara langsung antara Pemimpin Indonesia di berbagai golongan. Jika seseorang berbicara mengenai Hatta dan golongan yang berhubungan dengan dia dalam pemerintahan baik sebelum maupun sesudah Desember 1949, perhatian mereka adalah kemudian tertuju hampir seluruhnya pada masalah-masalah praktis transisi kekuasaan. Mereka menekankan perlunya legalitas dan kontrol kekuasaan, perlunya menguatkan kepemimpinan dan tanggung jawab politik, dan bahaya-bahaya pada harapan yang terlalu banyak pada kemerdekaan yang baru.45 Bagian ini merupakan penyebab banyaknya bidang dari persoalan penting sebelumnya. Mereka memiliki persoalan kaum gerilyawan yang gelisah di sisi mereka dan bahaya dari berbagai golongan bekas pejuang kemerdekaan yang menolak mengakui kekuasaan mereka. Mereka memfokuskan diri pada situasi perkenomian dan keuangan yang secepatnya perlu pembenahan. Masalah berat reorganisasi administratif segera muncul di atas mereka. Dan struktur federal di mana negara didirikan jatuh terurai meskipun secara resmi diakui keberadaannya.

Namun pandangan kelompok Hatta terhadap tugas-tugas negara juga berhubungan dengan posisi politik kelompok itu dan faktor-faktor orientasi serta kemampuan personal. Semua anggota kelompok itu benar-benar memiliki kemampuan teknis yang relevan dalam menjalankan sebuah negara modern. Dan kemampun itu merupakan faktor penting bagi kelompok itu untuk mengklaim kelompok mereka menjalankan kekuasaan selanjutnya. Selanjutnya, sebagian besar anggota kelompok itu adalah orang-orang yang berpikiran pragmatis. Terutama sekali benar mengenai Hatta, namun ini hampir serupa benar pada orang-orang non-partai seperti Sultan Hamengku Buwono, Ir. Djuanda, dan Professor Supomo, atau malahan pemimpin partai seperti Mr. Wilopo, Mr. Roem, dan Dr. Leimena. Orang-orang itu tentu saja memiliki bayangan sendiri mengenai masa depan, namun mereka tidak menekankan hal itu di dalam pernyataan umum. Pendekatan mereka terhadap kepemimpinan politik dicirikan oleh sikap “Serahkanlah masalah itu kepada kami. Kami tahu apa yang harus dikerjakan.” Sebagai pemimpin pemerintahan mereka menciptakan sedikit atau tidak berupaya membuat sketsa tujuan di tingkat menengah yang mungkin dapat menjembatani kesenjangan antara perhatian penting mereka terhadap persoalan pemerintahan dengan tujuan utopia yang sering kali diletakkan seterusnya sebagai alasan mengapa Revolusi diperjuangkan.

Sebagaimana “golongan administrator (pemimpin pemerintahan)” mementingkan masa kini, maka “solidarity maker (pemimpin massa)” cenderung mementingkan bayangan-bayangan utopia yang jauh. Pimpinan politik “solidarity maker (pemimpin massa)”, termasuk Presiden, menciptakan banyak pernyataan tentang Indonesia di masa depan, yang mana Revolusi merupakan sebuah jembatan, Indonesia yang makmur, adil, aman, dan sentosa. Mereka seringkali mengulang-ulang dan menguatkan bahwa hal ini merupakan visi yang harus diwujudkan. Namun mereka juga sedikit memikirkan tentang tujuan jangka menengah, atau bahkan tidak membicarakan hal itu secara menentukan. Maka hal yang demikian itu dapat disebut dua pandangan mengenai masa depan. Tidak pernah ada pemimpin di tahun 1949 yang berupaya menghubungkan tujuan-tujuan jangka panjang dengan program-program administrasi tujuan dari jangka menengah, seruan ideologis dengan solusi praktis terhadap persoalan. Soekarno menampilkan simbol-simbol dan mengulangi pernyataan tuntutan mesianisme dan janji-janji Revolusi. Hatta meciptakan kebijakan administratif dan mennginginkan realitas. Dua pendekatan ini tidak pernah disatukan apalagi dijembatani.

Ketika seseorang melihat tujuan dan persepsi yang terbagi di semua kalangan pemimpin nasional, pertama kali melihat dari semuanya itu apa yang mungkin disebut area pembangunan bangsa. Penciptaaan sebuah bangsa—rakyat disatukan dalam ikatan bahasa yang sama, pandangan yang sama, partisipasi politik yang sama, rakyat dengan antusias memutuskan ikatan lamanya terhadap tradisi lokal dan loyalitasnya serta mencapai kesadaran berbangsa dan dunia yang modern—barangkali hal ini merupakan tujuan pokok yang mana pemimpin nasional yakini harus dan sebaiknya diwujudkan dengan mencapai kemerdekaan. Pemimpin nasional masih yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih tertidur, takut, dan pasif. Namun Revolusi telah menunjukkan bahwa mereka dapat dan telah merespon dengan cepat rangsangan modernisme dan nasionalisme sekali setelah belenggu kolonial runtuh.

Bagi beberapa pemimpin tugas pertama adalah menghancurkan rintangan etnis dan menciptakan di dalam masyarakat yang bebas semacam budaya seluruh rakyat Indonesia yang sudah ada dalam pergerakan nasional. Bagi pemimpin lainnya kebutuhan pertama adalah menciptakan “kehendak nasional”, menyebarkannya ke seluruh pulau dengan pengertian yang sama mengenai identifikasi bersama terhadap kebangsaan pimpinan nasional yang berlaku di banyak bagian penduduk Jogjakarta—ibukota Republik. Bagi yang lainnya lagi menekankan pada élan dan semangat antusias, pada respon yang bergairah terhadap kepemimpinan nasional.

Pembangunan bangsa dirasakan sebagai sebuah tanggung jawab a noblesse oblige oleh para pemimpin, namun di waktu yang sama pembangunan bangsa berhubungan dengan emansipasi. Cara berfikir rakyat diperluas dari atas—dengan sekolah, pendidikan massa, karya sastra, dan kampanye informasi umum. Namun di waktu yang sama mereka diberi kesempatan untuk membuat dirinya lebih baik. Dalam cara ini mereka akan didapatkan mengembangkan gaya hidup “modern” dan “nasional”—seperti yang ditegaskan oleh gaya hidup pemimpin politik kota mereka.46

Namun masyarakat nasional sesudah kemerdekaan tidak hanya menjadi modern tetapi juga bebas karena kolonialisme dianggap bersifat konservatif dan membatasi. Masyarakat kolonial dilukiskan sebagai masyarakat di mana kepentingan ekonomi sedikit menghancurkan nilai-nilai dan cara hidup masyarakat, masyarakat di mana kemajuan ekonomi ditegaskan oleh kantor-kanor bisnis Belanda yang besar yang mendapatkan prioritas utama dalam pandangan pemerintah melebihi kesejahteraan jiwa dan moral rakyat negeri itu. Dalam kata-kata Soedjatmoko, masyarakat nasional merupakan “masyarakat tanpa banyak hubungan organis”.47 Secara umum, kaum nasionalis Indonesia memfokuskan perhatian tidak kepada sifat paternalistik dan (bagi orang Indonesia) aspek-aspek anti pembangunan yang dipraktekkan kolonial Belanda, namun pada kekacauan sosial yang diikuti oleh penetrasi ekonomi kapitalis meskipun ada sifat paternalistik dalam “Politik Etis”. Banyak diantara mereka mengambil desa “tertutup” sebagai komunitas politik ideal. Hampir semuanya menekankan bahwa apa yang diperlukan setelah kemerdekaan adalah kepaduan, kesatuan, dan solidaritas—bukan “individualisme” namun “kolektifitas”, bukan “liberalisme” namun “sosialisme”. Kata-kata tersebut tidak selalu digunakan dalam pengertian yang sama seperti di Barat. Namun adalah penting bahwa :individualisme” dan “liberalisme” hampir selalu memiliki konotasi yang negatif sedangkan “kolektifitas” dan “sosialisme” hampir memiliki makna positif.48 Kapitalisme terutama sekali merupakan simbol yang paling negatif, dan sejumlah pemimpin mendasarkan pandangan mereka mengenai hal ini pada ajaran Marxist dan Leninist.49 Masyarakat Indonesia pada masa pascarevolusi memiliki beberapa pengertian sosialisme, dan perekonomiannya “berdasarkan prinsip kekeluargaan.”50
Jika nilai-nilai dan harapan pemimpin nasional dalam bidang umum pembangunan nasional relatif jelas dan terbagi secara luas, hal ini tidak dalam bidang kebijakan ekonomi. Di sini terdapat perbedaan penting sudut pandang dan kesan.

Bagi banyak elit politik, terutama sekali kaum “administrator (pemimpin pemerintahan)” dan orang yang melihat kekuasaan berkenaan dengan penyelesaian persoalan pemerintahan, pandangan perekonomian masyarakat pascarevolusi salah satunya adalah rencana pembangunan ekonomi. Orang-orang dari kelompok ini, diwakili khususnya Hatta, memikirkan tentang pertumbuhan yang cepat dalam tingkat materi kehidupan. Mereka ingin menggunakan modal asing, dan, berkenaan dengan politik praktis paling tidak, mereka siap menerima perjanjian ekonomi dalam Konferensi Meja Bundar. Maka mereka siap mengizinkan perusahaan-perusahaan besar Belanda untuk menjaga sebagian besar investasi mereka yang sangat kuat dalam perkebunan, eksportir, importir, perbankan, pelayaran, penerbangan, dan sektor ekonomi lainnya.51 Meskipun mereka ingin menyerahkan kontrol dan manajemen berbagai sektor kehidupan ekonomi itu ke tangan orang Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tujuan ini kurang penting bagi mereka dari pada memaksimalkan produksi.

Pada waktu yang sama mereka tidak ingin atau mengharapkan langkah-langkah yang dramatis ke depan. Mereka tidak melihat kemajuan ekonomi sebagai keunggulan yang mendahului cita-cita sosial. Sebagian besar dari mereka memberikan pandangan yang sangat tersebar luas—antara lain diabadikan dalam lagu kebangsaan—bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Memang mereka percaya bahwa pertumbuhan tingkat kemakmuran materi dapat dicapai tanpa menyebabkan kekacauan dalam gaya hidup nasional yang baru.

Di sisi lain, terdapat pemimpin Indonesia—dan di sini Soekarno diambil sebagai wakil—yang tidak meletakkan prioritas utama pada pengejaran kemajuan ekonomi. Soekarno berpidato berulang kali mengenai pembangunan, dan kata tersebut kadang-kadang diartikan dengan “pembangunan ekonomi.” Namun sebenarnya kata ini memiliki kira-kira makna yang berbeda, yang artinya adalah bersifat sosial dan politik, daripada ekonomi. Dalam kenyatannya pendekatan mereka terhadap kekuasaan dicirikan oleh perhatian dengan tingkat yang sangat rendah dalam menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi. Sebagian besar dari mereka tertarik pada ide kekuatan industri dan simbolnya adalah pabrik baja. Namun tak seorang pun dalam kelompok tersebut yang ditarik ke dalam bayang-bayang masyarakat industri.52 Bagi orang-orang dari kelompok ini masyarakat desa Indonesia secara mendasar merupakan masyarakat yang sehat. Lebih luasnya, mereka ingin menata kembali masyarakat, dengan menolak unsur-unsur budaya asing dan mengenalkan kesadaran nasional dan “modern”. Pada dasarnya respon mereka yang “bersifat populis” terhadap pengaruh Barat, mereka bedakan dengan tajam—dalam sikap yang memberikan psikonalisa “kebusukan” yang ambivalen—antara sesuatu yang “modern” yang mereka lihat baik dan sesuatu yang berupa “Western” yang mereka lihat buruk. Oleh sebab itu mereka mengajukan variasi teori modernisasi smörgåsbord dengan penyerapan yang selektif.53

Banyak orang-orang dari kelompok ini berharap tahun-tahun pascarevolusi membawa kemakmuran nasional, namun kebanggan nasional dan pengertiannya dalam identitas budaya merupakan obyek utama yang diperhatikan. Meskipun pandangan mereka tidak dominan pada akhir tahun 1949—karena kekuasaan dan kebijakan penting Hatta di masa itu—pandangan ini merupakan representasi dari pandangan mayoritas pemimpin nasional secara keseluruhan.


TUGAS-TUGAS SEBAGAIMANA YANG DIPAHAMI :
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Nilai-nilai dan bayangan apakah yang berlaku di dalam institusi politik? Bagimanakah demokrasi dirasakan, dan bagaimanakah harapan demokrasi itu diwujudkan? Di sini perlu diingatkan kembali bahwa pembelaaan orang-orang Indonesia dalam simbol-simbol dan bentuk-bentuk yang biasa dikenal dalam budaya Barat dianggap seperti melihat persoalan-persoalan di negara mereka dengan istilah yang sederhana dalam bayang-bayang budaya Barat.

“Demokrasi” sebagai sebuah simbol disokong hampir secara universal. Demokrasi merupakan salah satu dari Pantja Sila yang diletakkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang terkenal pada bulan Juni 1945 dan sebagaimana selanjutnya menjadi bagian dari filsafat resmi Republik ini. 54 Dalam undang-undang dan program empat belas partai yang masuk dalam Kepartaian di Indonesia oleh Kementrian Penerangan tahun 1950, demokrasi seringkali digunakan dan hampir selalu dengan persetujuan yang lengkap. Pembatasan disuguhkan hanya oleh dua partai kecil di bawah pimpinan aristokrat Jawa, PIR (Persatuan Indonesia Raja), dan Parindra (Partai Indonesia Raja). PIR mendeklarasikan dirinya menyetujui suatu dasar “demokrasi” yang sesuai dengan kondisi dan jiwa masyarakat Indonesia karena PIR benar-benar menyadari hal ini” dan berpendapat bahwa suara mayoritas tidak harus berlaku di dalam prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesusilaan,55 dan Parindra menganjurkan demokrasi teratur.56 Demikian pula Presiden Soekarno berpidato sewaktu pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan adalah “Demokrasi Timur…Demokrasi Indonesia…demokrasi dengan kepemimpinan (demokratie met leiderschap).”57 Hal itu merupakan perkecualian penting, namun merekalah yang mengecualikannya.

Mayoritas besar partai-partai dengan jelas mengakui demokrasi, namun maksud yang mereka baca pada simbol ini tidak berarti identik dengan arti yang terkandung di dalam demokrasi konstitusi yang saat ini berlaku di Barat, dan bahkan dengan kelompok kecil Demokrasi Anglo-Saxon. Umumnya, partai-partai menulis demokrasi sebagai “kedaulatan rakyat, kerakyatan,. Vox populi, vox Dei, dan pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Terdapat beberapa pernyataan perlunya demokrasi dalam bidang sosial dan ekonomi juga politik, sering ditegaskan dengan dukungan pada persamaan semua warga negara, penolakan kediktaktoran, dan pernyataan dukungan bagi “hak-hak dasar manusia” seperti kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, kebebasan mogok. Selain itu adalah anggapan umum bahwa demokrasi dilaksanakan dalam bentuk parlemen, partai-partai, dan pemilihan umum. Di sisi lain, hanya ada satu keterangan khusus mengenai kekuasaan mayoritas dan tidak ada hak-hak minoritas, hak-hak individu, ataupun lembaga oposisi. Hanya dua partai yang menghubungkan demokrasi dengan hukum. Dua partai lainnya, PNI yang besar dan Partai Katolik, menyatakan permusuhannya terhadap paham “liberalisme”.

Setelah melihat pandangan-pandangan pada masa isu di tingkat yang lebih luas tentang program-program partai58, jelas sekali terlihat banyak variasi gagasan yang berlaku dalam demokrasi. Diantara satu kelompok pemimpin ada kecenderungan untuk mendefinisikan demokrasi dalam istilah politik tradisional dan ide-ide moral. Hal ini terkadang menuju pada definisi mistis seperti yang Soetardjo Kartohadikusumo dari PIR tegaskan bahwa demokrasi merupakan “penyatuan antara Tuhan dengan hambanya”59 dan gagasan Presiden Soekarno bahwa “secara bersamaan demokrasi merumuskan kebenaran.”60 Terkadang simbol demokrasi melekat pada gagasan kepemimpinan sebagai panggilan agung dan pemimpin benar-benar sebagai penjaga negara dan menjadi superior secara spiritual.61Dan sebagian besar simbol demokrasi itu berpihak kepada komunitas tradisional yang kohesif organis yang telah mengalami pembaharuan dalam dunia modern yang kacau akibat masuknya kapitalisme.62

Yang lainnya, dengan berbeda, menganggap demokrasi sebagai pembebas individu manusia dari belenggu kaku hirarki tradisional, memberikan mereka kesempatan mengembangkan kepribadiannya, dan menguntungkan mereka atas dasar bakat dan prestasi. Pandangan ini merupakan ciri khas dari Sjahrir dan kaum muda berpendidikan Barat tingkat tinggi yang berhubungan dengannya pada masa Revolusi, dan pandangan ini merupakan bentuk keseluruhan tradisi sastra, novelis paling terkemuka Takdir Alisjahbana dan penyair Chaeril Anwar.63 Beberapa dari kalangan ini dengan gagasan demokrasinya mencoba membangun akar-akar demokrasi dalam tradisi sosial masyarakat pribumi. Mereka memang menekankan aspek egalitarian pemerintahan tradisional desa dan khususnya ide musjawarah, gagasan itu adalah seorang pemimpin sebaiknya tidak sewenang-wenang atau memaksakan kehendaknya, namun lebih baik membuat saran yang lemah lembut agar masyarakat mematuhi, dengan hati-hati selalu meminta nasehat secara penuh kepada semua anggota lainnya dan untuk mengambil pendapat mereka dan merasakannya sebagai pertimbangan sebelum menyampaikan kesimpulannya secara terpadu. Beberapa dari mereka berpendapat lebih jauh bahwa desa memiliki lembaga di mana protes dapat disalurkan.64


Meskipun secara keseluruhan ada bermacam variasi, namun, terdapat satu gagasan demokrasi yang terdapat pada mayoritas besar pemimpin politik dan publik politik. Gagasan ini merupakan gagasan yang sesuai dengan masa kini yang berbeda dan bagian dari masa depan. Sampai sejauh ini, demokrasi dilihat terutama berarti partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan politik. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan rakyat dan berjalan dengan persetujuan mereka, hal ini dikatakan. Pengertiannya adalah bahwa persetujuan dan partisipasi populer ini akan dicapai paling tidak melalui lembaga parlemen.65 Namun lembaga parlemen nampak tidak memenuhi fungsi representatif. Nyatannya, ide perwakilan hampir seluruhnya hilang dari ide demokrasi rakyat Indonesia. Lembaga Parlemen adalah untuk melayani kepentingan rakyat. Namun rakyat seringkali terlihat seperti massa yang tidak berbeda, memiliki kepentingan yang sangat biasa dari pada berlawanan satu sama lain.66 Pembagian di dalam tubuh rakyat diterima secara resmi dimana mereka bersifat ideologis. Pemimpin Indonesia, menerima sistem politik Belanda dan negara Eropa lainnya sebagai model dalam hal ini, melihat perdebatan ideologi memang sebagai bagian penting dan tepat dalam demokrasi politik modern. Namun sejauh bentuk-bentuk pembagian lain diperhatikan, mereka berpikir untuk menghasilkan bukan dalam kepentingan (resmi) yang berbeda, namun di sisi lain dalam kecenderungan etnis dan permusuhan komunal—dalam banyak pandangan, sisa kolonial—dan di sisi lain dalam kepentingan pribadi individu maupun golongan.

Selain itu, terdapat penekanan yang kecil pada lembaga parlemen untuk berfungsi mencegah tirani. Ide kekuasaan yang seimbang, checks and balance, pentingnya hukum-hukum pemerintahan dan bukan manusia—semua itu memiliki sedikit dan tidak termasuk dalam pemikiran ahli teori demokrasi di Indonesia. Sebagian barangkali karena hubungan mereka yang dekat dengan pemerintahan yang berkuasa, para ahli terori itu mementingkan diri mereka sendiri dengan sedikit ketegangan antara kekuasaan dan kebebasan. Hanya sedikit pembicaraan pada tahun-tahun itu tentang bahaya kekuasaan otoriter atau “fasisme”.

Ketika pemimpin Indonesia membicarakan demokrasi sebagai tujuan, hal ini biasanya sebagai pembangunan bangsa, mendidik rakyat menjadi bangsa yang besar dan memupuk kesadaran dan membuat mereka lebih dinamis dan lebih aktif dalam mengejar “kepentingan riil” mereka. Seperti yang Hatta katakan selanjutnya, “Partai politik bertujuan untuk membangun pendapat umum supaya rakyat bisa belajar merasakan tanggung jawab sebagai warga negara dan anggota masyarakat.”67

Namun demokrasi nampaknya terutama bukan tujuan utama. Demokrasi lebih sering dilihat sebagai prinsip utama, kebenaran baru dalam membangun negara. Hal ini seolah-olah “rakyat” telah berganti Tuhan karena sumber kekuasaan dan lembaga parlemen serta prosedurnya merupakan bentuk-bentuk ritual dengan jalan mana rahmat Tuhan yang baru diperoleh.

Yang terpenting, demokrasi nampak sebagai tujuan, dan akhir yang dicapai di masa depan. Demokrasi merupakan “orientasi masa depan” yang dijadikan karakter dalam semua pandangan pemimpin Indonesia, bagian dari kecenderungan mereka dalam memikirkan bentuk gerakan dan masa depan ideal selanjutnya dari pada bentuk pembaharuan pragmatis dari situasi yang ada. Sebagai pemenang dalam Revolusi dan pelanggan ajaran Marxist yang tak dapat dielakkan dalam perjalanan sejarahnya, pemimpin Indonesia melihat masa depan dengan rasa percaya diri yang luar biasa bahwa impian ideal mereka akan terwujud. Karena rasa marah yang begitu mendalam terhadap kolonialisme di masa lampau, mereka ingin memeperbaharui masyarakat Indonesia seluruhnya, dan percaya bahwa mereka dapat melakukannya. Mengatur masa kini oleh karena itu nampaknya tidak terlalu penting. Apa yang menjadi persoalan adalah menjaga agar negara berjalan dan berjalan cepat dalam arah yang benar, menuju terwujudnya tujuan-tujuan nasional di masa depan. Bagi banyak pemimpin, nyatanya, gagasan demokrasi merupakan gagasan dari tujuan-tujuan nasional. Demokrasi—bukan demokrasi politik seperti di negara Barat, melainkan demokrasi yang meluas ke dalam seluruh lingkup kehidupan—merupakan masyarakat idaman di masa depan. Demokrasi adalah “masyarakat yang adil dan makmur” yang oleh karena itulah revolusi telah diperjuangkan. Akibatnya, semua aksi-aksi yang terlibat dalam gerakan mencapai tujuan ini adalah demokrasi.68

Maka demokrasi itu berlaku begitu luas hanya sangat lemah dalam kaitannya dengan sistem konstitusi model Barat di mana negara dijalankan pada tahun 1949 selanjutnya. Terkadang demokrasi merupakan simbol abstrak dari aspirasi di masa depan. Pada lain waktu demokrasi merupakan rumusan pemikiran seperti dasar resmi dan pendidikan serta kekuatan pembangunan bangsa, dan demokrasi biasanya dihubungkan dengan parlemen dan partai-partai, tanggung jawab kabinet, dan pemilihan umum. Namun demokrasi amatlah sedikit dihubungkan dengan bentuk-bentuk seperti dalam sistem konstitusi di mana diakuinya hak-hak individu, kekuasaan mayoritas, dan lembaga oposisi.

Jelas tidak ada persamaan di Indonesia di dalam komitmen umumnya terhadap isi doktrin konstitusi Barat yang menjadi ciri khas sebagian besar elite politik di India, Pakistan, dan Sri Lanka pada masa kini. Kenyataan ini barangkali dapat dijelaskan dengan mengacu kepada besarnya sifat asli pemerintahan tidak langsung yang resmi dalam kekuasan kolonial Belanda, dalam kenyataan bahwa pemerintahan dijalankan melalui penguasa-penguasa tradisional dan juga melalui lembaga-lembaga bertipe-Barat.69 Ini jelas berhubungan dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan sistem politik konstitusi pada masa sebelum perang dan dengan reaksi yang kuat menentang pemikiran liberal yang dibawa Belanda selama masa Pendudukan Jepang dan Revolusi.

Tentu saja, ada sedikit orang Indonesia pada tahun 1949 yang memiliki harapan-harapan khusus agar lembaga parlemen dapat berjalan pada saat Indonesia merdeka sepenuhnya. Keberadaan mereka hanyalah gagasan yang sangat kabur dari apa yang masa depan bawa dalam hal ini, gagasan dengan bagian dasar diambil dari politik parlemen Belanda, politik Volksraad sebelum perang, karya dari Parlemen Luar dan Dalam pada masa Revolusi, dan India pada masa kini. Terdapat kesadaran umum bahwa kesulitan-kesulitan muncul—karena banyaknya partai, beberapa pemikiran, atau, seperti yang orang lain percaya, karena parlemen akan berdiri sebagai jalan menuju pemerintahan kuat yang dikehendaki. Namun tidak ada keputusan bersama yang luas dalam menyelesaikan kesulitan ini, memang tidak terdapat rencana-rencana guna mengatasi. Mungkin sebagian besar sikap yang lazim adalah sikap netral yang “tunggu dan lihat.”

Lalu mengapa pemimpin Indonesia menjalankan atas diri mereka sendiri demokrasi konstitusi ala-Barat? Apa yang mendorong mereka menganut sistem konstitusi yang memiliki prinsip-prinsip dasar yang bukan menjadi bagian dari isi nilai dan persepsi politik yang berlaku?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab pada beberapa hal dalam syarat-syarat yang benar-benar praktis: Undang-undang Dasar Indonesia tahun 1949 ditulis di bawah bayang-bayang Perjanjian Konferensi Meja Bundar, sebuah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mengambil bentuk konstitusi Barat. Maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia dapat melaporkan bahwa “Rekan mereka (Uni Indonesia-Belanda) menjalankan dasar pemerintahannya pada demokrasi, menuju kemerdekaan yang adil, dan mengakui hak-hak asasi dan kebebasan manusia sebagaimana disebutkan dalam lampiran Piagam PBB.”70 Mulanya, pada bulan November 1945, sistem parlemen ala-Barat dibangun dalam keadaan yang agak serupa. Penerapan sistem ini diikuti naiknya Sjahrir, yang menjalankan kekuasaan itu sebagian karena percaya bahwa Republik akan mendapatkan dukungan internasional jika dipimpin oleh seorang pemimpin dari organisasi bawah tanah anti Jepang. Sistem November 1945 itu menggantikan sistem awal Undang-Undang Dasar 1945, yang meniru sebagian dari Hukum Pemerintahan Cina 1931 dan menyimpang dalam beberapa hal penting dari konstitusi demokrasi Barat.71

Pertimbangan praktis selanjutnya adalah bahwa sistem parlemen merupakan sistem yang benar-benar dijalankan di Republik Indonesia di tahun 1949. Parlemen yang hidup, dan kabinet diharapkan bertanggung jawab terhadap parlemen. Selain itu, merupakan pemikiran secara umum bahwa pasca-November 1945 sistem konstitusi Republik, di bawah sistem ini terdapat kerja sama yang erat antara kabinet dengan Parlemen Inti dimana mereka biasa bertanggung jawab, berfungsi agak baik. 72

Memang, tidak ada sistem lain mengenai simbol-simbol kekuasaan dan susunan konstitusi dimana konsensus dapat dicapai di kalangan elit politik waktu itu. Meskipun benar bahwa tidak ada komitmen yang penuh terhadap demokrasi konstitusi Barat dan yang pasti tidak ada ide-ide yang mendasarinya, adalah benar-benar serupa bahwa tidak ada tempat bagi gagasan tentang bentuk dan sistem pemerintahan yang tepat secara bijaksana. Gagasan tradisional mengenai kekuasaan sangat bervariasi di antara berbagai wilayah di Indonesia, dan tidak ada sejumlah teori yang menghubungkan gagasan itu dengan fungsi-fungsi lembaga modern yang kemudian ada. Hal inilah yang memungkinkan kokohnya dukungan bagi kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat otoriter. Kekuasaan militer sungguh di luar keraguan, nampaknya tidak cocok dengan demokrasi.

Kemudian pula kehormatan diri bangsa menuntut upaya serius yang dibuat untuk menjalankan lembaga Demokrasi ala-Barat, hal ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia memang dapat memerintah diri mereka sendiri secara demokratis. Dan apakah penyangkalan ini tidak menjadi titik pusat dari argumentasi kolonial Belanda? Selain itu, nampaknya pada tahun 1949 dan 1950 negara-negara Asia menjalankan demokrasi konstitusi. India dan Birma, negara dengan catatan menarik paling banyak perjuangan melawan dominasi kolonial, negara yang telah menolong Indonesia dalam perjuangannya meraih kemerdekaan dan telah membantu, banyak negara lainnya, sebagai model bagi kebijakan luar negeri Indonesia—negera-negera itu juga merupakan negara-negera yang memiliki komitmen pada garis demokrasi Barat. Masa ini merupakan satu masa ketika wibawa lembaga demokrasi Barat di Asia adalah tinggi. Terdapat ikatan demokrasi liberal, sebagaimana terdapat ikatan kekuasaan otoriter di akhir tahun 1950-an.

Akhirnya, upaya untuk menjalankan lembaga demokrasi Barat sesuai dengan nilai-nilai beberapa individu yang berkuasa di tahun 1949 dan dengan kepentingan-kepentingan sebagian besar dari mereka. Bagi orang seperti Hatta, Natsir, Sjahrir, Sultan Hamengkubuwono, Wilopo, Djuanda, Leimena, Sjafruddin Prawiranegara, dan Kolonel Simatupang, yang mengalami dengan mendalam tradisi liberal dan sosialisme Eropa atau nilai-nilai yang terlukis serupa dari kalangan Islam modernis, demokrasi ala-Barat merupakan ayat penting dalam kepercayaan. Orang-orang ini mempercayai kebebasan umum dan hukum kekuasaan menjadi kebutuhan yang sangat penting, dan banyak diantara mereka melihat lembaga parlemen sebagai usaha perlindungan paling diperlukan terhadap kemungkinan berkembangnya kekuasaan otoriter, fasis, ataupun kekuasaan yang menghasut. Hal ini adalah benar bahwa mereka tidak menghasilkan doktrin guna membenarkan sistem ala-Barat dalam hubungannya dengan gagasan demokrasi yang telah menjadi arus umum di masa itu. Namun ini bukan karena mereka, sebagai individu, kurang berkomitmen secara kuat pada gagasan dimana sistem itu berjalan. Hal ini mungkin sebagian karena pandangan sosialis-liberal mereka sulit menyatu dengan nasionalisme populis yang mendominasi pemikiran sebagian besar anggota-anggota dari publik politik.

Sebagian dari mereka, ada banyak orang yang kemudian berkuasa yang mendukung bentuk demokrasi Barat tanpa memiliki komitmen yang tinggi terhadapnya. Bagi mereka bentuk demokrasi seperti itu patut didukung secara sederhana karena mereka adalah pembentuk-nya. Jika mereka digulingkan, dari sisi manapun dan dengan pengganti apapun, hampir dapat dikatakan bahwa pengaruh mereka akan menurun. Memang, mereka yang berhubungan dengan Hatta hampir menghilang karena kemunduran yang sebenarnya model kebudayaan Barat dalam budaya, ekonomi, ataupun politik. Selain itu, ada banyak di luar kelompok Hatta, penyokong–penyokong yang punya kepentingan tertentu di dalam sistem yang ada, seperti anggota parlemen, pemimpin partai yang dapat mempengaruhi pemerintah atas dasar kedudukan mereka di parlemen, editor-editor surat kabar, wartawan, hakim, dan dosen universitas.

Lebih jelasnya, komitmen Indonesia pada lembaga demokrasi Barat dihasilkan dari bermacam-macam faktor yang luas. Beberapa diantaranya merupakan faktor tidak langsung dan tidak kekal; beberapa diantara adalah faktor langsung dan kekal. Beberapa kelompok pemimpin yang berpengaruh pada tahun 1949 memiliki komitmen yang sangat tinggi pada demokrasi konstitusi, dan lebih banyak diantara mereka yang berkomitmen pada kepentingan. Namun demikian adalah kenyataan bahwa banyak pemimpin dan pengikutnya mengambil sikap netral terhadap seluruh persoalan Maka, meskipun simbol demokrasi mendapat sambutan sangat luar biasa, demokrasi konstitusi diterima semata-mata hanya sementara saja oleh sebagian besar publik politik.